KD 3.6 M.KEW.LEMBAGA NEG.MEN.UUD 1945 (SMT 2)

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiantan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ...

• Makamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Daerahm

• Dewan Pertimbangan Agug

• Badan Pengawas Keuangan

Keberadaan lembaga-lembaga negara di indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelilaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ...

• Makamah Agung

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Pertimbangan Agung

• Badan Pengawas Keuangan

Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945, yaitu....

• MA

• BPK

• DPR

• DPA

• MK

Lembaga negara yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum merupakan keharusan bagi setiap anggota ..

• BPK

• KPU

• KOMISI YUDISIAL

• DPR

• MPR

Pada masa orde baru kekuasaan tertingginegara berada di tangan ...

• DPR

• MPR

• PRESIDEN

• RAKYAT

• Wakil presiden

Lembaga peradilan khusus dalam kehakiman, yaitu ..

• Pengadilan Negeri

• Mahkamah Agung

• Peradilan Agama

• Pengadilan Tinggi

• Jaksa Agung

Para menteri negara dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh.....

• MPR

• DPR

• Presiden

• DPA

• MA

Berikut tugas dan wewenang DPD kaitannya dengan DPR, Kecuali ....

• Dalam hal pengajyan RUU

• Menyampaikan hasil pelaksanaan UU

• Memberi pertimbangan atas RUU

• Memutus pembubaran partai politik

• Ikut membahas RUU

Dalam sidang MPR untuk memberhentikan presoden dan wakil presden hanya dapat dilakukan dengan bantuan ....

• Presiden

• DPD

• MA

• DPR

• MK

DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berhubungan dengan ...

• Pemilihan kepala daerah

• Otonomi daerah

• Pembuatan UU

• APBN

• Pelantikan kepala daerah