KUP A

Berikut ini pengertian pajak menurut undang -undang kecuali,

• Kontribusi wajib kepada negara

• Bersifat memaksa berdasarkan undang undang

• Mendapatkan imbalan secara langsung

• Untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat

Yang termasuk dalam pengertian Wajib Pajak adalah...... kecuali

• Orang Pribadi

• Bentuk Usaha Tetap

• Badan

• Warisan yang telah terbagi

Yang termasuk jenis SPT Tahunan ....

• SPT PPh Pasal 21

• SPT PPN 1111

• SPT 1770

• SPT PPh Pasal 23

Kode 123 dalam foto tersebut menunjukkan kode .....

• Kode KPP Terdaftar

• Kode Alamat

• Kode Cabang

• Kode Keras

Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah.....

• Pengusaha yang omset peredaran brutonya lebih dari 4,8 M

• Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP

• Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP dan omset peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 M

• Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP dan omset peredaran brutonya lebih dari 4,8 M

Batas waktu penyampaian SPT menurut UU KUP, kecuali

• SPT Masa PPh Pasal 23, 20 hari setelah akhir masa pajak

• SPT Tahunan PPh OP, 3 bulan setelah akhir tahun pajak

• SPT Tahunan PPh Badan, 4 bulan setelah akhir tahun pajak

• SPT PPh pasal 21, 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Ny. Susy adalah seorang dokter yang praktek di rumahnya. Ny. Susy wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP paling lama…

• Satu bulan setelah pekerjaan dokter nyata-nyata dimulai

• Akhir bulan berikutnya setelah bulan saat pekerjaan dokter nyata-nyata dimulai

• Sebelum pekerjaan dokter nyata-nyata dimulai

• Akhir bulan berikutnya setelah bulan penghasilan netonya melebihi PTKP

Berikut ini adalah tujuan/manfaat dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kecuali :

• Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif

• Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak

• Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar dan melaporkan pajak dengan benar

• Sarana dalam administrasi perpajakan

Jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak kecuali:

• PPh

• PBB P3

• PPN

• PBB P2

Berikut ini adalah sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik Masa maupun Tahunan, kecuali :

• SPT Tahunan OP dikenakan denda Rp 1.000.000,00

• SPT Masa PPN dikenakan denda Rp 500.000,00

• SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda Rp 1.000.000,00

• SPT Masa Lainnya dikenakan denda Rp 100.000,00