Bab 4 PPKn X

Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri

Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh…

• dipilih oleh partai politik

• dipilih langsung oleh rakyat

• pengangkatan kepala daerah

• dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat

• dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

• Peradilan/yustisi

• Politik luar negeri

• Kebijakan pendidikan

• Pertahanan dan keamanan

• Moneter dan fiskal nasional

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan

negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

• asas keterbukaan dan akuntabilitas

• asas otonomi dan tugas pembantuan

• asas kepastian hukum dan demokrasi

• asas pemerataan dan pembagian kekuasaan

• asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....

• Federal

• Serikat

• Monarki

• Kesatuan

• Negara bagian

_{Perhatikan data berikut :}

_{(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama}

_{(2). Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri}

_{(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan}

_{(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yusitisi}

_{(5). Agama, moneter, politik luar negeri, keamanan}

_{Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah}

_{pusat ditunjukkan oleh nomor....}

• 1 dan 2

• 1 dan 3

• 1 dan 5

• 2 dan 4

• 2 dan 5

Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan....

• Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah

• Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar.

• Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

• Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah

• Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.

Berikut yang merupakan kelemahan desentralisasi adalah ...

• Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing

• Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu

• Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan

• Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan

• Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat dilaksanakan

Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu seperti mengurus irigasi bagi petani, merupakan pengertian desentrasilasi ...

• Desentralisasi politik

• Desentralisasi jabatan

• Desentralisasi fungsional

• Desentralisasi ketatanegaraan

• Desentralisasi kebudayaan

Berikut ini yang bukan merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota adalah ...

• Pertahanan keamanan

• Perencanaan dan pengendalian pembangunan

• Pelayanan pertanahan

• Penyelenggaraan pendidikan

• Penyediaan sarana dan prasarana umum

Penanganan urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah adalah salah satu prinsip pelaksanaan otonomi daerah, yaitu ...

• seluas-luasnya

• nyata

• bertanggung jawab

• dinamis