Kepegawaian XII PAS GENAP

Kata chutti berasal dari bahasa . . . .

• Sansekerta

• Hindi

• Belanda

• Yunani

• Inggris

Salah satu peraturan mengenai cuti PNS terdapat pada . . . .

• PP nomor 20 tahun 1976

• PP nomor 22 tahun 1976

• PP nomor 24 tahun 1976

• PP nomor 24 tahun 1

• PP nomor 26 tahun 1978

Berapa lama cuti besar . . . .

• 1 bulan

• 2 bulan

• 3 bulan

• 4 bulan

• 5 bulan

Apa yang harus dilakukan pegawai apabila cuti sakit 3 – 14 hari . . . .

• Pegawai yang bersangkutan harus memberitahu atasannya

• Pegawai yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dokter

• Pegawai yang bersangkutan merasa tidak perlu izin kepada atasannya

• Pegawai yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk

• Pegawai yang bersangkutan diuji oleh dokter yang ditunjuk

Berapa lama untuk cuti tahunan . . . .

• 7 hari kerja

• 20 hari kerja

• 12 hari kerja

• 24 hari kerja

• 14 hari kerja

Jangka waktu cuti 1,5 bulan merupakan peruntukan untuk cuti bagi yang . . .

• Sakit

• Cuti besar

• Gugur kandungan

• Cuti tahunan

• Bersalin

Alasan penting yang dipergunakan dalam cuti, yaitu . . . .

• Bapak/ibu, suami/istri, anak, adik, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia

• Salah seorang anggota keluarga meninggal dunia dan menurut ketentuan pegawai negeri yang bersangkutan harus mengurus hak anggota keluarganya yang meninggal dunia i

• Pegawai yang bersangkutan melangsungkan perkawinan yang

• Alasan lain yang ditetapkan oleh presiden

• Semua jawaban benar

Lama cuti perempuan yang bersalin, yaitu . . . .

• 1 bulan sebelum persalinan dan 1 bulan sesudah persa

• 1 bulan sebelum persalinan dan 1,5 bulan sesudah pers

• 1 bulan sebelum persalinan dan 2 bulan sesudah persalinan

• 1 bulan sebelum persalinan dan 2,5 bulan sesudah persalinan

• 1 bulan sebelum persalinan dan 3 bulan sesudah persalinan

PNS yang mengambil cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar dapat . . . .

• Dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

• Diganti pada hari lain

• Tetap berlaku

• Dihapus haknya

• Ditukar dengan pegawai lain

Berikut ini pejabat yang tidak berhak memberikan cuti, yaitu . . . .

• Menteri

• Jaksa agung

• Kepala HRD

• Pimpinan lembaga pemerintah non departemen

• Pimpinan kesekretariatan lembaga