PH BAB V KERJASAMA BERBAGAI BIDANG

Setiap manusia selalu membutuhkan suatu kerjasama dalam hidupnya. Hal ini karena manusia adalah ….

• mahluk sosial

• mahluk indifidu

• butuh orang lain

• mahluk indifidualis

Bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah ….

• koperasi

• perusahaan terbatas

• perusahaan daerah

• perusahaan daerah

Salah satu bentuk kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah ….

• mengikuti kegiatan wajib militer

• menjadi anggota siskamling

• melaksanakan patroli keamanan sekolah

• mendaftarkan diri sebagai militer sukarela

Salah satu bentuk kerjasama antarumat beragama dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah ….

• mengejek cara beribadah tetangga

• tidak menghina cara ibadah teman

• menghormati cara beribadah tetangga

• menghormati cara beribadah teman lain

Landasan hukum kerjasama di bidang Sosial Politik di Indonesia, dalam UUD Negara RI Tahun 1945 terdapat pada Pasal ….

• 27

• 28

• 28A

• 28B

Dibawah ini yang termasuk dalam kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara, khususnya dalam kehidupan di lingkungan sekolah adalah ….

• mengikuti kegiatan wajib

• menjadi anggota siskamling (ronda)

• melaksanakan patroli keamanan sekolah

• mendaftarkan diri sebagai militer sukarela

Dalam mengembangkan kerjasama antarumat beragama, kita harus menghindari adanya sikap yang merasa diri sendiri paling benar. Sikap ini disebut sikap ….

• individualis

• fanatik sempit

• eksklusivisme

• primordialisme

Dibawah ini yang termasuk dalam kerjasama di bidang Sosial Politik, khususnya dalam kehidupan di lingkungan sekolah adalah ….

• pemilu presiden

• pemilihan bupati

• pemilihan kepala desa

• kampanye calon ketua OSIS

Seorang warganegara membayar pajak karena ….

• kewajiban warganegara

• bentuk kerjasama ekonomi

• memiliki harta yang terkena pajak

• telah mendapatkan layanan tertentu

Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan negara, dalam UUD Negara RI Tahun 1945 diatur pada pasal ….

• 27 ayat (2) dan 30 ayat (1)

• 27 ayat (3) dan 30 ayat (1)

• 27 ayat (2) dan 30 ayat (2)

• 27 ayat (3) dan 30 ayat (2)