Apa yang disebut dengan TAPE?

• TAPE adalah skema transfer anggaran berbasis ekologi dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota

• TAPE adalah skema transfer anggaran berbasis ekologi dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota

• TAPE adalah skema transfer anggaran berbasis ekologi dari kabupaten ke desa

• TAPE adalah skema transfer anggaran berbasis ekologi dari pemerintah pusat ke provinsi

Di bawah ini adalah regulasi yang mendukung skema EFT di Indonesia, yaitu:

• Permendagri 15 Tahun 2024

• PP No. 54 tahun 2004

• Permendagri No. 113 tahun 2004

• UU No. 25 tahun 2004

Di bawah ini adalah negara2 yang telah mengembangkan EFT, kecuali:

• Brazil

• India

• Polandia

• Prancis

Berikut ini adalah indikator2 dari TANE, TAPE, dan TAKE, yang bisa digunakan, kecuali:

• IKLH

• Perubahan IKLH

• Luas Tutupan HUtan

• Jumlah program untuk lingkungan

Pemilihan skema TAPE dan TAKE, didasarkan pada pertimbangan?

• Skema TAPE dan TAKE dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antar stakeholder lingkungan.

• Skema TAPE dan TAKE didorong menjadi urusan Bapeda dan Dinas Kehutanan.

• Skema TAPE dan TAKE pada prinsipnya tidak menambah besaran bantuan oleh pemerintah di atasnya, tapi mereformulasi mekanisme pengalokasian.

• Skema TAPE dan TAKE akan memperkuat komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim.

Skema TAPE dilakukan melalui instrumen bantuan keuangan provinsi. Regulasi apa yang memperkuatnya?

• Peraturan Gubernur

• Peraturan Bupati

• Peraturan Daerah

• Keputusan Bupati

Apa yang dimaksud technically sound?

• Strategi advokasi yang dilakukan secara teknis dapat dilakukan

• Strategi advokasi yang dilakukan secara substansi dapat dipertangungjawabkan

• Strategi advokasi yang dilakukan secara politik mungkin dilakukan

• Strategi advokasi yang dilakukan secara regulasi ada kebijakannya

Di bawah ini merupakan siklus APBD

• Tahap penyusunan APBD, Pembahasan dan Penetapan APBD, Tahap Pelaksanaan APBD, dan Tahap Perencanaan dan Penganggaran APBD

• Tahap penetapan APBD, Pembahasan APBD, Tahap Pelaksanaan APBD, dan Tahap Pertangungjawaban APBD

• Tahap penyusunan APBD, Pembahasan dan Penetapan APBD, Tahap Pelaksanaan APBD, dan Tahap Pertangungjawaban APBD

• Tahap penyusunan APBD, Tahap Pelaksanaan APBD, dan Tahap Pertangungjawaban APBD

Pembagian urusan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kab/kota saat ini diatur melalui:

• UU No. 22 No. 2014

• UU No. 23 Tahun 2004

• UU No. 23 Tahun 2014

• UU No. 23 Tahun 2023

APBD memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.

• Fungsi Otorisasi

• Fungsi Stabilisasi

• Fungsi Perencanaan

• Asas manfaat bagi masyarakat