TO USBN PPKN SMK

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bersifat universal, didalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai dasar inilah yang akan diwujudkan dan dicapai bangsa Indonesia.

Nilai-nilai dasar tersebut merupakan nilai….

• ideal

• instrumental

• praksis

• filofosi

• hakiki

Menurut pendapat Notonagoro, Dardji Darmodihardjo, dan Hazairin, bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena tiap sila mengandung empat sila lainnya. Sila yang di atas menjiwai dan meliputi sila-sila di bawahnya. Kelima sila itu menunjukkan suatu rangkaian urut-urutan yang bertingkat, di mana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan atau ditukar urutannya.

Gambaran saling keterkaitan tersebut memiliki pola sebagai …

• hierarkhis – sistematis

• hierarkhis piramidal

• bertingkat dan berjenjang

• dimensi filosofi yang terstruktur

• ideologi yang lengkap dan teruji

Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga didalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut...

• Pancasila dapat di rubah oleh pembentuk negara itu sendiri

• nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat

• sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum dan universal

• nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa

• nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis dan nilai religius

Jika kita memperhatikan fenomena sosial, banyak kesenjangan yang terjadi antara aspek normatif konstitusi dengan fakta yang terjadi. Seolah-olah demokrasi adalah sebuah prinsip kebebasan yang terlepas dari aturan. Bagaimana sebaiknya agar kesenjangan tersebut tidak semakin menjalar .…

• masyarakat kurang memahami pengertian demokrasi

• sistem demokrasi kurang tepat dilaksanakan di Indonesia

• sebaiknya pemerintah mengganti sistem demokrasi dengan sistem lain

• masyarakat agar selalu diberi sosialisasi tentang sistem pemerintahan demokrasi

• rakyat dan pemerintah harus bekerjasama dalam memahami dan melaksanakan sistem demokrasi

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang sering berganti-ganti dengan periodisasi yang cukup singkat dari sistem demokrasi liberal parlementer, demokrasi terpimpin sampai demokrasi Pancasila; karena selalu dimaknai menurut kepentingan individu maupun kelompok masing-masing, sehingga gagal dan menimbulkan ketidak-stabilan politik. Pada akhirnya, kita kembali ke sistem demokrasi Pancasila. Hal ini membuktikan, bahwa.…

• suatu negara bebas menerapkan sistem pemerintahan sesuai dengan jamannya

• kegagalan dan keberhasilan dalam sistem pemerintahan ditentukan oleh banyak faktor antara lain stabilitas politik

• demokrasi Pancasila paling cocok diterapkan karena sesuai dengan nilai-nilai jatidiri bangsa Indonesia

• demokrasi Pancasila tidak dapat menyesuaikan perkembangan jaman

• Indonesia baru mencari bentuk sistem pemerintahan yang paling cocok untuk diterapkan

Suatu negara pasti membutuhkan kontitusi untuk mengatur praktik penyelenggaraan negara dan melindungi segenap hak-hak asasi warga negaranya. Konstitusi merupakan obyek penting yang terkandung dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi....

• mengatur penerapan pemisahan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara

• mengatur bagaimana penyelenggaran pemilihan umum yang demokratis

• merupakan kesepakatan mayoritas pemegang suara terbanyak di parlemen

• menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak asasi dariwarga negaranya

• merupakan kesepakatan tentang format kelembagaan organisasi negara

Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966.

Hal ini sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia dalam melaksanakan amanat tujuan nasional Indonesia berkaitan dengan hubungan internasional, yaitu .…

• pembangunan hubungan internasiona Indonesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral melalui berbagai macam forum sesuai kepentingan nasional

• bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

• pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia

• bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain

• bangsa Indonesia menjalin persahabatan yang baik dengan negara di dunia, terutama dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar kerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialism dan kolonialisme

Perhatikan gambar bagan berikut ini :

Gambar bagan tersebut menggambarkan alur tahapan pembukaan dan pengangkatan .…

• Duta Besar

• Perwakilan diplomatik

• Diplomat

• Kuasa Usaha

• Atase-atase

Perhatikan pernyataan berikut :

1. Mempelajari bunyi pasal-pasalnya

2. Memahami fungsi dan tujuan UUD itu dibuat

3. Menyelidiki bagaimana praktis dan suasana kebatinannya

4. Banyak sedikitnya pasal-pasal yang ada di dalam UUD

5. mempelajari bagaimana terjadinya teks UUD

Yang termasuk dalam upaya untuk memahami dengan baik UUD suatu negara….

• 1 – 2 – 3

• 1 – 2 – 4

• 1 – 2 – 5

• 2 – 3 – 4

• 1 – 3 – 5

Berdasarkan kesepakatan, amandemen yang dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak serta merta mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.Hal tersebut dikarenakan...

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan hasil kesepakatan para pendiri negara

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat dasar filosofis yang mendasari seluruh pasal UUD NRI Tahun 1945

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pasal-pasal

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia

• Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran dari cita-cita bangsa Indonesia