ppkn kelas X

“….maka disusunlah kemerdekaankebangsaan Indonesia itudalamsuatuundang- undangdasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatanrakyat dengan berdasarkepada…..”

Ini menunjukan pengertian Pancasila sebagai dasar negara yang dengan jelas dinyatakan dalam …..

• penjelasan UUD 1945

• pasal-pasal UUD 1945

• batangtubuh UUD 1945

• Pembukaan UUD 1945

Memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Hal ini merupakan fungsi pemerintahan dalam….

• pengaturan

• pelayanan

• pemberdayaan

• efisiensi

• fungsional

Contoh urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dalam bidang yustisi adalah….

• mengangkat pejabat diplomatik

• mendirikan lembaga peradilan

• menyatakan damai dan perang

• menetapkan kebijakan luar negeri

• mencetak uang

Salah satu hambatan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah….

• lemahnya kontrol wakil rakyat

• kuatnya aparatur birokrasi

• sentralisasi pemerintahan

• tingginya sumber daya di daerah

• struktur permintaan yang berjenjang

Penyerahan kekauasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan disebut desentralisasi….

• ketatanegaraan

• kebudayaan

• fungsional

• jabatan

• politik

Dalam hukum otonomi daerah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal….

• 20

• 16

• 19

• 17

• 18

Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain faktor….

• kebudayaan

• teknologi

• birokrasi

• sumber daya alam

• ilmu pengetahuan

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak….

• meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

• mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah

• mengembangkan kehidupan demokrasi

• mewujudkan keadilan dan pemerataan

• menigkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, di atur dalam….

• UU RI No. 33 Tahun 2004

• UU RI No. 33 Tahun 2014

• UU RI No. 32 Tahun 2004

• UU RI No. 33 Tahun 2012

• UU RI No. 33 Tahun 2008

Di bawah ini yang tidak termasuk 6 dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah…..

• UU RI No. 33 Tahun 2004

• UU RI No. 32 Tahun 2004

• Tap MPR RI Nomor XV/MPR/1998

• UU RI No. 25 Tahun 2014

• Tap MPR RI Nomor IV/MPR/2000