Search Header Logo

Pemda, Kebijakan Publik dan Pajak

Authored by agus anjar

Social Studies

4th Grade

Used 45+ times

Pemda, Kebijakan Publik dan Pajak
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Pemerintahan Daerah dalam prinsip desentralisasi dilimpahkan kepada...

Bupati

Camat dan Preiden

Gubernur dan DPRD

Bupati dan Menteri

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Contoh dari tugas pembantuan yang tepat adalah...

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Mendaftarkan NPWP

Membayar Pajak Kendaraan Bermotot

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

berikut yang berwenang dalam menyampaikan kebijakan publik

Masyarakat umum

Pimpinan Partai Politik

Lembaga Pemerintahan

Semua benar

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Contoh yang tidak termasuk dalam kebijakan publik adalah

Menjalankan pendidikan wajib 12 tahun

Menerapkan Peratauran Daerah

Membayar Pajak

Memberikan Uang kepada Pakir Miskin

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Ciri dari kebijakan publik adalah sebagai berikut...

Disampaikan oleh ketua organisasi masyarakat

Disampaiakn oleh aktor

Kebijakan publik merupakan arahan tindakan dari seorang kelompok/pemerintah

Kebijakan publik adalah bentuk konret negara dengan rakyatnya

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Perbedaan kebijakan publik dengan kebijakan pemerintah yang benar adalah...

biasanya diperuntukan untuk semua Negara

Kebijakan publik untuk negara luar, kebijakan pemerintah untuk dalam negeri

Kebijakan Publik biasanya diperuntukkan langsung ditujukan ke masyarakat sedangkan

Kebijakan pemerintah diperuntukkan untuk pengaturan struktur pemerintahan,

Kebijakan publik untuk luar negari sedangkan kebijakan pemerintah untuk luar negeri

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

apakah yang dimaksud dengan pajak

Pungutan yang dilakukan bagi perusahaan yang beroperasi dalam negeri

Iuran yang diwajibkan bagi masyarakat yang mampu berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal dengan kegunaan untuk membayar keperluan umum

Pengembalian uang negara kepada rakyat berdasarkan Undang-Undang yang tidak dipaksakan

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?