ujian sekolah

Perumusan Pancasila dilaksanakan pada sidangpertama BPUPKI . Pada akhir sidang dibentuk

lah panitia kecil yang diketuai oleh Ir.Soekarno.Tujuan dibentuk panitia

kecil pada akhir sidang

pertama BPUPKI yaitu . ...

• Menanggapi

  protes yang dilakukan tokoh-t okoh Indonesia Timur tentang rancangan

  dasar

  Negara

• Belum

  diperoleh kesepakatan tentang rumusan

  dasar negara

• Agar

  sidang ke dua BPUPKI segera diselenggarakan

• Pendudukan

  Jepang melemah di tanah air

Mengupayakan

perundingan dengan Ki Bagus Hadikusuma

terkait rumusan Ketuhanan dalam

Piagam Jakarta merupakan peran dari . ...

• Dr.K.R.T.Radjiman

  Wediodiningrat

• Drs.Moh.Hatta

• Mr.Soepomo

• Ir.Soekarno

Ketentuan yang sesuai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah . ...

• Negara menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu

  
  

• Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat

• Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja

• Setiaporang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindunganterhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif

Perhatikan keputusan-keputusan berikut !

1). Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun1945

2). Memilih presiden dan wakil presiden , yaitu Ir.Soekarno

danMoh.Hatta

3). Menyepakati preambule undang-undangPiagamJakarta

4). Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu

presiden

5). Merumuskan dasar negara Indonesia

Hasil sidang PPKI pada 18 agustus 1945 ditunjukkan oleh angka . ...

• 1) ,2) dan 3)

• 1) , 2) dan 4)

• 2), 3) dan 4)

• 3) , 4) dan 5)

Lobi yang dilakukan Moh.Hatta berhasil.Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, Ki bagus Hadikusumo sepakat melakukan perubahan terhadap rumusan dalam Piagam

Jakarta.Bayangkan jika lobiMoh.Hattaberhasil.Kemungkinan yang akan muncul , yaitu. ...

• Terjadi konflik antar masyarakat yang berujung pada disintegrasi

• Terbentuk negara Republik Indonesia yang berlandaskan persatuan dan kesatuan

• Indonesia tidak akan memiliki dasar negara sebagai dasar penyelenggaraan negara

• Ir.Soekarno danDrs. Moh.Hatta tidak akan

  bisa menjabat sebagai presiden dan wakil presiden

Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi : “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Ketentuan tersebut sesuai nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia , yaitu . ...

• Nilai kebangsaan

• Nilai kerakyatan

• Nilai religius

• Nilai moral

Jepangmengalami kekalahan dalam perang Pasifik. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia Jepang membentuk beberapa kepanitiaan diantaranya PPKI dan BPUPKI.BPUPKI menyelenggarakan sidang pada 29 Mei – 1 Juni 1945 dengan agenda . ...

• Perumusan dasar negara

• Pemilihan presiden dan wakil presiden

• Pembentukan sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden

• Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Indonesia dikenal sebagai negara Majemuk.Artinya, ndonesia terdiri atas banyak suku,agama, ras, dan golongan. Perbedaan tersebut sering memicu pertentang

an yang berujung konflik.Agar NKRI tetap utuh dan konflik dapat diredam , sikap yang harus dikembangkan masyarkat Indonesia adalah . ...

• Semangat kedaerahan

• Nasionalisme sempit

• Etnosentrisme

• Toleran

Bangsa Indonesia mengupayakan penyelesaian masalah melalui cara damai atau perundingan bersama.Bangsa Indonesia juga bersikap lapang dada atas hasilperundingan

bersama. Dengan demikian hubungan dengan negara tetangga bisa terjalin baik.Sikap bangsa Indonesia tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila sebagai . ...

• Dasar negara

• Ideologi negara

• Pandangan hidup bangsa

• Paradigma pembangunan

Pancasila digunakan sebagai papan uji bagi perundang- undangan di Indonesia . Pelaksanaan fungsi tersebut ditunjukkan oleh pilihan . ...

• Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam UUD

  
  

• Pembentukan peraturan di Indonesia mengacu pada nilai Pancasila

• Suatu peraturan tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Pancasila

• Dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan Pancasila menduduki pertama