Latihan soal 2 Kebijakan Keuangan Negara dan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan negara, kecuali

• Keuangan negara dikelola secara tertib, memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

• APBN mempunyai fungsi otorisasi, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi

• Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran dimasukkan dalam APBN

• Surplus penerimaan hanya digunakan untuk tahun anggaran berjalan

Dalam pengelolaan keuangan negara, yang berperan sebagai “Chief of Financial Officer” adalah

• Presiden

• Menteri Keuangan

• Menteri/Pimpinan Lembaga

• Gubernur/Bupati/Walikota

Isi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah

• Pemerintah Pusat dan Bank Sentral mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah melalui pinjaman

• Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pinjaman tanpa persetujuan DPR/DPRD

• Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara

• Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/privatisasi perusahaan daerah dengan persetujuan DPR

Di bawah ini merupakan peran APBN, kecuali

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribusi

• Fungsi Pembangunan

• Fungsi Stabilisasi

Dalam mekanisme pencairan LS, Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPM setelah

• Membuat SP2D

• Membuat BAST

• Membuat Tender

• Menerima DIPA

Di bawah ini merupakan kewenangan Kepala Daerah, kecuali

• Kebijakan pengelolaan APBD

• Kuasa pengguna anggaran

• Pejabat yang mengelola utang dan piutang daerah

• Pejabat yang mengelola barang milik negara

Pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat diberikan kepada

• Wakil Kepala Daerah

• Bendahara Umum

• Kepala SKPD

• Ketua DPRD

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, yang termasuk dalam tahap pelaksanaan adalah

• Penyusunan RKA-SKPD

• RP-APBD

• Penatausahaan Belanja Daerah

• Raperda PJ APBD

Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan

• PPK-SKPD

• Pejabat penandatangan SPD

• PPTK

• Pejabat penandatangan surat bukti pungutan pendapatan daerah