US PPKN

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai praksis adalah ... .

• nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan

• nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

• nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

• nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

• nilai yang membudaya dan melekat pada masyarakat Indonesia

Ketentuan tentang wilayah NKRI secara konstitusional diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu …

• Pasal 21

• Pasal 22 A

• Pasal 22 B

• Pasal 25

• Pasal25 A

Landasan konstitusional sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam UUD NRI 1945, yaitu ... .

• Pasal 22 Ayat (2)

• Pasal 23 Ayat (2)

• Pasal 24 Ayat (2)

• Pasal 26 Ayat (2)

• Pasal 27 Ayat (2)

Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah … .

• menghormati perayaan hari besar umat agama lainnya

• ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain

• tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah

• berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan

• menetapkan hari-hari besar keagamaan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.

Rendahnya kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara yang bertentangan dengan Pancasila terutama nilai … .

• ketuhanan dan kemanusia

• kemanusian dan keadilan

• persatuan dan keadilan

• ketuhanan dan kerakyatan

• kerakyatan dan keadilan

Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945?

• Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.

• Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia

• Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-Undang

• Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia

• Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia

Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bersadarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah … .

• Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan

• Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan

• Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat merupakan komponen pendukung bidang pertahanan

• Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan

• Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan

Dalam memutuskan suatu perkara terkadang hakim dihadapkan pada kurang atau tidak jelasnya suatu ketentuan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Untuk mengatasi hal tersebut hakim menggunakan suatu yurisprudensi dengan melakukan berbagai teknik penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran yang dapat dilakukan hakim adalah penafsiran sosiologis, dimana hakim menafsirkan hukum berdasarkan pada … .

• pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum

• sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri

• situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya

• isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut

• pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. Meringankan biaya personal pendidikan Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop uot) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai … .

• ketuhanan dan kemanusian

• persatuan dan kemanusian

• kemanusian dan keadilan

• kerakyatan dan persatuan

• persatuan dan keadilan

Negara berkewajiban melindungi kekebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal, tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….

• bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya

• bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing

• bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya

• bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua

• bebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah