Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meningkatkan kepemilikan sahan di PT Freeport Indonesia yang mengelola tambang emas, perak dan perunggu di Papua. Indonesia mulai tahun 2021 mengusai 51 % saham di PT Freeport Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia sangat sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan syarat kebijakan tersebut ditujukan untuk… .

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

memperkuat kedudukan dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam mengelola kekayaan alam

melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia

menambah sumber pendapatan negara di sektor pertambangan

memperkuat perekonomian daerah Papua dengan selalu mengedepankan asas kekeluargaan

Organisasi G20 yang berdiri tahun 1999 dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun negara-negara maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Oleh karena itu, Keikutsertaan Indonesia dalam G20 memiliki peran penting bagi peningkatan pembangunan nasional yaitu ....

saling bertukar pengalaman dalam menciptakan stabilitas dibidang ekonomi, politik dan keamanan

turut serta membahas kebijakan-kebijakan agar tercipta stabilitas finansial internasional

mempromosikan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi isu-isu global berkaitan terorisme

membuka kantor perdagangan melalui hubungan konsuler yang saling menguntungkan

memperoleh bantuan dalam mengatasi masalah sumber daya manusia dan lingkungan hidup

Secara politis pengakuan, penghormatan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting diwujudkan, karena … .

penegakkan HAM merupakan indikator negara demokratis

pengakuan terhadap HAM terdapat dalam berbagai jenis peraturan

jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi

penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara

penegakkan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan Presiden

Hubungan internasional antarnegara penting sebagai konsekuensi bagian dari masyarakat internasional. Bagi Bangsa Indonesia, hubungan internasional merupakan suatu keharusan, karena merupakan salah satu bentuk pengamalan sila Kemanusian yang Adil dan Beradab. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah ... .

mewujudkan kepentingan nasional

menjamin persatuan dan persaudaraan antarnegara

merupakan salah satu dampak pengakuan de facto

meminimalisir konflik politik yang terjadi antarnegara

menjamin terwujudnya perdamaian dunia

Salah satu bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah menegakkan supremasi hukum yang diwujudkan salah satunya oleh aparat penegak hukum dengan cara … .

memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat

memberikan perlindungan kepada setiap orang yang melalukan perbuatan melawan hukum

mengutamakan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum

memiliki keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan hukum

membuka kesempatan bagi pihak terkait untuk melakukan intervensi terhadap suatu keputusan hukum

Pada saat ini, kita sering mendengar atau melihat berita tentang terjadinya tawuran antar kampung yang disebabkan oleh hal-hal sepele, serta tidak jarang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Kasus tawuran merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sebenarnya dapat dihindari, apabila seluruh anggota masyarakat menampilkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya adalah … .

menampilkan sikap toleran terhadap perbedaan yang terjadi

saling menghargai dan menghormati dengan warga sekitar rumah

berperan serta dalam kegiatan pengamanan lingkungan

bersikap terbuka terhadap perubahan dan pemikiran orang lain

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakkan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh Karena itu, perlindungan dan penegakkan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat … .

mewujudkan perdamaian dan keadilan dalam kehidupan di masyarakat

memperkokoh kedudukan Indonesia sebagai negara demokratis

memperkuat wibawa pemerintah dihadapan rakyat Indonesia

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia

mewujudkan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Salah satu pilar demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Ahmad Sanusi adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang bermakna bahwa demokrasi Indonesia … .

memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat

mengembangkan profesionalitas aparat penegak hukum

berlandaskan pada kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa

menuntut kecerdasan rakyat di segala bidang

menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam seluruh aspek kehidupan rakyat

Sejarah mencatat ada enam periode besar proses penyelanggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian undang-undang dasar, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, periode 27 Dember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama), periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru), dan periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi). Keenam periode tersebut salah satunya ditandai dengan kemunculan gerakan-gerakan separatis yang berupaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu gerakan separatis yang terjadi pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 adalah … .

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun

Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat

Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung

Kemajuan Ipteks secara tidak langsung menyebabkan perekonomian dunia dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu contoh sikap selektif bangsa Indonesia dalam merespon kemajuan Ipteks di bidang ekonomi adalah … .

menerapkan sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat

mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses liberalisasi ekonomi yang dikendalikan negara maju

melakukan amandemen UUD NRI 1945 untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberal yang lebih modern supaya mendapatkan kepastian hukum

mempertimbangkan isu-isu internasional dalam menetapkan kebijakan di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi

mempertimbangkan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai tingkat pemerintahan

Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini dapat terwujud apabila setiap warga negara menampilkan sikap atau perilaku warga negara yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti sikap toleransi dan tenggang rasa antaragama, antarsuku, antar golongan dan antarbangsa.. Salah satu arti penting sikap/perilaku yang menunjang terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah … .

menjadikan perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai faktor penunjang keberhasilan pembangunan

memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional untuk menunjang kemajuan negara

meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap suku atau daerhanya melebihi kecintaannya kepada negara

memperkuat kedudukan pemerintah pusat di atas pemerintah daerah atau pemerintahan tradisional

memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan dan kesatuan bangsa

Salah satu pilar demokrasi konstitusional menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah demokrasi berkeadilan sosial. Hal ini mengandung makna bahwa demokrasi di Indonesia tidak memberikan keistimewaan atau hak-hak khusus pada sekelompok orang atau golongan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan pentingya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah … .

penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dapat menghilangkan kesenjangan di berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia

sistem demokrasi di Indonesia dapat memperjelas perbedaan peran berbagai lembaga negara dalam berbagai dimensi kehidupan

demokrasi mendorong terciptanya masyarakat Indonesia yang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional

penyelenggaraan demokrasi di Indonesia ditujukan untuk menciptakan citra positif seluruh rakyat Indonesia di dunia internasional

sistem demokrasi di Indonesia dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan rakyat Indonesia

Tidak kita pungkiri bahwa kemajuan Ipteks telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan Ipteks telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tentu saja berpengaruh positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena … .

adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat dicegahnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa

adanya kebebasan dapat meningkatkan persaingan di berbagai dimensi kehidupan yang pada akhirnya dapat memperkokoh keutuhan bangsa

nilai-nilai demokrasi dapat menegakkan supremasi militer dalam berbagai dimensi kehidupan, sehingga stabilitas dan ketahanan nasional dapat terwujud

nilai-nilai keterbukaan dapat mendorong masyarakat untuk berorientasi kepada budaya negara maju, sehingga dapat memajukan pola pikir masayarakat Indonesia

nilai-nilai kebebasan dapat mengurangi kesenjangan sosial pada masyarakat Indonesia, sehingga kemakmuran masyarakat dapat terwujud

Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya internet, smartphone, smart tv dan sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan Ipteks sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kemajuan Ipteks juga dapat memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan bernegara di Indonesia, karena kemajuan Ipteks dapat… .

melunturkan semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan dalam kehidupan masyarakat Indonesia

meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia kearah kemajuan dan kemakmuran

menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas di berbagai kehidupan terutama ekonomi

memunculkan gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat setelah diseleksi terlebih dahulu

memunculkan gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri

Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sangat dinamis. Adakalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kokoh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah … .

persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

investasi asing di suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan rakyatnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan

persatuan dan kesatuan bangsa menentukan harkat dan derajat Bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa lainnya

paham kedaerahan akan semakin kuat apabila persatuan dan kesatuan bangsanya pun semakin kokoh dan selalu dijaga

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional

Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ….

Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi

Gubernur dan Sekretariat Daerah

Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah

Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem tersebut, Presiden mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden merupakan salah satu pemegang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu contoh penerapan kekuasaan eksekutif dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah … .

Presiden mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara

Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung

Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain

Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang membedakan nilai unitaris dengan nilai dasar desentralisasi teritorial?

Nilai unitaris menekankan pada pengelompokan jenis pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pemusatan seluruh urusan pemerintahan di tangan pemerintah pusat

Nilai unitaris menekankan pada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan kedaulatan negara oleh pemerintah daerah

Nilai unitaris menekankan pada kesatuan pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah

Nilai unitaris menekankan pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Republik Indonesia, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada daerah

Nilai unitaris menekankan pada pembagian kewenangan pemerintahan dalam kerangka NKRI, sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial menekankan pada pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh pemerintah daerah

Salah satu contoh penerapan hubungan wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan adalah … .

pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah

program Bantuan Operasional Sekolah untuk membiayai Pendidikan dasar dan menengah

pembentukan lembaga peradilan yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota dan provinsi

penetapan hari libur nasional berkaitan dengan kegiatan politik seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah

pembentukan kesatuan-kesatuan militer territorial di daerah seperti Koramil, Kodim dan Kodam

Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerjasama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislatif yang pengaturan dan batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerjasama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah ....

penyusunan rancangan undang-undang APBN untuk dilakukan pembahasan secara bersama-sama

membuat undang-undang dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia

menafsirkan isi undang-undang dan memberi sanksi atas setiap pelanggaran

mengangkat gubernur dan bupati/walikota di seluruh wilayah Indonesia

menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dan sertifikasi

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem pembagian kekuasaan (divisions/distributions of power). Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanakah proses pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

Proses pembagian kekuasaan dilakukan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, kekuasaan negara didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan secara vertikal didistribusikan kepada pemerintah daerah

Proses pembagian kekuasaan dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Hasil musyawarah kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam sebuah Keputusan Presiden RI

Proses pembagian kekuasaan negara diatur sepenuhnya oleh Presiden RI selaku kepala negara. Presiden mendistribusikan kekuasaan negara kepada lembaga-lembaga negara secara berimbang

Proses pembagian kekuasaan negara ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengklasifikasikan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang paripurna menetapkan tugas dan kewenangan setiap lembaga negara yang mencerminkan proses pembagian kekuasaan negara

Otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan agar kepentingan umum satu daerah dapat diurus lebih baik dengan mengingat sifat atau keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri-sendiri. Rakyat di daerah diberi kesempatan untuk memajukan daerahnya, mengenal betul kebutuhan daerahnya, dan memecahkan masalah berdasarkan situasi dan kondisi setempat. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan politis penerapan otonomi daerah di Indonesia adalah … .

mencegah bertumpuknya kekuasaan pada pemerintahan pusat, dan mengikutsertakan rakyat daerah secara aktif dalam pemerintahan

adanya ketimpangan kemakmuran antar daerah di Indonesia

munculnya fanatisme kedaerahan yang tinggi sehingga risiko gerakan separatisme relatif besar

meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

kondisi masyarakat pada daerah kabupaten/kota cenderung homogen, sehingga dengan otonomi daerah akan memudahkan pelaksanaan proses pembangunan

Hak asasi manusia bersifat universal, namun pelaksanaannya di tiap negara berbeda-beda. Pelaksanaan HAM di Indonesia berpijak pada . . .

Hak asasi berdasar ideologi bangsa

Pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia

Empat kebebasan manusia yang diakui oleh dunia

Hak asasi dan sosial kebudayaan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) memiliki kewenangan, yang tidak termasuk dalam kewenangan KOMNAS HAM yaitu …

Melakukan peradilan terhadap kasus HAM yang terjadi

Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.

Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.

Menyampaikan rekomendasi kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti

Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan

US PPKN Kuis

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai praksis adalah ... .

nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan

nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

nilai yang membudaya dan melekat pada masyarakat Indonesia

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Ketentuan tentang wilayah NKRI secara konstitusional diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu …

Pasal 21

Pasal 22 A

Pasal 22 B

Pasal 25

Pasal25 A

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Landasan konstitusional sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam UUD NRI 1945, yaitu ... .

Pasal 22 Ayat (2)

Pasal 23 Ayat (2)

Pasal 24 Ayat (2)

Pasal 26 Ayat (2)

Pasal 27 Ayat (2)

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah … .

menghormati perayaan hari besar umat agama lainnya

ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain

tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah

berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan

menetapkan hari-hari besar keagamaan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.

Rendahnya kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara yang bertentangan dengan Pancasila terutama nilai … .

ketuhanan dan kemanusia

kemanusian dan keadilan

persatuan dan keadilan

ketuhanan dan kerakyatan

kerakyatan dan keadilan

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945?

Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.

Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia

Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-Undang

Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia

Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bersadarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah … .

Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan

Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan

Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat merupakan komponen pendukung bidang pertahanan

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan

Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan

8.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Dalam memutuskan suatu perkara terkadang hakim dihadapkan pada kurang atau tidak jelasnya suatu ketentuan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Untuk mengatasi hal tersebut hakim menggunakan suatu yurisprudensi dengan melakukan berbagai teknik penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran yang dapat dilakukan hakim adalah penafsiran sosiologis, dimana hakim menafsirkan hukum berdasarkan pada … .

pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum

sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri

situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya

isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut

pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat

9.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar. Program ini bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun. Meringankan biaya personal pendidikan Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop uot) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai … .

ketuhanan dan kemanusian

persatuan dan kemanusian

kemanusian dan keadilan

kerakyatan dan persatuan

persatuan dan keadilan

10.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

Negara berkewajiban melindungi kekebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal, tersebut Pemerintah RI Bersama DPR RI pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….

bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya

bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing

bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya

bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut oleh orang tua

bebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah

US PPKN

45 questions

Ketentuan tentang wilayah NKRI secara konstitusional diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu …

Landasan konstitusional sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam UUD NRI 1945, yaitu ... .

Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah … .

Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945?

Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bersadarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah … .

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Moral Science