Perlawanan BI terhadap Jepang

Perlawanan Peta di Blitar dipimpon oleh ....

• Urip Sumoharjo

• Slamet Riyadi

• Supriyadi

• Sudirman

• Ahmad Yani

Perlawanan rakyat Singaparna, Jawa Barat melawan Jepang dipimpin oleh ....

• K.H. Zaenal Mustafa

• Abdul Jalil

• Abdul Hamid

• K.H. Madriyas

• K.H. Zainal Abidin

Hubungan antara propaganda Jepang dengan perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang di berbagai daerah di Indonesia adalah ....

• Propaganda Jepang telah melecehkan harga diri bangsa Indonesia

• Penerapan penyerahan wajib padi dan pengerahan kerja paksa oleh Jepang

• Sikap Jepang tidak sesuai dengan propaganda yang di janjikan sebelumnya

• Propaganda tersebut menyebabkan masyarakat merasa tertipu

• Sikap Jepang yang sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia

Taktik perjuangan yang dilaksanakan oleh para tokoh pergerakan nasional selama masa pendudukan Jepang adalah ....

• Kooperatif

• Nonkooperatif

• Moderat

• Radikal

• Sangat radikal

Tokoh yang memakai taktik non-kooperasi dalam menghadapi Jepang adalah ....

• Soekarno

• Hatta

• Sutan Syahrir

• Ahmad Subarjo

• Muhammad Yamin

Di Indonesia, Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua, serta mempropagandakan perang Pasifik sebagai Perang Asia Timur Raya. Selain itu juga membentuk Gerakan Tiga A, Putera dan Jawa Hokokai. Putera didirikan pada tanggal 9 Maret 1943 dengan pimpinan 4 serangkai yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur. Bagi bangsa Indonesia Putera dimanfaatkan untuk ....

• Membantu Jepang dalam memenangkan Perang Pasifik

• Mengajukan usul kepada pemerintahan Jepang

• Menghimpun tenaga rakyat Indonesia untuk membantu Jepang

• Mengkoordinasi berbagai kegiatan umat Islam

• Menumbuhkan semangat kebangsaan dalam jiwa

Penjajahan Jepang di Indonesia memicu reaksi dan perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Perlawanan yang dilakukan antara lain melalui gerakan bawah tanah dan perlawanan bersenjata. Salah satu bentuk perlawanan bersenjata terjadi di daerah Singaparna yang dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa yang dilatar belakangi oleh ....

• Kebijakan Jepang mewajibkan kerja paksa pada kaum santri

• Penyiksaan yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Singaparna

• Kekejaman Jepang terhadap rakyat yang melakukan salat

• Kewajiban penghormatan saikerei kepada kaisar

  Jepang

• K.H Zainal Mustafa mendapatkan bantuan anggota Peta untuk menentang Jepang

Pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang mendirikan banyak organisasi massa, setelah organisasi yang ada sebelum Jepang masuk dibubarkan. Salah satunya organisasi yang dibentuk adalah Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Namun bangsa Indonesia tidak tinggal diam, organisasi tersebut dimanfaatkan oleh para nasionalis sebagai sarana untuk mengobarkan semangat kemerdekaan rakyat Indonesia. Mengapa hal tersebut terjadi ….

• Hanya cara tersebut yang dapat digunakan untuk mengalahkan Jepang

• Menghindari pertumpahan darah karena tentara Jepang dikenal kejam

• Para tokoh nasional dapat mengambil alih logistik persenjataan tentara Jepang

• Melalui organisasi tersebut bangsa Indonesia dapat belajar kemiliteran

• Untuk mempersiapkan berdirinya tentara nasional jika Indonesia merdeka

Perlawanan rakyat Indramayu disebabkan oleh adanya ....

• kewajiban ekonomi

• pengibaran bendera Hinomaru di Balai desa

• perlakuan sewenang-wenang dari tentara Jepang

• Penculikan paksa para pemuda untuk kebutuhan romusha

• Kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi yang memberatkan penduduk

Pada akhir masa pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Dokuritsu Junbi Cosakai) yang disahkan

pada 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sang In dengan ketuanya Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Sidang

BPUPKI dilaksanakan selama dua tahap sidang, yaitu Sidang BPUPKI pertama pada

29 Mei-1 Juni 1945 dan sidang BPUPKI kedua pada 10-17 Juli 1945. Pembahasan

pada sidang BPUPKI yang kedua adalah ….

• mengesahkan dasar Negara

• merumuskan dasar negara

• mengesahkan UUD 1945

• merancang UUD

• menetapkan 8 provinsi