NKRI memiliki hukum dasar yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika dilihat dari bentuknya hokum dasar tersebut dapat digolongkan dalam hukum

• Tertulis

• Tidak tertulis

• Privat

• Public

• Objectif

Kesadaran hukum warga dalam mematuhi aturan lalu lintas masih rendah. Kondisi ini ditunjukkan dengan tindakan warga

• Tidak membawa STNK dan SIM saat berkendara

• Menyalakan lampu sepeda motor pada siang hari

• Memarkirkan kendaraan di tempat parker

• Menggunakan helm

• Membuat SIM secara illegal

Berikut yang termasuk komponen upah adalah

• Upah pokok,bonus,dan THR

• Upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap

• Bonus,tunjangan tetap, dan THR

• Bonus, tunjangan tidak tetap dan tetap

• Fasilitas,bonus, dan THR

Berikut pasal yang memuat tentang asas no work,no pay adalah ….UU No 13 Tahun 2003

• Pasal 91 ayat 1

• Pasal 92 ayat 1

• Pasal 92 ayat 2

• Pasal 93 ayat 1

• Pasal 93 ayat 1

Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional (PKPI) dan Panel Spesial Pidana Internasional (PSPI) adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat adhoc. Ad hoc artinya

• Tidak dapat dibubarkan

• Harus dilanjutkan ke pengadilan permanen

• Keputusna bersifat sementara

• Keputusan tidak memiliki kekuatan hokum tetap

• Setelah selesai mengadili,pengadilan dibubakan

Suatu kesepakatan awal diantara pihak bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan merupakan pengertian dari

• Compulsory jurisdiction

• Ex aequo et bono

• Advisory opinion

• Compromis

• Arbitration

System hukum Indonesia telah mendapat pengaruh dari system ukum barat. Bukti pengaruh hukum anglo saxon ditunjukkan dengan…

• Diberlakukannya tata urutan perundang undangan nasional

• Penggunaan doktrin dan undang-undang sebagai sumber hokum.

  .

• Adanya traktat yang mengikat Negara anggota

• Penggunaan yurisprudensi dalalm memutus suatu perkara.

• Adanya KUHP dan KUH Perdata yang dikodifikasi

Setiap tanggal 16 Agustus,Presiden RI melakukan pidato pertanggung jawaban di depan MPR. Pidato Presiden tersebut dikenal dengan pidato kenegaraan. Jika dikaitkan dengan penggolongan hokum berdasarkan

• Sumbernya.

• Bentuknya.

• Isinya.

• Tempat berlakunya.

• Lama berlakunya

Hakim berwenang membuat putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dibuat hakim harus mewujudkan tujuan hokum, yaitu menciptakan..

• Kepastian,keadilan dan keamanan.

• Keadilan,kepastian, dan kemanfaatan.

• Kepastian, kemanfaatan dan kepihakan.

• Kepastian,keberpihakan dan keamanan.

• Kemanfaatan,kepastian dan keberpihakan

Kebutuhan yang layak ditiap tiap provinsi berbeda. Hal ini berpengaruh pada perbedaan.

• System pengupahan

• Perjanjian kerja

• Upah minimum.

• Dana pensiun

• Fasilitas kerja.