
UH 2
Authored by Arie Aprilian
History
11th Grade
Used 21+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
30 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Komando khusus yang bertugas memyiapkan pendaratan tentara Sekutu di Indonesia yaitu ....
NICA
AFNEI
SWPAC
UNTEA
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Hasil perjanjian Linggarjati terhadap wilayah RI adalah diakuinya wilayah RI meliputi ....
Sumatera, Jawa, dan Madura
Jawa, Madura, dan Bali
Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
Sumatera, Jawa, dan Sunda Kecil
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut ini yang bukan merupakan hasil Perundingan Renville adalah ....
Disepakatinya wilayah yang dibagi atas garis demarkasi Van Mook
Kesediaan kedua pihak menyelesaikan pertikaian secara damai
Kedaulatan Indonesia ada di tangan Belanda hingga penyerahan kedaulatan
Disepakatinya dibentuknya Republik Indonesia Serikat
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Pada awal kemerdekaann Indonesia belum memiliki anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat.
Kegiatan legislatif Indonesia pada awal kemerdekaan dipegang oleh?
Presiden
KNIP
MPR
TKR
DPR
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Pada tanggal 19 September 1945 terjadi peristiwa seperti gambar diatas. Peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa yang heroik. Dimana letak peristiwa tersebut?
Markas Kenpetai
Lapangan Ikada
Hotel Yamato
Gedung Sate
Markas NICA
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Pada awal terbentuknya, KNIP berkedudukan membantu tugas Presiden . setelah terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa ... .
Fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah Majelis Legislatif
Presiden menanggap KNIP lebih cocok menjalankan Fungsi eksekutif
telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan pada awal kemerdekaan
fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia
pembentukan DPR dan MPR belum diperlukan selama KNIP masih berfungsi
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Maklumat wakil Presiden tanggal 3 November 1945 menandai berlakunya sistem multipartai, kebijakan multi partai bertujuan untuk . . . .
menegaskan sistem demokrasi pancasila yang sesungguhnya
membendung sistem partai tunggal yang dicetuskan Soekarno
mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam parlemen
memperkuat Sistem Demokrasi Liberal yang diterapkan sejak 1950
memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan bangsa Indonesia
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Microsoft
or continue with
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?