BUMN, BUMD, BUMS

Ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai berikut:

(1) Pegawainya berstatus pegawai negeri sipil.

(2) Sumber pendapatan asli daerah.

(3) Dalam hal kekurangan modal dapat menarik investor dari luar perusahaan.

(4) Berbentuk persero maupun perum.

(5) Modal berasal dari kekayaan negara yang disisihkan.

Pernyataan yang merupakan ciri-ciri BUMN berbentuk persero adalah ....

• (1), (2) dan (3)

• (1), (3) dan (4)

• (2), (3) dan (4)

• (2), (4) dan (5)

• (3), (4) dan (5)

Apa perbedaan mendasar antara BUMN jenis Perum dan Persero?

• Perum menyediakan jasa, sedangkan Persero menyediakan barang

• Saham Perum boleh dimiliki oleh masyarakat, sedangkan Persero hanya dimiliki pemerintah

• Saham Perum hanya boleh dijual sebanyak-banyaknya 51%, sedangkan Persero boleh dijual seluruhmya

• Perum seluruh modal dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero modalnya terbagi atas saham

• Perum menambah kas negara, sedangkan Persero justru mengurangi kas negara

Faktor eksternal yang memengaruhi pengelolaan badan usaha adalah ….

• infrastruktur, tenaga kerja, dan pangsa pasar

• tenaga kerja, pabrik, dan peraturan pemerintah

• pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan sumber dana

• peraturan pemerintah, pangsa pasar, dan infrastruktur publik

• peraturan pemerintah, tenaga kerja, dan pangsa pasar

Privatisasi merupakan istilah yang digunakan untuk ….

• pengalihan saham dari BUMS ke pemerintah

• pengalihan saham dari koperasi ke BUMS

• pengalihan saham BUMN ke swasta

• pengalihan saham BUMN ke koperasi

• pengalihan saham BUMS ke koperasi

Perbedaan mendasar Firma dan CV adalah ….

• Firma didirikan oleh satu orang, sedangkan CV minimal dua orang

• Firma terbagi oleh pemodal dan pengelola, sedangkan CV dikelola bersama

• Firma memiliki modal yang lebih besar dari CV

• Pendirian Firma lebih sulit dibandingkan CV

• Setiap pendiri Firma boleh mewakili atas nama Firma, sedangkan CV hanya pengelola saja

Peran utama badan usaha dalam perekonomian Indonesia sebagai berikut:

(1) Melakukan usaha pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

(2) Menambah kas negara dan mendorong pendapatan nasional melalui pembayaran pajak.

(3) Membantu pemerintah dalam menciptakan barang produksi nasional.

(4) Mengelola sumber daya vital yang bersifat strategis dalam pembangunan nasional.

(5) Memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Dari pernyataan tersebut yang merupakan peran BUMS adalah ....

• (1), (2) dan (3)

• (1), (2) dan (4)

• (2), (3) dan (4)

• (2), (3) dan (5)

• (3), (4) dan (5)

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN digolongkan menjadi tiga, yaitu Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero). Akan tetapi, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan, bahwa ....

• Pemerintah dapat menentukan harga atau tarif pelayanan perum kepada masyarakat

• Badan usaha persero dapat melakukan perjanjian dan kontrak kerja bersama badan usaha lain guna mengembangkan usahanya

• Perusahaan Jawatan (perjan) sudah tidak beroperasi dan berubah menjadi salah satu dari persero atau perum

• Perusahaan Jawatan (perjan) sudah tidak beroperasi dan berubah menjadi badan usaha berbentuk koperasi

• Pimpinan badan usaha persero dapat diberhentikan melalui RUPS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, penggolongan Badan Usaha Milik Negara adalah ....

• 1 dan 2

• 1 dan 3

• 2 dan 3

• 2 dan 5

• 3 dan 5

Modal Perum Damri seluruhnya dimiliki oleh ....

• Swasta

• Pegawai

• Masyarakat

• Negara

• Asing

Ciri-ciri suatu badan usaha sebagai berikut:

(1) Seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Didirikan berdasar Peraturan Daerah (Perda).

(3) Menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat.

(4) Dipimpin direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.

Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri ....

• Koperasi

• Badan Usaha Milik Negara

• Perusahaan asing

• Badan Usaha Milik Daerah

• Badan Usaha Milik Swasta