USP Susulan PKn

Nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti UUD 1945, ketetapan MPR, dan undang-undang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa nilai-nilai pancasila berperan sebagai….

• A. nilai dasar

• B. nilai sosial

• C. nilai praksis

• D. nilai fungsional

• E. nilai instrumental

Kerja sama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan ….

• A. presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan RUU tersebut dibahas bersama dengan DPR

• B. presiden memberikan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung

• C. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan terhadap usulan DPR dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden

• D. adanya laporan dari BPK tentang pengelolaan keuangan negara yang diserahkan kepada DPR

• E. Presiden dan Mahkamah Agung berwenang mengusulkan tiga hakim Mahkamah Konstitusi

Bacalah kasus berikut !

Di suatu desa terpencil yang kehidupan warganya bertani dan nelayan, pada umumnya kurang pendidikan dan kurang peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sering terjadi pelanggaran hak warga negara dibidang politik seperti intimidasi, manipulasi data pemilih, politik uang, dan diskriminasi dalam Pemilu oleh Tim sukses dari calon kepala Daerah.

Dari kasus di atas hak warga negara bidang politik yang dilanggar adalah….

• A. mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

• B. mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan keinginannya

• C. mendirikan perusahaan swasta

• D. mendapatkan perlakuan yang adil

• E. mendapatkan perlindungan hukum

Negara berkewajiban melindungi kebebasan beragama setiap warga negaranya. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Republik Indonesia bersama DPR Republik Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 18 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, kebebasan beragama yang ditegaskan dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….

• A. bebas untuk tidak mengikuti ajaran agama yang dianut orang tua

• B. bebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah

• C. bebas untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing

• D. bebas untuk mempengaruhi orang lain untuk berpindah agama dan keyakinannya

  bebebas untuk tidak memeluk agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah

• E. bebas untuk mengajak orang lain beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya

Masyarakat daerah di sebagian wilayah Indonesia masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai contoh kasus pencurian, masyarakat setempat mempercayai bahwa hukum adat tersebut lebih efektif untuk membuktikan tersangka memang bersalah. Berdasarkan informasi tersebut, sumber hukum yang digunakan disebut dengan….

• A. kebiasaan

• B. dokrin

• C. undang-undang

• D. yurisprudensi

• E. traktat

Perhatikan wacana berikut!

Melalui undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah mencantumkan kebijakan mengenai penggunaan helm yang sesuai standar keselamatan. Kenyataan dilapangan masih banyak masyarakt yang kurang menyadari maksud dari kebijakan mengenakan helm sesuai standar keselamatan. Oleh karena itu, pihak kepolisian menyelenggarakan acara pembagian helm gratis SNI.

Kesimpulan yang benar berdasarkan isi wacana tersebut jika dikaitkan dengan budaya hukum masyarakat adalah....

• A. tinggi rendahnya budaya hukum masyarakat dipengaruhi oleh sanksi hukum

• B. budaya hukum masyarakat tergolong rendah

• C. budaya hukum masyarakat tergolong tinggi

• D. faktor lingkungan merupakan faktor utama pembentuk budaya hukum masyarakat

• E. aparat kepolisian bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.

Rendahnya kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan Pancasila terutama nilai ….

• A. ketuhanan dan keadilan

• B. persatuan dan keadilan

• C. kerakyatan dan keadilan

• D. persatuan dan kerakyatan

• E. kemanusiaan dan keadilan

Negara A melakukan reklamasi pantai. Negara A membutuhkan banyak pasir pantai untuk meluluskan proyek reklamasi tersebut. Negara A membeli pasir dari warga negara B. Warga negara B menambang pasir di sebuah pulau yang menjadi batas negara A dan B. Jika dikaitkan dengan wilayah negara, kedaulatan negara B terancam karena….

• A. terjadi perubahan laut teritorial kedua negara

• B. negara B kehilangan hak atas laut teritorial

• C. negara B berhasil membuat daratan baru

• D. negara B tidak memiliki laut teritorial

• E. laut tertorial negara B bertambah

Perhatikan wacana berikut!

Beberapa bulan yang lalu, X mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang hingga menghilangkan nyawanya. Pelaku tindakan tersebut telah diproses secara hukum dan divonis empat tahun penjara oleh pengadilan negeri daerah setempat. Keluaga X tidak terima dengan vonis tersebut karena dianggap kurang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan. Keluarga X dapat melakukan upaya hukum kembali dengan cara….

• A. mengajukan uji materil peraturan yang digunakan ke Mahamah Konstitusi

• B. mengajukan gugatan baru ke pengadilan negeri

• C. mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

• D. mengumpulkan saksi tambahan untuk memberatkan hukumaman tersangka

• E. mengajukan banding ke pengadilan tinggi

Pasal 31 ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi ”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya,” Bentuk tindakan pemerintah untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapat pendidikan adalah….

• A. menyediakan fasilitas pendukung yang memadai di sekolah-sekolah favorit

• B. menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD

• C. membebaskan biaya sekolah bagi anak-anak yang pandai

• D. memberikan bekal keterampilan wirausaha bagi peserta didik

• E. memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional di ibu kota negara