PPKn

Kita mengenal banyak organisasi yang ada dalam kehidupan manusia yang tugasnya adalah untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya. Negara adalah satu dari organisasi yang didirikan manusia/ Tapi negara adalah sebuah organisasi yang berbeda dengan organisasi lainnya yang bukan negara. Hal utama yang membedakan organisasi negara dengan organisasi lainnya adalah….

• Bentuknya

• Anggarannya

• Kekuasaannya

• Wilayahnya

• Fungsinya

Dalam ketatanegaraan Indonesia mekanisme pembagian kekuasaan diatur sepenuhnya dalam UUD 1945, dimana kekuasaan Negara dibagi menjadi 2 bagian yakni pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal.Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan antara….

• Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

• Sesama pemerintah daerah

• Pemerintah kota dan pemerintah kabupaten

• Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga Negara

• Pembagian kekuasaan antara kementrian Negara

Menurut Montesquieu kekuasaan dalam sebuah Negara tidak boleh dipegang oleh satu tangan Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga cabang kekuasaan yang dikenal dengan ajaran Trias Politica yang di Indonesia pelaksanaannya tidak terpisah tapi masih ada hubungan satu sama lainnya. Kekuasaan yang dimaksud adalah….

• Legislatif , eksekutif dan federatif

• Legislatif , eksekutif dan kooperatif

• Legislatif, yudikatif dan kooperatif

• Legislatif, yudikatif dan federatif

• Legislatif, eksekutif dan yudikatif

Indonesia tidak menganut ajaran Trias Politica murni seperti yang diajarkan Montesquieu.Tidak terbaginya kekuasaan pemerintah secara tajam menunjukkan di Indonesia berlaku sistem ….

• Pembagian kekuasaan

• Pemisahan kekuasaan

• Legalitas kekuasaan

• Otoritas kekuasaa

• Supremasi kekuasaan

Bukti nyata dalam peraktek ketatanegaraan Indonesia tidak terpisahnya kekuasaan dan masih saling adanya kerja sama antar lembaga Negara adalah….

• Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR

• Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

• Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh MA

• Presiden sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan

• Kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu tangan

MPR dalah lembaga Negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD dimana dalam ketatanegaraa Indonesia lembaga ini disebut sebagai lembaga kostitutif dimana tugasnya adalah untuk….

• Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

• Menjalankan kekuasaan pemerintah dan menjalankan undang-undang

• Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

• Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

• Membentuk Undang-Undang

Menurut pasal 23 E ayai ( 1 ) kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dipegang oleh sebuah sebuah badan yang bebas dan mandiri yaitu Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ). Badan ini memegang kekuasaan ….

• Eksaminatif

• Yudikatif

• Legislatif

• Konstitutif

• Eksekutif

Pemerintahan dalam arti luas di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga lembaga negara yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif memiliki kewenangan antara lain ….

• Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu

• Menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang

• Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan

• Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

• Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

Kekuasaan yudikatif berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Setelah amandemen UUD 1945 salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi . Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman Mahkamah kostitusi tidak berwenang untuk….

• Memutus hasil perselisihan hasil Pemilihan Umum

• Menguji UU terhadap UUD

• Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan kepada UUD 1945

• Memutus pembubaran Partai Politik

• Menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU

Menurut UUD 1945 sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang paling menonjol dibandingkan kekuasaan lain.Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas dan memiliki fungsi rangkap yaitu….

• Sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan

• Kepala pemerintahan dan kepala angkatan bersenjata Republik Indonesia

• Kepala Negara dan kepala kekuasaan yudikatif

• Sebagai kepala Negara dan pemegang kekuasaan kehakiman

• Sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan kehakiman