Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan

12th Grade

45 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Dinamika Persatuan

Dinamika Persatuan

12th Grade

50 Qs

US PPKn KLS 9

US PPKn KLS 9

12th Grade

40 Qs

PKN KELAS XI UAS GENAP 2025

PKN KELAS XI UAS GENAP 2025

11th Grade - University

40 Qs

Soal Pilihan Ganda tentang Pancasila

Soal Pilihan Ganda tentang Pancasila

12th Grade - University

45 Qs

Ulangan Pendidikan Pancasila BAB 1 Kelas 12

Ulangan Pendidikan Pancasila BAB 1 Kelas 12

12th Grade

50 Qs

PAS PKn Kelas 7 Semester 1

PAS PKn Kelas 7 Semester 1

7th Grade - University

50 Qs

PENDIDIKAN PANCASILA KELAS VII SMT 1 2024

PENDIDIKAN PANCASILA KELAS VII SMT 1 2024

7th Grade - University

40 Qs

PPKn Kelas 7 - Kebhinekaan Indonesia

PPKn Kelas 7 - Kebhinekaan Indonesia

12th Grade - Professional Development

40 Qs

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan

Assessment

Quiz

Education

12th Grade

Hard

Created by

Bagja Pisan

Used 9+ times

FREE Resource

45 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai praksis adalah ....

nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan

nilai yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari

nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural

nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia

nilai yang membudaya dan melekat pada masyarakat Indonesia

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Ketentuan tentang wilayah NKRI secara konstitusional diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu ….

Pasal 21

Pasal 22 A

Pasal 22 B

Pasal 25

Pasal 25 A

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Landasan konstitusional sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam UUD NRI 1945, yaitu ....

Pasal 22 Ayat (2)

Pasal 23 Ayat (2)

Pasal 24 Ayat (2)

Pasal 26 Ayat (2)

Pasal 27 Ayat (2)

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah ….

menghormati perayaan hari besar umat agama lainnya

ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain

tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah

berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan

menetapkan hari-hari besar keagamaan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.


Rendahnya kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengingkaran kewajiban warga Negara yang bertentangan dengan Pancasila terutama nilai ….

ketuhanan dan kemanusia

kemanusian dan keadilan

persatuan dan keadilan

ketuhanan dan kerakyatan

kerakyatan dan keadilan

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bersadarkan ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945 adalah ….

Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan

Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan

Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat merupakan komponen pendukung bidang pertahanan

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan

Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Dalam memutuskan suatu perkara terkadang hakim dihadapkan pada kurang atau tidak jelasnya suatu ketentuan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Untuk mengatasi hal tersebut hakim menggunakan suatu yurisprudensi dengan melakukan berbagai teknik penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran yang dapat dilakukan hakim adalah penafsiran sosiologis, dimana hakim menafsirkan hukum berdasarkan pada ….

pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum

sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri

situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya

isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut.

pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?