JRA merupakan singkatan dari .....

• Jadwal resepsi arsip

• Jadwal retensi arsip

• Jadwal retensi analisis

• Jurnal retensi arsip

• Jurnal retensi analisis

Daftar yang memuat sekurang-kurangnya jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai gunanya adalah jadwal .....

• Retensi arsip

• Penyusutan arsip

• Pemusnahan arsip

• Penyerahan arsip

• Pemindahan arsip

Penilaian arsip berdasarkan nilai ALFRED, arsip vital berkisar antara .....

• 90% - 100%

• 50% - 89%

• 10% - 49%

• 0% - 9%

• 50% - 99%

Kegiatan yang masuk rangkaian teknik penyusunan jadwal retensi arsip yaitu menentukan arsip mana yang akan dimusnahkan adalah .....

• Pengesahan

• Pelatihan

• Penentuan nasib akhir

• Penyusunan daftar jenis arsip

• Penyusunan konsep

Terhindar dari pemborosan merupakan salah satu tujuan .....

• Penyusunan Jadwal Retensi Arsip

• Pemindahan arsip

• Penyimpanan arsip

• Penilaian arsip

• Pengarsipan

Ijazah merupakan bagian dari arsip .....

• Vital

• Penting

• Berguna

• Tidak berguna

• Tidak penting

Penilaian arsip adalah suatu pengujian terhadap sekelompok data melalui daftar arsip dalam menentukan nilai guna setiap rangkaian arsip organisasi merupakan pendapat .....

• F. Gerald Ham

• Betty R. Rick

• The Liang Gie

• Drs. Jonner Hasugian

• Suprapto

Cermati langkah-langkat berikut.

(1) Kontrol penggunaan dan penyempurnaan.

(2) Pelatihan.

(3) Penentuan nasib akhir.

(4) Pengesahan.

(5) Penyusunan konsep.

(6) Penilaian arsip.

(7) Inventarisasi.

(8) Penyusunan daftar jenis arsip.

Dibawah ini urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun jadwal retensi arsip yang benar adalah ......

• (6) – (4) – (3) – (5) – (8) – (3) – (1) – (2)

• (7) – (3) – (1) – (5) – (6) – (8) – (4) – (2)

• (7) – (8) – (3) – (5) – (6) – (4) – (2) – (1)

• (7) – (8) – (4) – (5) – (6) – (3) – (2) – (1)

• (7) – (8) – (6) – (4) – (5) – (3) – (2) – (1)

Arsip tidak penting disimpan dalam folder selama .....

• Empat bulan

• Enam bulan

• Dua bulan

• Tiga bulan

• Satu bulan

Undang-undang yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah memberikan layanan informasi adalah .....

• Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008

• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

• Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008

• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007

• Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008