PENDIDIKAN PANCASILA

Untuk menyelamatkan negara dari pengaruh komunis dan G.30 S / PKI, maka MPRS menetapkan bahwa PKI beserta ajaran-ajarn dan organisasi di bawah naungannya merupakan organisai dan partai terlarang. Ketetapan ini ditetapkan pada TAP MPRS nomor:

• XXI /MPRS/1966

• XX /MPRS/1966

• XXV /MPRS/1966

• XXV /MPR/1968

• XXV/MPRS/1968

Bentuk dan kedaulatan Negara diatur dalam Pasal berapa di UUD 1945

• Pasal 1 ayat 1 UUD 1945.

• Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

• Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

• Semuanya Benar

• Semuanya Salah

Keadilan distributif berarti memberikan kepada tiap orang

• Hak menurut hukum

• Hak menurut jasa masing-masing

• Hak yang tidak sama

• Hak yang sama

• Hak demokrasi

Kepentingan Nasional utama yang tergaris dalam pembukaan UUD 1945, yaitu:

• Yang menyangkut hal-hal kesejahteraan, keamanan dan hubungan Internasional.

• Menyangkut hal-hal kesejahteraan, keamanan dan hubungan nasional.

• Menyangkut hubungan nasional dan kekuatan sosial.

• Yang menyangkut cita-cita perorangan (individu).

• Menyangkut suatu proses hubungan antara lembaga-lembaga negara.

Melaksanakan peraturan perundang-undangan bernafaskan Pancasila berarti:

• Mengamalkan Pancasila secara subyektif

• Mengamalkan Pancasila secara teoritis.

• Mengamalkan Pancasila secara obyektif.

• Mengamalkan Pancasila secara praktis.

• Mengamalkan Pancasila secara sekularisme.

Yang merupakan ciri khas demokrasi pancasila adalah:

• Pemerintah mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas.

• Memberi arti yang kuat terhadap manusia pribadi.

• Pemerintah merupakan kekuasan yang terbatas dan tidak sewenang-wenang

• Menekankan kepada keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara individu dan masyarakat.

• Pemerintah memberikan arti hidup secara damai

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah …….

• Membubarkan konstituante

• Memberlakukan UUD 1945 sebagai hasil proklamasi

• Tumbuhnya demokrasi liberal

• Tidak berhasilnya konstituante menetapkan/membuat konstitusi

• Meningkatkan stabilitas

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU. tercantum dalam pasal.....

• Pasal 5

• Pasal 5 ayat 1

• Pasal 5 ayat 2

• Pasal 5 ayat 3

• Pasal 5 ayat 4

Semua bentuk kerjasama akan berjalan dengan baik apabila ………

• Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu

• Semua pihak mengetahui tugas masing-masing

• Terdapatnya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat

• Adanya kemauan dan keinginan untuk saling membantu

• Adanya biaya yang dapat digunakan

Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif, aktif berarti ……….

• Berhak mengadakan hubungan dengan negara sedunia

• Berusaha menyelesaikan permasalahan regional

• Memiliki pengaruh di kawasan internasional

• Ikut berperan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia

• Berhak untuk menyelesaikan persoalan dunia.