Quiz 1 Akuntansi Pemerintah 1 paruh 1 - Pilihan Ganda

Berikut ini adalah praktik pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali

• tidak ada pencatatan keuangan

• transaksi keuangan dicatat dengan metode pencatatan pembukuan tunggal

• transaksi keuangan dicatat berdasarkan basis kas

• anggaran penerimaan pembangunan digunakan khusus untuk pengeluaran pembangunan

Dalam perkembangan sejarah akuntansi pemerintah di Indonesia, Pemerintah pernah membentuk sebuah badan yang bertugas sebagai Central Accounting Office. Badan tersebut adalah

• Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• Badan Anggaran dan Akuntansi Keuangan Negara

• Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara

• Badan Akuntansi Keuangan Negara

Reformasi keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu

• UU No 17 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, dan UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

• UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

• UU No 17 tahun 2003 tentang Perbendaharaan negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, dan UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara

• tidak ada yang benar

Reformasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan ditandai dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam

• UU Keuangan Negara

• Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000

• Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010

• Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005

UU Keuangan Negara mengamanatkan agar Laporan pertanggunngjawaban APBN/APBD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam UU ini juga diamanatkan agar SAP disusun oleh sebuah komite independen. Pemerintah merespon amanat ini dengan membentuk lembaga independen yang bertugas untuk menyusun SAP yaitu

• KSAP

• BAKUN

• Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• IAI

Berikut adalah pernyataan yang benar terkait dengan KSAP, kecuali

• KSAP terdiri dari komite konsultatif dan komite kerja

• KSAP dibentuk berdasarkan amanat UU No 1 tahun 2004

• Sebagai lembaga independen anggota KSAP tidak melibatkan unsur pemerintah

• Sebelum menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah, biasanya KSAP mengadakan public hearing untuk menjaring pendapat publik dan BPK

Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang PP 24 tahun 2005 dan PP 71 tahun 2010

• Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam PP 24 tahun 2005 adalah SAP berbasis kas sedangkan pada PP 71 tahun 2010 adalah SAP berbasis akrual

• Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam PP 24 tahun 2005 adalah SAP berbasis kas menuju akrual sedangkan pada PP 71 tahun 2010 adalah SAP berbasis akrual

• Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam PP 24 tahun 2005 masih berlaku sampai dengan saat ini khususnya untuk entitas akuntansi yang belum siap menerapkan SAP berdasarkan PP 71 tahun 2010

• Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam PP 71 tahun 2010 harus sudah mulai diimplementasikan oleh Pemerintah sejak tahun 2010

Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

• Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

• Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah Standar Akuntansi

• Dalam hal terdapat pertentangan antara Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dengan Standar Akuntansi maka yang harus didahulukan adalah Kerangka Konseptual

• Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dapat dijadikan sebagai acuan atas permasalahan akuntansi meskipun permasalahan tersebut sudah diatur dalam Standar Akuntansi

Berikut ini adalah beberapa profesi akuntan di pemerintahan, kecuali

• Akuntan pemeriksa pajak

• Auditor BPK

• Auditor pada KAP

• Akuntan pengelola keuangan negara/daerah

Berikut adalah persamaan entitas pemerintah dengan entitas bisnis/komersil, kecuali ..............

• Pada beberapa bidang, produk berupa barang/jasa yang dihasilkan pemerintah juga dihasilkan oleh swasta

• Dalam hal penyediaan barang dan jasa, keduanya menyerahkan kepada mekanisme pasar yang secara objektif menilai kualitas layanannya

• Keduanya merupakan pelaku dalam sistem ekonomi dan menggunakan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya.

• Keduanya harus memperoleh dan mengubah sumber daya yang semakin terbatas untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat