Kewajiban warga negara dalam usaha bela negara diatur dalam UUD 1945 pasal

• 27 ayat 1

• 27 ayat 3

• 23 A

• 30 ayat 1

• 30 ayat 2

Persamaan hak dalam memberikan suara pada saat pemilu merupakan hak

• politik

• sosial

• budaya

• hukum

• ekonomi

Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adala

• menaati hukum yang berlaku

• tidak membayar pajak

• tidak memeluk agama

• tidak mempunyai tempat tinggal tetap

• penangkapan dan penahanan masyarakat sipil oleh aparat

Berikut merupakan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara, kecuali

• hak politik

• hak ekonomi

• hak hukum

• hak pendidikan

• hak memiliki kekayaan

Kewajiban warga negara yang ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 adalah

• menghormati HAM orang lain

• menghormati norma yang berlaku

• membela negara

• menjunjung tinggi nama baik negara

• menghormati perbedaan

Berikut beberapa sifat kewajiban, kecuali

• diatur undang-undang

• bersifat memaksa

• mendapat sanksi jika dilanggar

• melekat pada diri individu

• mempunyai kedudukan yang sama pada setiap warga negara

Sesuatu yang harus dikerjakan warga negara dan bersifat memaksa. Jika tidak dikerjakan mendapat sanksi disebut

• hak asasi

• hak asasi manusia

• hak

• kewajiban warga negara

• kewajiban

Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia", adalah pengertian

• Hak warga negara

• Hak anak bangsa

• Kewajiban warga negara

• Hak asasi manusia

• Kewajiban asasi manusia

Secara garis besar hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam. Berikut ini yang BUKAN merupakan hak asasi manusia adalah

• Hak Asasi Pribadi/Personal Rights

• Hak Asasi Politik/Political Rights

• Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights

• Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths

• Hak Asasi Memperoleh Tunjangan Hari Raya Right

Usaha negara dalam menangani kasus pelanggaran yang menyangut anak-anak adalah dengan membentuk kelembagaan HAM

• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

• Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan

• Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

• Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia

• Lembaga Sensor Film Indonesia