Otonomi Daerah

Perkembangan penyelenggaran kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada saat sekarang ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh….

• dipilih oleh partai politik

• dipilih langsung oleh rakyat

• pengangkatan kepala daerah

• dipilih oleh pemuka dan tokoh masyarakat

• dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

• Peradilan/yustisi

• Politik luar negeri

• Kebijakan pendidikan

• Pertahanan dan keamanan

• Moneter dan fiskal nasional

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

• asas keterbukaan dan akuntabilitas

• asas otonomi dan tugas pembantuan

• asas kepastian hukum dan demokrasi

• asas pemerataan dan pembagian kekuasaan

• asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

Di dalam negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dalam praktik kenegaraan merupakan kelebihan negara yang berbentuk....

• Federal

• Serikat

• Monarki

• Kesatuan

• Negara bagian

Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari....

• MPR

• DPR

• DPD

• DPRD

• Presiden

Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini pada akhirnya menimbulkan.....

• Pemerintah pusat tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah.

• Pemerintah pusat dan pemerintah derah mempunyai kedudukan yang sejajar.

• Hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

• Kedudukan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah.

• Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian mempunyai kedudukan yang berbeda.

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

• asas otonomi dan tugas pembantuan

• asas keterbukaan dan akuntabilitas

• asas kepastian hukum dan demokrasi

• asas pemerataan dan pembagian kekuasaan

• asas keseimbangan dan pembagian keuntungan

Alasan yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan otonomi daerah karena Indonesia .....

• Negara demokrasi berdasar hukum

• Negara demokrasi berpenduduk besar

• Negara yang subur dan rakyatnya ramah

• Negara besar yang penduduk majemuk

• Negara yang kaya sumber daya alam

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...

• Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.

• Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.

• Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.

• Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.

• Meringankan tugas pemerintah pusat

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wawasan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Adapun hubungan pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten / kota bersifat ...

• Khusus

• Hierarkis

• Koordinatif

• Substantif

• Umum