UUD PART 2

UUD NRl Tahun 1945 merupakan hukum dasar lndonesia. Undang-undang dasar ini diamandemen pada 1999-2002. Alasan pokok dilakukan amandemen terhadap UUD NRl Tahun 1945 adalah ……..

• Menyesuaikan dengan paham liberalis dan komunis

• Keinginan bangsa lndonesia untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada DPR

• Menyesuaikan dengan kehidupan baru negara lndonesia

• Terdapat pasal-pasal multitafsir sehingga dapat menimbulkan sistem otoriter

  
  

• Pasal-pasal dalam undang-undang dasar sudah tidak sesuai perkembangan zaman

Salah satu aspek penting dalam bela negara adalah menjaga pertahanan dan keamanan. Menjaga pertahanan dan keamanan negara lndonesia sehingga kondisi negara tetap aman dan damai merupakan tugas semua anggota TNl, Polri, dan rakyat lndonesia. Pernyataan tersebut mengandung kesesuaian dengan pasal dalam UUD NRl Tahun 1945, yaitu ……

• Pasal 29 ayat (1)

• Pasal 29 ayat (2)

• Pasal 30 ayat (4)

• Pasal 30 ayat (3)

• Pasal 30 ayat (2)

Yang bukan merupakan unsur konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto, yaitu....

• Pengakuan dari negara lain

• Rakyat

• Wilayah

• Pemerintahan yang berdaulat

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah merupakan kewenangan dari....

• MPR

• DPR

• DPRD

• DPD

• Gubernur

Fungsi DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang merupakan fungsi....

• Anggaran

• Legislasi

• Pengawasan

• Interplasi

• Angket

Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari....

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• DPR

• MPR

• DPD

Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari....

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• DPR

• MPR

• Komisi Yudisial

Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh....

• MPR

• Mahkamah Agung

• Mahkamah konstitusi

• Komisi Yudisial

• MPR

Memutus perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh....

• MPR

• Mahkamah Agung

• Mahkamah Konstitusi

• Komisi Yudisial

• KPU

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tigapuluh hari, maka....

• Rancangan undang-undang dibatalkan

• Menunggu sampai presiden mau mengesahkan

• Disahkan oleh Mahkamah Agung

• Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang

• RUU tersebut dihapuskan