Sebagian data APBD suatu provinsi tahun 2018 sebagai berikut (dalam miliar rupiah)

A. Pendapatan

PAD Rp13.450

Dana Perimbangan Rp10.760

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1.410

B. Belanja

1) Belanja Langsung:

Belanja pegawai Rp5.240

Belanja subsidi Rp2.840

Belanja sosial Rp3.530

2) Belanja Tidak Langsung:

Belanja barang dan jasa Rp6.790

Belanja modal Rp6.550

Berdasarkan data tersebut, dampak terhadap kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan adalah . . .

• Pemerintah akan memanfaatkan dana cadangan daerah

• Pemerintah dapat meminjam dana dari pemerintah pusat

• Pendapatan tiap penduduk di daerah meningkat

• Pembangunan infrastruktur daerah berjalan lancar

• Kinerja dan pelayanan pegawai daerah makin menurun

Pada mulanya, dana yang ada pada kas negara yang bersumber dari pajak direncanakan untuk membangun jembatan penyebrangan. Tetapi, karena kebutuhan yang sangat mendesak, diputuskan bahwa dana itu dialihkan sebagai subsidi pembangunan desa tertinggal. Berdasarkan kasus ini, APBN mempunyai fungsi . . .

• Alokasi
• Stabilisasi
• Perencanaan
• Distribusi
• Pengawasan

Pengaruh dan dampak APBN terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut.

1) APBN memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi

2) APBN memberi pengaruh terhadap mekanisme pasar monopoli

3) APBN mewujudkan pertumbuhan dan stabilisasi perekonomian

4) APBN memberikan arah prioritas pembangunan nasional

5) APBN menimbulkan investasi masyarakat

Yang merupakan dampak APBN terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah . . .

• 1, 2, dan 3

• 1, 3, dan 4

• 2, 3, dan 4

• 2, 3, dan 5

• 3, 4,dan 5

Penerimaan negara dalam APBN adalah sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan migas dan non migas

2. Pajak ekspor

3. Pajak Bumi dan Bangunan

4. Pajak pertambahan nilai

5. Bea masuk

6. Hibah

Penerimaan pajak dalam negeri adalah ditunjukkan oleh nomor . . .

• 1, 2, dan 3

• 1, 2, dan 5

• 1, 3, dan 4

• 2, 3, dan 5

• 3, 4, dan 6

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

1) Presiden menyampaikan APBN beserta nota keuangan dan dokumen pendukung

2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada DPR dan/atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya

3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan

4) RAPBN beserta Nota keuangannya dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menkeu) dan gubernur BI

5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada nomor . . .

• 1)-2)-3)-4)-5)

• 1)-5)-4)-3)-2)

• 4)-1)-3)-2)-5)

• 5)-4)-3)-1)-2)

• 5)-4)-3)-2)-1)

Dibawah ini, adalah fungsi dan tujuan APBN

1. Sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara

2. Meningkatkan produksi barang dan jasa

3. Membangun sarana di daerah

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional

5. Pedoman untuk distribusi anggaran kementerian dan daerah

Yang merupakan fungsi APBN adalah . . .

• 1, 2, dan 4

• 1, 3, dan 5

• 2, 3, dan 4

• 2, 3, dan 5

• 3, 4, dan 5

Berikut ini adalah prinsip secara umum penyusunan suatu anggaran bidang pendapatan:

1) Mengintensifikasikan sektor penerimaan

2) Melampirkan tender pengadaan

3) Mengintensifkan penagihan

4) Jadwal dari kegiatan penerimaan

5) Mengintensifkan tuntutan ganti rugi

Dari pernyataan diatas, yang merupakan prinsip penyusunan APBN adalah . . .

• 1, 2, dan 3

• 1, 2, dan 5

• 1, 3, dan 5

• 2, 3, dan 4

• 3, 4,dan 5

Komponen belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut.

1) Membayar cicilan hutang luar negeri

2) Mengalokasikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

3) Mendanai pelaksanaan desentralisasi

4) Mendanai bidang sarana dan prasarana

5) Pembiayaan modal dalam bentuk tanah

Komponen belanja daerah ditunjukkan oleh angka . . .

• 1, 2, dan 3

• 1, 3, dan 5

• 2, 3, dan 4

• 2, 3, dan 5

• 3, 4, dan 5

Macam-macam pendapatan daerah sebagai berikut.

1) Pajak kendaraan

2) Bagian laba BUMD

3) Retribusi

4) Dana alokasi khusus

5) Dana alokasi umum

6) Dana bagi hasil

Pendapatan asli daerah ditunjukkan pada nomor . . .

• 1, 2, dan 3

• 1, 2, dan 5

• 1, 3, dan 6

• 2, 3, dan 5

• 3, 4, dan 6

Pernyataan yang berhubungan dengan APBN dan APBD:

1) DPR mengambil keputusan mengenai rancangan UU APBN

2) PEMDA mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD

3) Apabila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan APBN tahun lalu

4) Hak DPR untuk menetapkan APBN disebut hak angket

5) Pemda dalam membuat APBD harus mendapat persetujuan DPR

Pernyataan diatas yang paling tepat ditunjukkan oleh nomor . . .

• 1, 2, dan 3

• 1, 3, dan 5

• 2, 3, dan 4

• 2, 3, dan 5

• 3, 4, dan 5