Diketahui 0 < x < 5, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan ?

Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan dari keempat pilihan di atas.

Populasi orangutan menurun drastis selama 20 tahun terakhir. Beberapa spesies termasuk orangutan Kalimantan kini menyandang status kritis lantaran ulah manusia. Data International Union for Conservation of Nature (IUCN), mencatat setidaknya tiga spesies orangutan yang populasinya menurun. Yakni orangutan Sumatra ( Pongo abelii ), orangutan Kalimantan ( Pongo pygmaeus ), dan orangutan Tapanuli ( Pongo tapanuliensis ). Ketiganya masuk dalam daftar merah IUCN dengan status kritis ( critically endangered ) alias ‘sangat terancam punah’. Berlandaskan data itu, pakar orangutan Universitas Indonesia Rondang Siregar menyatakan orangutan Kalimantan adalah populasi paling anyar yang menyandang status kritis. "Dulu kita bisa bilang Kalimantan masih aman. Populasinya antara 35.000-55.000. Tapi setelah survei naik lagi (keparahannya), sekarang sama dengan Sumatra, kritis," ujarnya (3/7). Pada 2018, Manager Perlindungan Habitat Center for Orangutan Protection (COP), Ramdhani, memang menyebut status orangutan Kalimantan masih tergolong genting. Belum seserius orangutan Sumatra yang tinggal selangkah lagi menuju punah. Pernyataannya didukung hasil kajian Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2016 yang dihelat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut PHVA, dari perkiraan 71.820 orangutan di Pulau Sumatera dan Borneo yang tersebar dalam 52 meta populasi di habitat seluas 17.460.000 hektare, mayoritasnya bernaung di Kalimantan. Terdapat 57.350 orangutan Kalimantan di habitat seluas 16.013.600 hektare, dengan sub-spesies terbanyak yaitu Pongo pygmeaus wurmbii (38.200 ekor). Sementara orangutan di Sumatra hanya berjumlah 14.470 ekor. Namun, jika diperinci lagi antara jumlah populasi seluruh orangutan dengan total luasan habitatnya (dalam km persegi), maka akan terlihat bahwa hasil rasionya berbanding jauh—di bawah nilai 1. Singkatnya, spesies orangutan terbanyak di Kalimantan maupun Sumatra sekalipun, masih akan sulit ditemui dalam 1 km persegi habitat asalnya. Kelangkaan seperti itu, ditambah sifat alami orangutan yang pemalu, membuat pendataan populasi orangutan tak pernah mencapai angka valid. Para periset hanya mampu memperkirakan populasinya berdasarkan jumlah sarang yang tersebar di hutan. Pemantauan sarang, walau bukan patokan menentukan jumlah, bisa digunakan untuk menentukan pengurangan atau peningkatan populasi. Satu studi besar yang dipublikasikan dalam jurnal Current Biology pada Februari 2018, mengungkap perkiraan 148.500 orangutan telah lenyap selama 16 tahun terakhir—periode penelitian tahun 1999-2015. Menurut peneliti, kehilangan tersebut merupakan penurunan 53 persen dari populasi. Meski menurun. Maria Voigt, penulis utama studi yang juga peneliti di Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jerman, mencatat keberadaan orangutan sebetulnya masih lebih banyak dari perkiraan, dan tak akan betul-betul punah dalam waktu dekat. Dalam studi, ia mengaku tak memantau wilayah Malaysia dan taman-taman nasional Indonesia yang populasi orangutannya relatif stabil. Kendati demikian, ulah manusia tetap menjadi kekhawatiran terbesar pemangkasan populasi orangutan. Merujuk data CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) antara tahun 2000-2017, 6,04 juta hektare hutan tua telah hilang di Kalimantan, turun 14 persen. Sebagian besar lahan hutan ditebang untuk dikonversi menjadi perkebunan industri, selebihnya dijadikan bendungan PLTA. Akibat habitat orangutan terfragmentasi itu, “Akhirnya keluar dan berkonflik dengan manusia," ujar Rondang. Mengutip data COP, Ramdhani mengungkap setidaknya 3 kasus pembantaian orangutan Kalimantan sepanjang 2018. Pihaknya juga mencatat konflik berkepanjangan antara manusia dan orangutan kian meningkat. Sampai 2018, tim COP mendata sekitar 25 kasus pembantaian orangutan di Indonesia. Menurut studi Voight, Kebanyakan warga membunuh orangutan demi membela diri karena ketakutan atau marah. Perkara lain adalah maraknya perburuan, penyelundupan dan perdagangan liar. "Dulu harganya Rp 500.000 pas keluar hutan. Kalau sudah di pelabuhan, stasiun, terminal, bisa sampai jutaan. Pasti ada saja," timpal Rondang menegaskan keuntungan yang bisa didapat. Lantaran perkara serupa, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi (3/7) menyampaikan bahwa satwa liar orangutan Sumatra kini semakin terancam punah. Padahal, laporan tahun 2017 menyebut ada empat per lima dari populasi orangutan yang hidup liar di luar taman nasional dan kawasan lindung lainnya. Bagaimanapun, kelestarian mereka dilindungi undang-undang. "Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup," tutup Hotmauli menyusul upaya penggagalan penyelundupan tiga bayi orangutan ke Malaysia akhir Juni silam. 1. Dari paragraph 1 simpulan yang PALING BENAR adalah…

Orang utan Kalimantan kini menyandang status kriutis

Pongo abeli , orangutan Sumatra , mendekati punah.

Penurunabn populasi orang utan karena ulah manusia

Data IUCN menunjukkan penurunan poipulasi orang utan untuk tiga spesies.

Populasi orang utan Kalimantan tergolong aman.

Populasi orangutan menurun drastis selama 20 tahun terakhir. Beberapa spesies termasuk orangutan Kalimantan kini menyandang status kritis lantaran ulah manusia. Data International Union for Conservation of Nature (IUCN), mencatat setidaknya tiga spesies orangutan yang populasinya menurun. Yakni orangutan Sumatra ( Pongo abelii ), orangutan Kalimantan ( Pongo pygmaeus ), dan orangutan Tapanuli ( Pongo tapanuliensis ). Ketiganya masuk dalam daftar merah IUCN dengan status kritis ( critically endangered ) alias ‘sangat terancam punah’. Berlandaskan data itu, pakar orangutan Universitas Indonesia Rondang Siregar menyatakan orangutan Kalimantan adalah populasi paling anyar yang menyandang status kritis. "Dulu kita bisa bilang Kalimantan masih aman. Populasinya antara 35.000-55.000. Tapi setelah survei naik lagi (keparahannya), sekarang sama dengan Sumatra, kritis," ujarnya (3/7). Pada 2018, Manager Perlindungan Habitat Center for Orangutan Protection (COP), Ramdhani, memang menyebut status orangutan Kalimantan masih tergolong genting. Belum seserius orangutan Sumatra yang tinggal selangkah lagi menuju punah. Pernyataannya didukung hasil kajian Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2016 yang dihelat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut PHVA, dari perkiraan 71.820 orangutan di Pulau Sumatera dan Borneo yang tersebar dalam 52 meta populasi di habitat seluas 17.460.000 hektare, mayoritasnya bernaung di Kalimantan. Terdapat 57.350 orangutan Kalimantan di habitat seluas 16.013.600 hektare, dengan sub-spesies terbanyak yaitu Pongo pygmeaus wurmbii (38.200 ekor). Sementara orangutan di Sumatra hanya berjumlah 14.470 ekor. Namun, jika diperinci lagi antara jumlah populasi seluruh orangutan dengan total luasan habitatnya (dalam km persegi), maka akan terlihat bahwa hasil rasionya berbanding jauh—di bawah nilai 1. Singkatnya, spesies orangutan terbanyak di Kalimantan maupun Sumatra sekalipun, masih akan sulit ditemui dalam 1 km persegi habitat asalnya. Kelangkaan seperti itu, ditambah sifat alami orangutan yang pemalu, membuat pendataan populasi orangutan tak pernah mencapai angka valid. Para periset hanya mampu memperkirakan populasinya berdasarkan jumlah sarang yang tersebar di hutan. Pemantauan sarang, walau bukan patokan menentukan jumlah, bisa digunakan untuk menentukan pengurangan atau peningkatan populasi. Satu studi besar yang dipublikasikan dalam jurnal Current Biology pada Februari 2018, mengungkap perkiraan 148.500 orangutan telah lenyap selama 16 tahun terakhir—periode penelitian tahun 1999-2015. Menurut peneliti, kehilangan tersebut merupakan penurunan 53 persen dari populasi. Meski menurun. Maria Voigt, penulis utama studi yang juga peneliti di Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jerman, mencatat keberadaan orangutan sebetulnya masih lebih banyak dari perkiraan, dan tak akan betul-betul punah dalam waktu dekat. Dalam studi, ia mengaku tak memantau wilayah Malaysia dan taman-taman nasional Indonesia yang populasi orangutannya relatif stabil. Kendati demikian, ulah manusia tetap menjadi kekhawatiran terbesar pemangkasan populasi orangutan. Merujuk data CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) antara tahun 2000-2017, 6,04 juta hektare hutan tua telah hilang di Kalimantan, turun 14 persen. Sebagian besar lahan hutan ditebang untuk dikonversi menjadi perkebunan industri, selebihnya dijadikan bendungan PLTA. Akibat habitat orangutan terfragmentasi itu, “Akhirnya keluar dan berkonflik dengan manusia," ujar Rondang. Mengutip data COP, Ramdhani mengungkap setidaknya 3 kasus pembantaian orangutan Kalimantan sepanjang 2018. Pihaknya juga mencatat konflik berkepanjangan antara manusia dan orangutan kian meningkat. Sampai 2018, tim COP mendata sekitar 25 kasus pembantaian orangutan di Indonesia. Menurut studi Voight, Kebanyakan warga membunuh orangutan demi membela diri karena ketakutan atau marah. Perkara lain adalah maraknya perburuan, penyelundupan dan perdagangan liar. "Dulu harganya Rp 500.000 pas keluar hutan. Kalau sudah di pelabuhan, stasiun, terminal, bisa sampai jutaan. Pasti ada saja," timpal Rondang menegaskan keuntungan yang bisa didapat. Lantaran perkara serupa, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi (3/7) menyampaikan bahwa satwa liar orangutan Sumatra kini semakin terancam punah. Padahal, laporan tahun 2017 menyebut ada empat per lima dari populasi orangutan yang hidup liar di luar taman nasional dan kawasan lindung lainnya. Bagaimanapun, kelestarian mereka dilindungi undang-undang. "Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup," tutup Hotmauli menyusul upaya penggagalan penyelundupan tiga bayi orangutan ke Malaysia akhir Juni silam. Berdasarkan kajian population and habitat viability assessment (PHVA) pada paragraf 2 simpulan yang benar adalah

Orang utan Kalimantan subspesies pongo pygmeaus wurmbii paling banyak dibanding subspesies lainnya.

Populasi orang utan Sumatra lebih banyak dibanding Kalimantan.

Populasi orang utan Sumatra lebih banyak dibanding orang utan kalimantan

Status orang utan Kalimantan belum membahayakan.

Orang utan di Sumatra hanya berjumlah 14.770 ekor.

Populasi orangutan menurun drastis selama 20 tahun terakhir. Beberapa spesies termasuk orangutan Kalimantan kini menyandang status kritis lantaran ulah manusia. Data International Union for Conservation of Nature (IUCN), mencatat setidaknya tiga spesies orangutan yang populasinya menurun. Yakni orangutan Sumatra ( Pongo abelii ), orangutan Kalimantan ( Pongo pygmaeus ), dan orangutan Tapanuli ( Pongo tapanuliensis ). Ketiganya masuk dalam daftar merah IUCN dengan status kritis ( critically endangered ) alias ‘sangat terancam punah’. Berlandaskan data itu, pakar orangutan Universitas Indonesia Rondang Siregar menyatakan orangutan Kalimantan adalah populasi paling anyar yang menyandang status kritis. "Dulu kita bisa bilang Kalimantan masih aman. Populasinya antara 35.000-55.000. Tapi setelah survei naik lagi (keparahannya), sekarang sama dengan Sumatra, kritis," ujarnya (3/7). Pada 2018, Manager Perlindungan Habitat Center for Orangutan Protection (COP), Ramdhani, memang menyebut status orangutan Kalimantan masih tergolong genting. Belum seserius orangutan Sumatra yang tinggal selangkah lagi menuju punah. Pernyataannya didukung hasil kajian Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2016 yang dihelat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut PHVA, dari perkiraan 71.820 orangutan di Pulau Sumatera dan Borneo yang tersebar dalam 52 meta populasi di habitat seluas 17.460.000 hektare, mayoritasnya bernaung di Kalimantan. Terdapat 57.350 orangutan Kalimantan di habitat seluas 16.013.600 hektare, dengan sub-spesies terbanyak yaitu Pongo pygmeaus wurmbii (38.200 ekor). Sementara orangutan di Sumatra hanya berjumlah 14.470 ekor. Namun, jika diperinci lagi antara jumlah populasi seluruh orangutan dengan total luasan habitatnya (dalam km persegi), maka akan terlihat bahwa hasil rasionya berbanding jauh—di bawah nilai 1. Singkatnya, spesies orangutan terbanyak di Kalimantan maupun Sumatra sekalipun, masih akan sulit ditemui dalam 1 km persegi habitat asalnya. Kelangkaan seperti itu, ditambah sifat alami orangutan yang pemalu, membuat pendataan populasi orangutan tak pernah mencapai angka valid. Para periset hanya mampu memperkirakan populasinya berdasarkan jumlah sarang yang tersebar di hutan. Pemantauan sarang, walau bukan patokan menentukan jumlah, bisa digunakan untuk menentukan pengurangan atau peningkatan populasi. Satu studi besar yang dipublikasikan dalam jurnal Current Biology pada Februari 2018, mengungkap perkiraan 148.500 orangutan telah lenyap selama 16 tahun terakhir—periode penelitian tahun 1999-2015. Menurut peneliti, kehilangan tersebut merupakan penurunan 53 persen dari populasi. Meski menurun. Maria Voigt, penulis utama studi yang juga peneliti di Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jerman, mencatat keberadaan orangutan sebetulnya masih lebih banyak dari perkiraan, dan tak akan betul-betul punah dalam waktu dekat. Dalam studi, ia mengaku tak memantau wilayah Malaysia dan taman-taman nasional Indonesia yang populasi orangutannya relatif stabil. Kendati demikian, ulah manusia tetap menjadi kekhawatiran terbesar pemangkasan populasi orangutan. Merujuk data CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) antara tahun 2000-2017, 6,04 juta hektare hutan tua telah hilang di Kalimantan, turun 14 persen. Sebagian besar lahan hutan ditebang untuk dikonversi menjadi perkebunan industri, selebihnya dijadikan bendungan PLTA. Akibat habitat orangutan terfragmentasi itu, “Akhirnya keluar dan berkonflik dengan manusia," ujar Rondang. Mengutip data COP, Ramdhani mengungkap setidaknya 3 kasus pembantaian orangutan Kalimantan sepanjang 2018. Pihaknya juga mencatat konflik berkepanjangan antara manusia dan orangutan kian meningkat. Sampai 2018, tim COP mendata sekitar 25 kasus pembantaian orangutan di Indonesia. Menurut studi Voight, Kebanyakan warga membunuh orangutan demi membela diri karena ketakutan atau marah. Perkara lain adalah maraknya perburuan, penyelundupan dan perdagangan liar. "Dulu harganya Rp 500.000 pas keluar hutan. Kalau sudah di pelabuhan, stasiun, terminal, bisa sampai jutaan. Pasti ada saja," timpal Rondang menegaskan keuntungan yang bisa didapat. Lantaran perkara serupa, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi (3/7) menyampaikan bahwa satwa liar orangutan Sumatra kini semakin terancam punah. Padahal, laporan tahun 2017 menyebut ada empat per lima dari populasi orangutan yang hidup liar di luar taman nasional dan kawasan lindung lainnya. Bagaimanapun, kelestarian mereka dilindungi undang-undang. "Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup," tutup Hotmauli menyusul upaya penggagalan penyelundupan tiga bayi orangutan ke Malaysia akhir Juni silam. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa :

Pongo pygmaeus morio merupakan subspesies orang utan yang sulit ditemui

Kepadatan orang utan di Kalimantan maupun Sumatra ditemui lebih dari 1 kilometer persegi dari habitat asalnya.

Subspesies pongo pygmaeus termasuk orang utan yang mudah ditemui di habitat asalnya

Kepadatan orang utan menurut subspesies pada tahun 2016 menunjukkan kelangkaan.

Tingkat kepadatan orang utan menunjukkan pengurangan atau peningkatan populasi.

Populasi orangutan menurun drastis selama 20 tahun terakhir. Beberapa spesies termasuk orangutan Kalimantan kini menyandang status kritis lantaran ulah manusia. Data International Union for Conservation of Nature (IUCN), mencatat setidaknya tiga spesies orangutan yang populasinya menurun. Yakni orangutan Sumatra ( Pongo abelii ), orangutan Kalimantan ( Pongo pygmaeus ), dan orangutan Tapanuli ( Pongo tapanuliensis ). Ketiganya masuk dalam daftar merah IUCN dengan status kritis ( critically endangered ) alias ‘sangat terancam punah’. Berlandaskan data itu, pakar orangutan Universitas Indonesia Rondang Siregar menyatakan orangutan Kalimantan adalah populasi paling anyar yang menyandang status kritis. "Dulu kita bisa bilang Kalimantan masih aman. Populasinya antara 35.000-55.000. Tapi setelah survei naik lagi (keparahannya), sekarang sama dengan Sumatra, kritis," ujarnya (3/7). Pada 2018, Manager Perlindungan Habitat Center for Orangutan Protection (COP), Ramdhani, memang menyebut status orangutan Kalimantan masih tergolong genting. Belum seserius orangutan Sumatra yang tinggal selangkah lagi menuju punah. Pernyataannya didukung hasil kajian Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2016 yang dihelat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut PHVA, dari perkiraan 71.820 orangutan di Pulau Sumatera dan Borneo yang tersebar dalam 52 meta populasi di habitat seluas 17.460.000 hektare, mayoritasnya bernaung di Kalimantan. Terdapat 57.350 orangutan Kalimantan di habitat seluas 16.013.600 hektare, dengan sub-spesies terbanyak yaitu Pongo pygmeaus wurmbii (38.200 ekor). Sementara orangutan di Sumatra hanya berjumlah 14.470 ekor. Namun, jika diperinci lagi antara jumlah populasi seluruh orangutan dengan total luasan habitatnya (dalam km persegi), maka akan terlihat bahwa hasil rasionya berbanding jauh—di bawah nilai 1. Singkatnya, spesies orangutan terbanyak di Kalimantan maupun Sumatra sekalipun, masih akan sulit ditemui dalam 1 km persegi habitat asalnya. Kelangkaan seperti itu, ditambah sifat alami orangutan yang pemalu, membuat pendataan populasi orangutan tak pernah mencapai angka valid. Para periset hanya mampu memperkirakan populasinya berdasarkan jumlah sarang yang tersebar di hutan. Pemantauan sarang, walau bukan patokan menentukan jumlah, bisa digunakan untuk menentukan pengurangan atau peningkatan populasi. Satu studi besar yang dipublikasikan dalam jurnal Current Biology pada Februari 2018, mengungkap perkiraan 148.500 orangutan telah lenyap selama 16 tahun terakhir—periode penelitian tahun 1999-2015. Menurut peneliti, kehilangan tersebut merupakan penurunan 53 persen dari populasi. Meski menurun. Maria Voigt, penulis utama studi yang juga peneliti di Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jerman, mencatat keberadaan orangutan sebetulnya masih lebih banyak dari perkiraan, dan tak akan betul-betul punah dalam waktu dekat. Dalam studi, ia mengaku tak memantau wilayah Malaysia dan taman-taman nasional Indonesia yang populasi orangutannya relatif stabil. Kendati demikian, ulah manusia tetap menjadi kekhawatiran terbesar pemangkasan populasi orangutan. Merujuk data CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) antara tahun 2000-2017, 6,04 juta hektare hutan tua telah hilang di Kalimantan, turun 14 persen. Sebagian besar lahan hutan ditebang untuk dikonversi menjadi perkebunan industri, selebihnya dijadikan bendungan PLTA. Akibat habitat orangutan terfragmentasi itu, “Akhirnya keluar dan berkonflik dengan manusia," ujar Rondang. Mengutip data COP, Ramdhani mengungkap setidaknya 3 kasus pembantaian orangutan Kalimantan sepanjang 2018. Pihaknya juga mencatat konflik berkepanjangan antara manusia dan orangutan kian meningkat. Sampai 2018, tim COP mendata sekitar 25 kasus pembantaian orangutan di Indonesia. Menurut studi Voight, Kebanyakan warga membunuh orangutan demi membela diri karena ketakutan atau marah. Perkara lain adalah maraknya perburuan, penyelundupan dan perdagangan liar. "Dulu harganya Rp 500.000 pas keluar hutan. Kalau sudah di pelabuhan, stasiun, terminal, bisa sampai jutaan. Pasti ada saja," timpal Rondang menegaskan keuntungan yang bisa didapat. Lantaran perkara serupa, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi (3/7) menyampaikan bahwa satwa liar orangutan Sumatra kini semakin terancam punah. Padahal, laporan tahun 2017 menyebut ada empat per lima dari populasi orangutan yang hidup liar di luar taman nasional dan kawasan lindung lainnya. Bagaimanapun, kelestarian mereka dilindungi undang-undang. "Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup," tutup Hotmauli menyusul upaya penggagalan penyelundupan tiga bayi orangutan ke Malaysia akhir Juni silam. Berdasarkan gambar 1 pernyataan mana yang benar tentang kepadatan orang utan adalah

Tingkat kepadatan orang utan subspesies pongo abelii paling besar.

Kepadatan orang utan / km 2 untuk subspesies pongo pygmaeus adalah 0,35.

Pongo pygmaeus kepadatannya adalah 0,31.

Subspesies pongo pygmaeus wurmbii paling rendah dibanding yang lain.

Kepadatan orang utan subspesies pongo pygmaeus morio mencapai 0,38.

Populasi orangutan menurun drastis selama 20 tahun terakhir. Beberapa spesies termasuk orangutan Kalimantan kini menyandang status kritis lantaran ulah manusia. Data International Union for Conservation of Nature (IUCN), mencatat setidaknya tiga spesies orangutan yang populasinya menurun. Yakni orangutan Sumatra ( Pongo abelii ), orangutan Kalimantan ( Pongo pygmaeus ), dan orangutan Tapanuli ( Pongo tapanuliensis ). Ketiganya masuk dalam daftar merah IUCN dengan status kritis ( critically endangered ) alias ‘sangat terancam punah’. Berlandaskan data itu, pakar orangutan Universitas Indonesia Rondang Siregar menyatakan orangutan Kalimantan adalah populasi paling anyar yang menyandang status kritis. "Dulu kita bisa bilang Kalimantan masih aman. Populasinya antara 35.000-55.000. Tapi setelah survei naik lagi (keparahannya), sekarang sama dengan Sumatra, kritis," ujarnya (3/7). Pada 2018, Manager Perlindungan Habitat Center for Orangutan Protection (COP), Ramdhani, memang menyebut status orangutan Kalimantan masih tergolong genting. Belum seserius orangutan Sumatra yang tinggal selangkah lagi menuju punah. Pernyataannya didukung hasil kajian Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2016 yang dihelat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut PHVA, dari perkiraan 71.820 orangutan di Pulau Sumatera dan Borneo yang tersebar dalam 52 meta populasi di habitat seluas 17.460.000 hektare, mayoritasnya bernaung di Kalimantan. Terdapat 57.350 orangutan Kalimantan di habitat seluas 16.013.600 hektare, dengan sub-spesies terbanyak yaitu Pongo pygmeaus wurmbii (38.200 ekor). Sementara orangutan di Sumatra hanya berjumlah 14.470 ekor. Namun, jika diperinci lagi antara jumlah populasi seluruh orangutan dengan total luasan habitatnya (dalam km persegi), maka akan terlihat bahwa hasil rasionya berbanding jauh—di bawah nilai 1. Singkatnya, spesies orangutan terbanyak di Kalimantan maupun Sumatra sekalipun, masih akan sulit ditemui dalam 1 km persegi habitat asalnya. Kelangkaan seperti itu, ditambah sifat alami orangutan yang pemalu, membuat pendataan populasi orangutan tak pernah mencapai angka valid. Para periset hanya mampu memperkirakan populasinya berdasarkan jumlah sarang yang tersebar di hutan. Pemantauan sarang, walau bukan patokan menentukan jumlah, bisa digunakan untuk menentukan pengurangan atau peningkatan populasi. Satu studi besar yang dipublikasikan dalam jurnal Current Biology pada Februari 2018, mengungkap perkiraan 148.500 orangutan telah lenyap selama 16 tahun terakhir—periode penelitian tahun 1999-2015. Menurut peneliti, kehilangan tersebut merupakan penurunan 53 persen dari populasi. Meski menurun. Maria Voigt, penulis utama studi yang juga peneliti di Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jerman, mencatat keberadaan orangutan sebetulnya masih lebih banyak dari perkiraan, dan tak akan betul-betul punah dalam waktu dekat. Dalam studi, ia mengaku tak memantau wilayah Malaysia dan taman-taman nasional Indonesia yang populasi orangutannya relatif stabil. Kendati demikian, ulah manusia tetap menjadi kekhawatiran terbesar pemangkasan populasi orangutan. Merujuk data CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) antara tahun 2000-2017, 6,04 juta hektare hutan tua telah hilang di Kalimantan, turun 14 persen. Sebagian besar lahan hutan ditebang untuk dikonversi menjadi perkebunan industri, selebihnya dijadikan bendungan PLTA. Akibat habitat orangutan terfragmentasi itu, “Akhirnya keluar dan berkonflik dengan manusia," ujar Rondang. Mengutip data COP, Ramdhani mengungkap setidaknya 3 kasus pembantaian orangutan Kalimantan sepanjang 2018. Pihaknya juga mencatat konflik berkepanjangan antara manusia dan orangutan kian meningkat. Sampai 2018, tim COP mendata sekitar 25 kasus pembantaian orangutan di Indonesia. Menurut studi Voight, Kebanyakan warga membunuh orangutan demi membela diri karena ketakutan atau marah. Perkara lain adalah maraknya perburuan, penyelundupan dan perdagangan liar. "Dulu harganya Rp 500.000 pas keluar hutan. Kalau sudah di pelabuhan, stasiun, terminal, bisa sampai jutaan. Pasti ada saja," timpal Rondang menegaskan keuntungan yang bisa didapat. Lantaran perkara serupa, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi (3/7) menyampaikan bahwa satwa liar orangutan Sumatra kini semakin terancam punah. Padahal, laporan tahun 2017 menyebut ada empat per lima dari populasi orangutan yang hidup liar di luar taman nasional dan kawasan lindung lainnya. Bagaimanapun, kelestarian mereka dilindungi undang-undang. "Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup," tutup Hotmauli menyusul upaya penggagalan penyelundupan tiga bayi orangutan ke Malaysia akhir Juni silam. Berdasarkan paragraf 4 berikut merupakan pernyataan yang benar adalah

Maria Voigt memperkirakan keberadaan orang utan masih banyak dan belum akan punah dalam waktu dekat.

Dari jurnal current biology edisi Februari 2018 rata-rata orang utan lenyap lebih dari 10 ribu per tahun.

Pemangkasan populasi orang utan bukan saja ulah manusia, melainkan juga faktor alam.

Sebagian besar hutan tua telah ditebang di Kalimantan dikonversi menjadi bendungan PLTA.

Akibat habitat orang utan terfragmentasi akhirnya populasi orang utan menurun drastis.

Populasi orangutan menurun drastis selama 20 tahun terakhir. Beberapa spesies termasuk orangutan Kalimantan kini menyandang status kritis lantaran ulah manusia. Data International Union for Conservation of Nature (IUCN), mencatat setidaknya tiga spesies orangutan yang populasinya menurun. Yakni orangutan Sumatra ( Pongo abelii ), orangutan Kalimantan ( Pongo pygmaeus ), dan orangutan Tapanuli ( Pongo tapanuliensis ). Ketiganya masuk dalam daftar merah IUCN dengan status kritis ( critically endangered ) alias ‘sangat terancam punah’. Berlandaskan data itu, pakar orangutan Universitas Indonesia Rondang Siregar menyatakan orangutan Kalimantan adalah populasi paling anyar yang menyandang status kritis. "Dulu kita bisa bilang Kalimantan masih aman. Populasinya antara 35.000-55.000. Tapi setelah survei naik lagi (keparahannya), sekarang sama dengan Sumatra, kritis," ujarnya (3/7). Pada 2018, Manager Perlindungan Habitat Center for Orangutan Protection (COP), Ramdhani, memang menyebut status orangutan Kalimantan masih tergolong genting. Belum seserius orangutan Sumatra yang tinggal selangkah lagi menuju punah. Pernyataannya didukung hasil kajian Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2016 yang dihelat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut PHVA, dari perkiraan 71.820 orangutan di Pulau Sumatera dan Borneo yang tersebar dalam 52 meta populasi di habitat seluas 17.460.000 hektare, mayoritasnya bernaung di Kalimantan. Terdapat 57.350 orangutan Kalimantan di habitat seluas 16.013.600 hektare, dengan sub-spesies terbanyak yaitu Pongo pygmeaus wurmbii (38.200 ekor). Sementara orangutan di Sumatra hanya berjumlah 14.470 ekor. Namun, jika diperinci lagi antara jumlah populasi seluruh orangutan dengan total luasan habitatnya (dalam km persegi), maka akan terlihat bahwa hasil rasionya berbanding jauh—di bawah nilai 1. Singkatnya, spesies orangutan terbanyak di Kalimantan maupun Sumatra sekalipun, masih akan sulit ditemui dalam 1 km persegi habitat asalnya. Kelangkaan seperti itu, ditambah sifat alami orangutan yang pemalu, membuat pendataan populasi orangutan tak pernah mencapai angka valid. Para periset hanya mampu memperkirakan populasinya berdasarkan jumlah sarang yang tersebar di hutan. Pemantauan sarang, walau bukan patokan menentukan jumlah, bisa digunakan untuk menentukan pengurangan atau peningkatan populasi. Satu studi besar yang dipublikasikan dalam jurnal Current Biology pada Februari 2018, mengungkap perkiraan 148.500 orangutan telah lenyap selama 16 tahun terakhir—periode penelitian tahun 1999-2015. Menurut peneliti, kehilangan tersebut merupakan penurunan 53 persen dari populasi. Meski menurun. Maria Voigt, penulis utama studi yang juga peneliti di Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jerman, mencatat keberadaan orangutan sebetulnya masih lebih banyak dari perkiraan, dan tak akan betul-betul punah dalam waktu dekat. Dalam studi, ia mengaku tak memantau wilayah Malaysia dan taman-taman nasional Indonesia yang populasi orangutannya relatif stabil. Kendati demikian, ulah manusia tetap menjadi kekhawatiran terbesar pemangkasan populasi orangutan. Merujuk data CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) antara tahun 2000-2017, 6,04 juta hektare hutan tua telah hilang di Kalimantan, turun 14 persen. Sebagian besar lahan hutan ditebang untuk dikonversi menjadi perkebunan industri, selebihnya dijadikan bendungan PLTA. Akibat habitat orangutan terfragmentasi itu, “Akhirnya keluar dan berkonflik dengan manusia," ujar Rondang. Mengutip data COP, Ramdhani mengungkap setidaknya 3 kasus pembantaian orangutan Kalimantan sepanjang 2018. Pihaknya juga mencatat konflik berkepanjangan antara manusia dan orangutan kian meningkat. Sampai 2018, tim COP mendata sekitar 25 kasus pembantaian orangutan di Indonesia. Menurut studi Voight, Kebanyakan warga membunuh orangutan demi membela diri karena ketakutan atau marah. Perkara lain adalah maraknya perburuan, penyelundupan dan perdagangan liar. "Dulu harganya Rp 500.000 pas keluar hutan. Kalau sudah di pelabuhan, stasiun, terminal, bisa sampai jutaan. Pasti ada saja," timpal Rondang menegaskan keuntungan yang bisa didapat. Lantaran perkara serupa, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi (3/7) menyampaikan bahwa satwa liar orangutan Sumatra kini semakin terancam punah. Padahal, laporan tahun 2017 menyebut ada empat per lima dari populasi orangutan yang hidup liar di luar taman nasional dan kawasan lindung lainnya. Bagaimanapun, kelestarian mereka dilindungi undang-undang. "Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup," tutup Hotmauli menyusul upaya penggagalan penyelundupan tiga bayi orangutan ke Malaysia akhir Juni silam. Mengutip data COP pada paragraf 5, berikut pernyataan yang benar menurut Ramdani adalah …

Sampai tahun 2018, terdapat sekitar 25 kasus pembantaian orang utan di Indonesia.

Satwa liar orang utan Sumatra semakin terancam punah.

Konflik berkepanjangan antara manusia dengan orang utan disebabkan maraknya penebangan liar.

Disparitas harga tidak terjadipada perdagangan liar orang utan sampai pelabuhan.

(A) Maraknya kasus pembantaian orang utan Kalimantan sepanjang tahun 2018.

Populasi orangutan menurun drastis selama 20 tahun terakhir. Beberapa spesies termasuk orangutan Kalimantan kini menyandang status kritis lantaran ulah manusia. Data International Union for Conservation of Nature (IUCN), mencatat setidaknya tiga spesies orangutan yang populasinya menurun. Yakni orangutan Sumatra ( Pongo abelii ), orangutan Kalimantan ( Pongo pygmaeus ), dan orangutan Tapanuli ( Pongo tapanuliensis ). Ketiganya masuk dalam daftar merah IUCN dengan status kritis ( critically endangered ) alias ‘sangat terancam punah’. Berlandaskan data itu, pakar orangutan Universitas Indonesia Rondang Siregar menyatakan orangutan Kalimantan adalah populasi paling anyar yang menyandang status kritis. "Dulu kita bisa bilang Kalimantan masih aman. Populasinya antara 35.000-55.000. Tapi setelah survei naik lagi (keparahannya), sekarang sama dengan Sumatra, kritis," ujarnya (3/7). Pada 2018, Manager Perlindungan Habitat Center for Orangutan Protection (COP), Ramdhani, memang menyebut status orangutan Kalimantan masih tergolong genting. Belum seserius orangutan Sumatra yang tinggal selangkah lagi menuju punah. Pernyataannya didukung hasil kajian Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2016 yang dihelat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut PHVA, dari perkiraan 71.820 orangutan di Pulau Sumatera dan Borneo yang tersebar dalam 52 meta populasi di habitat seluas 17.460.000 hektare, mayoritasnya bernaung di Kalimantan. Terdapat 57.350 orangutan Kalimantan di habitat seluas 16.013.600 hektare, dengan sub-spesies terbanyak yaitu Pongo pygmeaus wurmbii (38.200 ekor). Sementara orangutan di Sumatra hanya berjumlah 14.470 ekor. Namun, jika diperinci lagi antara jumlah populasi seluruh orangutan dengan total luasan habitatnya (dalam km persegi), maka akan terlihat bahwa hasil rasionya berbanding jauh—di bawah nilai 1. Singkatnya, spesies orangutan terbanyak di Kalimantan maupun Sumatra sekalipun, masih akan sulit ditemui dalam 1 km persegi habitat asalnya. Kelangkaan seperti itu, ditambah sifat alami orangutan yang pemalu, membuat pendataan populasi orangutan tak pernah mencapai angka valid. Para periset hanya mampu memperkirakan populasinya berdasarkan jumlah sarang yang tersebar di hutan. Pemantauan sarang, walau bukan patokan menentukan jumlah, bisa digunakan untuk menentukan pengurangan atau peningkatan populasi. Satu studi besar yang dipublikasikan dalam jurnal Current Biology pada Februari 2018, mengungkap perkiraan 148.500 orangutan telah lenyap selama 16 tahun terakhir—periode penelitian tahun 1999-2015. Menurut peneliti, kehilangan tersebut merupakan penurunan 53 persen dari populasi. Meski menurun. Maria Voigt, penulis utama studi yang juga peneliti di Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jerman, mencatat keberadaan orangutan sebetulnya masih lebih banyak dari perkiraan, dan tak akan betul-betul punah dalam waktu dekat. Dalam studi, ia mengaku tak memantau wilayah Malaysia dan taman-taman nasional Indonesia yang populasi orangutannya relatif stabil. Kendati demikian, ulah manusia tetap menjadi kekhawatiran terbesar pemangkasan populasi orangutan. Merujuk data CIFOR (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional) antara tahun 2000-2017, 6,04 juta hektare hutan tua telah hilang di Kalimantan, turun 14 persen. Sebagian besar lahan hutan ditebang untuk dikonversi menjadi perkebunan industri, selebihnya dijadikan bendungan PLTA. Akibat habitat orangutan terfragmentasi itu, “Akhirnya keluar dan berkonflik dengan manusia," ujar Rondang. Mengutip data COP, Ramdhani mengungkap setidaknya 3 kasus pembantaian orangutan Kalimantan sepanjang 2018. Pihaknya juga mencatat konflik berkepanjangan antara manusia dan orangutan kian meningkat. Sampai 2018, tim COP mendata sekitar 25 kasus pembantaian orangutan di Indonesia. Menurut studi Voight, Kebanyakan warga membunuh orangutan demi membela diri karena ketakutan atau marah. Perkara lain adalah maraknya perburuan, penyelundupan dan perdagangan liar. "Dulu harganya Rp 500.000 pas keluar hutan. Kalau sudah di pelabuhan, stasiun, terminal, bisa sampai jutaan. Pasti ada saja," timpal Rondang menegaskan keuntungan yang bisa didapat. Lantaran perkara serupa, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi (3/7) menyampaikan bahwa satwa liar orangutan Sumatra kini semakin terancam punah. Padahal, laporan tahun 2017 menyebut ada empat per lima dari populasi orangutan yang hidup liar di luar taman nasional dan kawasan lindung lainnya. Bagaimanapun, kelestarian mereka dilindungi undang-undang. "Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup," tutup Hotmauli menyusul upaya penggagalan penyelundupan tiga bayi orangutan ke Malaysia akhir Juni silam. Berdasarkan paragraf 6, berikut pernyataan yang TIDAK BENAR mengenai isi pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah …

Membebaskan hidup liar orang utan di Taman Nasional merupakan upaya menjaga kelestariannya.

Mengkap, melukai, dan membunuh hewn langka dilarang.

Menyimpan, memiliki, dan memelihara hewan langka tidak diizinkan undang-undang.

Mengangkut dan memperdagangkan hewan yang dilindungi melanggar undang-undang.

Maraknya kasus perburuan, penyelundupan , dan perdagangan liar pada hewan yang dilindungi.

Indonesia adalah salah satu negara dengan angka deforestasi tertinggi di dunia akibat penebangan hutan, produksi pulp and paper, ekspansi pertanian, kebakaran dan perkebunan kelapa sawit. Sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu oleh Jukka Miettinen, Chenghua Shi dan Soo Chin Liew dari Center for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) di Universitas Nasional Singapura memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan 8.8 juta hektar atau 9.3% dari seluruh tutupan hutannya antara tahun 2000 hingga 2010. Terkait dengan tingginya kandungan karbon di dalam hutan dan lahan gambut Indonesia, deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memiliki dampak yang besar terhadap iklim. Deforestasi dan degradasi hutan menyumbang lebih dari 75% emisi gas rumah kaca Indonesia. Sektor kehutanan -penebangan dan perkebunan saiwt, bisnis kayu dan produksi pulp and paper menyumbang kurang dari 5% terhadap devisa negara, tetapi menyumbang lebih dari 80% angka emisi karbon. Moratorium penebangan hutan untuk perizinan konsesi baru dilakukan tahun 2010 silam dibawah perjanjian kerjasama dengan Norwegia untuk menekan emisi akibat defprestasi dan degradasi hutan. Kendati direncanakan mulai 1 Januari 2011, moratorium ini tidak kunjung terlaksana sampai Mei 2011, terkait perdebatan status lahan seperti apa yang masuk ke dalam moratorium ini. Awalnya moratorium ini diharapkan akan memasukkan semua area hutan, namun lobby dari sektor industri melemahkan secara signifikan, hasilnya hanya lahan gambut dan hutan primer yang masuk ke dalam peta moratorium, dengan mengecualikan pertambangan, energi dan tanaman pangan. Perusahaan konsesi kayu yang sudah beroperasi juga tidak masuk peta ini, anehnya tak lama setelah program moratorium ini duluncurkan, alokasi lahan untuk bisnis industri kayu meningkat duakali lipat dalam waktu singkat. Peta moratorium ini direvisi setiap enam bulan berbasis survey lapangan (peta antara berbagai lembaga negara di Indonesia tidak selalu sama). Peta Revisi Moratorium di bulan Mei 2011 mencakup 69.144,073 hektar hutan primer dan gambut, lalu November 2011 mencakup 65.374,251 hektar, sementara di peta terakhir di Mei 2012 adalah 65.282,006 hektar. Dan terhitung sejak bulan Mei 2012, 14.5 juta hektar lahan gambut dan hutan primer dimasukkan ke dalam peta moratorium ini. Tim khusus yang dibentuk presiden, UKP4 dan Satgas REDD+, bertanggung jawab terhadap program moratorium ini. UKP4 memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan di seluruh lembaga negara di 33 propinsi di Indonesia. Kendati memiliki otoritas, UKP4 mendapat resistensidari pemerintah propinsi dan lembaga negara lain, termasuk Kementerian Kehutanan RI, yang menguasai wilayah hutan Indonesia. Hal ini jelas terlihat dalam kasus pembabatan hutan gambut Rawa Tripa di Aceh, Sumatera, yang masih berlangsung kendati UKP4 telah meminta pemerintah ropinsi dan Kementerian Kehutanan menghentikan penebangan ini. Berdasarkan paragraph 1, seandainya Indonesia tidak melakukan moratorium penebangan hutan maka simpulan yang PALING mungkin benar adalah

Indonesia kehilangan 8,8 juta hektar atau 9,3 % dari seluruh tutupan hutannya selama 10 tahun.

Peningkatan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Seringnya terjadi kebakaran hutan.

Tingginya kandungan karbon di dalam hutan.

Indonesia adalah salah satu negara dengan angka deforestasi tertinggi di dunia akibat penebangan hutan, produksi pulp and paper, ekspansi pertanian, kebakaran dan perkebunan kelapa sawit. Sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu oleh Jukka Miettinen, Chenghua Shi dan Soo Chin Liew dari Center for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) di Universitas Nasional Singapura memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan 8.8 juta hektar atau 9.3% dari seluruh tutupan hutannya antara tahun 2000 hingga 2010. Terkait dengan tingginya kandungan karbon di dalam hutan dan lahan gambut Indonesia, deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memiliki dampak yang besar terhadap iklim. Deforestasi dan degradasi hutan menyumbang lebih dari 75% emisi gas rumah kaca Indonesia. Sektor kehutanan -penebangan dan perkebunan saiwt, bisnis kayu dan produksi pulp and paper menyumbang kurang dari 5% terhadap devisa negara, tetapi menyumbang lebih dari 80% angka emisi karbon. Moratorium penebangan hutan untuk perizinan konsesi baru dilakukan tahun 2010 silam dibawah perjanjian kerjasama dengan Norwegia untuk menekan emisi akibat defprestasi dan degradasi hutan. Kendati direncanakan mulai 1 Januari 2011, moratorium ini tidak kunjung terlaksana sampai Mei 2011, terkait perdebatan status lahan seperti apa yang masuk ke dalam moratorium ini. Awalnya moratorium ini diharapkan akan memasukkan semua area hutan, namun lobby dari sektor industri melemahkan secara signifikan, hasilnya hanya lahan gambut dan hutan primer yang masuk ke dalam peta moratorium, dengan mengecualikan pertambangan, energi dan tanaman pangan. Perusahaan konsesi kayu yang sudah beroperasi juga tidak masuk peta ini, anehnya tak lama setelah program moratorium ini duluncurkan, alokasi lahan untuk bisnis industri kayu meningkat duakali lipat dalam waktu singkat. Peta moratorium ini direvisi setiap enam bulan berbasis survey lapangan (peta antara berbagai lembaga negara di Indonesia tidak selalu sama). Peta Revisi Moratorium di bulan Mei 2011 mencakup 69.144,073 hektar hutan primer dan gambut, lalu November 2011 mencakup 65.374,251 hektar, sementara di peta terakhir di Mei 2012 adalah 65.282,006 hektar. Dan terhitung sejak bulan Mei 2012, 14.5 juta hektar lahan gambut dan hutan primer dimasukkan ke dalam peta moratorium ini. Tim khusus yang dibentuk presiden, UKP4 dan Satgas REDD+, bertanggung jawab terhadap program moratorium ini. UKP4 memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan di seluruh lembaga negara di 33 propinsi di Indonesia. Kendati memiliki otoritas, UKP4 mendapat resistensidari pemerintah propinsi dan lembaga negara lain, termasuk Kementerian Kehutanan RI, yang menguasai wilayah hutan Indonesia. Hal ini jelas terlihat dalam kasus pembabatan hutan gambut Rawa Tripa di Aceh, Sumatera, yang masih berlangsung kendati UKP4 telah meminta pemerintah ropinsi dan Kementerian Kehutanan menghentikan penebangan ini. Berdasarkan gambar , berikut ini pernyataan yang TIDAK benar mengenai forest cover 2009

Paling rendah terjadi Pulau Maluku.

Pulau Papua paling tinggi dibanding pulau lainnya.

Pulau Kalimantan mencapai lebih dari 25 juta.

Pulau Sulawesi hamper mencapai 10 juta.

Forest cover tahun 2009 paling rendah terjadi di Pulau Jawa.

Indonesia adalah salah satu negara dengan angka deforestasi tertinggi di dunia akibat penebangan hutan, produksi pulp and paper, ekspansi pertanian, kebakaran dan perkebunan kelapa sawit. Sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu oleh Jukka Miettinen, Chenghua Shi dan Soo Chin Liew dari Center for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) di Universitas Nasional Singapura memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan 8.8 juta hektar atau 9.3% dari seluruh tutupan hutannya antara tahun 2000 hingga 2010. Terkait dengan tingginya kandungan karbon di dalam hutan dan lahan gambut Indonesia, deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memiliki dampak yang besar terhadap iklim. Deforestasi dan degradasi hutan menyumbang lebih dari 75% emisi gas rumah kaca Indonesia. Sektor kehutanan -penebangan dan perkebunan saiwt, bisnis kayu dan produksi pulp and paper menyumbang kurang dari 5% terhadap devisa negara, tetapi menyumbang lebih dari 80% angka emisi karbon. Moratorium penebangan hutan untuk perizinan konsesi baru dilakukan tahun 2010 silam dibawah perjanjian kerjasama dengan Norwegia untuk menekan emisi akibat defprestasi dan degradasi hutan. Kendati direncanakan mulai 1 Januari 2011, moratorium ini tidak kunjung terlaksana sampai Mei 2011, terkait perdebatan status lahan seperti apa yang masuk ke dalam moratorium ini. Awalnya moratorium ini diharapkan akan memasukkan semua area hutan, namun lobby dari sektor industri melemahkan secara signifikan, hasilnya hanya lahan gambut dan hutan primer yang masuk ke dalam peta moratorium, dengan mengecualikan pertambangan, energi dan tanaman pangan. Perusahaan konsesi kayu yang sudah beroperasi juga tidak masuk peta ini, anehnya tak lama setelah program moratorium ini duluncurkan, alokasi lahan untuk bisnis industri kayu meningkat duakali lipat dalam waktu singkat. Peta moratorium ini direvisi setiap enam bulan berbasis survey lapangan (peta antara berbagai lembaga negara di Indonesia tidak selalu sama). Peta Revisi Moratorium di bulan Mei 2011 mencakup 69.144,073 hektar hutan primer dan gambut, lalu November 2011 mencakup 65.374,251 hektar, sementara di peta terakhir di Mei 2012 adalah 65.282,006 hektar. Dan terhitung sejak bulan Mei 2012, 14.5 juta hektar lahan gambut dan hutan primer dimasukkan ke dalam peta moratorium ini. Tim khusus yang dibentuk presiden, UKP4 dan Satgas REDD+, bertanggung jawab terhadap program moratorium ini. UKP4 memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan di seluruh lembaga negara di 33 propinsi di Indonesia. Kendati memiliki otoritas, UKP4 mendapat resistensidari pemerintah propinsi dan lembaga negara lain, termasuk Kementerian Kehutanan RI, yang menguasai wilayah hutan Indonesia. Hal ini jelas terlihat dalam kasus pembabatan hutan gambut Rawa Tripa di Aceh, Sumatera, yang masih berlangsung kendati UKP4 telah meminta pemerintah ropinsi dan Kementerian Kehutanan menghentikan penebangan ini. Berdasarkan gambar, tersebut deforestasi di Indonesia pada kurun waktu 2000 – 2009 adalah

Deforestasi paling banyak terjadi di Kalimantan.

Maluku masih kalah besar di banding Papua.

Jawa dan Sumatra relative sama.

Deforestasi di Bali dan Nusa Tenggara tergolong paling kecil.

Di Jawa deforestasi hampir melampaui 2 juta hektar.

Indonesia adalah salah satu negara dengan angka deforestasi tertinggi di dunia akibat penebangan hutan, produksi pulp and paper, ekspansi pertanian, kebakaran dan perkebunan kelapa sawit. Sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu oleh Jukka Miettinen, Chenghua Shi dan Soo Chin Liew dari Center for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) di Universitas Nasional Singapura memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan 8.8 juta hektar atau 9.3% dari seluruh tutupan hutannya antara tahun 2000 hingga 2010. Terkait dengan tingginya kandungan karbon di dalam hutan dan lahan gambut Indonesia, deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memiliki dampak yang besar terhadap iklim. Deforestasi dan degradasi hutan menyumbang lebih dari 75% emisi gas rumah kaca Indonesia. Sektor kehutanan -penebangan dan perkebunan saiwt, bisnis kayu dan produksi pulp and paper menyumbang kurang dari 5% terhadap devisa negara, tetapi menyumbang lebih dari 80% angka emisi karbon. Moratorium penebangan hutan untuk perizinan konsesi baru dilakukan tahun 2010 silam dibawah perjanjian kerjasama dengan Norwegia untuk menekan emisi akibat defprestasi dan degradasi hutan. Kendati direncanakan mulai 1 Januari 2011, moratorium ini tidak kunjung terlaksana sampai Mei 2011, terkait perdebatan status lahan seperti apa yang masuk ke dalam moratorium ini. Awalnya moratorium ini diharapkan akan memasukkan semua area hutan, namun lobby dari sektor industri melemahkan secara signifikan, hasilnya hanya lahan gambut dan hutan primer yang masuk ke dalam peta moratorium, dengan mengecualikan pertambangan, energi dan tanaman pangan. Perusahaan konsesi kayu yang sudah beroperasi juga tidak masuk peta ini, anehnya tak lama setelah program moratorium ini duluncurkan, alokasi lahan untuk bisnis industri kayu meningkat duakali lipat dalam waktu singkat. Peta moratorium ini direvisi setiap enam bulan berbasis survey lapangan (peta antara berbagai lembaga negara di Indonesia tidak selalu sama). Peta Revisi Moratorium di bulan Mei 2011 mencakup 69.144,073 hektar hutan primer dan gambut, lalu November 2011 mencakup 65.374,251 hektar, sementara di peta terakhir di Mei 2012 adalah 65.282,006 hektar. Dan terhitung sejak bulan Mei 2012, 14.5 juta hektar lahan gambut dan hutan primer dimasukkan ke dalam peta moratorium ini. Tim khusus yang dibentuk presiden, UKP4 dan Satgas REDD+, bertanggung jawab terhadap program moratorium ini. UKP4 memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan di seluruh lembaga negara di 33 propinsi di Indonesia. Kendati memiliki otoritas, UKP4 mendapat resistensidari pemerintah propinsi dan lembaga negara lain, termasuk Kementerian Kehutanan RI, yang menguasai wilayah hutan Indonesia. Hal ini jelas terlihat dalam kasus pembabatan hutan gambut Rawa Tripa di Aceh, Sumatera, yang masih berlangsung kendati UKP4 telah meminta pemerintah ropinsi dan Kementerian Kehutanan menghentikan penebangan ini. Berdasarkan paragraph 3 berikut peringatan yang TIDAK benar tentang moratorium penebangan hutan

Moratorium ini akhirnya baru terlaksana pada Mei 2011.

Moratorium penebangan hutan untuk perizinan konsesi baru dilakukan tanun 2000.

Moratorium ini di bawah perjanjian kerjasama dengan Norwegia.

.Perjanjian kerjasama dengan Norwegia diharapkan dapat menekan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Ketidak terlaksananya moratorium ini terkait perdebatan status lahan.

Indonesia adalah salah satu negara dengan angka deforestasi tertinggi di dunia akibat penebangan hutan, produksi pulp and paper, ekspansi pertanian, kebakaran dan perkebunan kelapa sawit. Sebuah studi yang diterbitkan tahun lalu oleh Jukka Miettinen, Chenghua Shi dan Soo Chin Liew dari Center for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) di Universitas Nasional Singapura memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan 8.8 juta hektar atau 9.3% dari seluruh tutupan hutannya antara tahun 2000 hingga 2010. Terkait dengan tingginya kandungan karbon di dalam hutan dan lahan gambut Indonesia, deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memiliki dampak yang besar terhadap iklim. Deforestasi dan degradasi hutan menyumbang lebih dari 75% emisi gas rumah kaca Indonesia. Sektor kehutanan -penebangan dan perkebunan saiwt, bisnis kayu dan produksi pulp and paper menyumbang kurang dari 5% terhadap devisa negara, tetapi menyumbang lebih dari 80% angka emisi karbon. Moratorium penebangan hutan untuk perizinan konsesi baru dilakukan tahun 2010 silam dibawah perjanjian kerjasama dengan Norwegia untuk menekan emisi akibat defprestasi dan degradasi hutan. Kendati direncanakan mulai 1 Januari 2011, moratorium ini tidak kunjung terlaksana sampai Mei 2011, terkait perdebatan status lahan seperti apa yang masuk ke dalam moratorium ini. Awalnya moratorium ini diharapkan akan memasukkan semua area hutan, namun lobby dari sektor industri melemahkan secara signifikan, hasilnya hanya lahan gambut dan hutan primer yang masuk ke dalam peta moratorium, dengan mengecualikan pertambangan, energi dan tanaman pangan. Perusahaan konsesi kayu yang sudah beroperasi juga tidak masuk peta ini, anehnya tak lama setelah program moratorium ini duluncurkan, alokasi lahan untuk bisnis industri kayu meningkat duakali lipat dalam waktu singkat. Peta moratorium ini direvisi setiap enam bulan berbasis survey lapangan (peta antara berbagai lembaga negara di Indonesia tidak selalu sama). Peta Revisi Moratorium di bulan Mei 2011 mencakup 69.144,073 hektar hutan primer dan gambut, lalu November 2011 mencakup 65.374,251 hektar, sementara di peta terakhir di Mei 2012 adalah 65.282,006 hektar. Dan terhitung sejak bulan Mei 2012, 14.5 juta hektar lahan gambut dan hutan primer dimasukkan ke dalam peta moratorium ini. Tim khusus yang dibentuk presiden, UKP4 dan Satgas REDD+, bertanggung jawab terhadap program moratorium ini. UKP4 memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan di seluruh lembaga negara di 33 propinsi di Indonesia. Kendati memiliki otoritas, UKP4 mendapat resistensidari pemerintah propinsi dan lembaga negara lain, termasuk Kementerian Kehutanan RI, yang menguasai wilayah hutan Indonesia. Hal ini jelas terlihat dalam kasus pembabatan hutan gambut Rawa Tripa di Aceh, Sumatera, yang masih berlangsung kendati UKP4 telah meminta pemerintah ropinsi dan Kementerian Kehutanan menghentikan penebangan ini. Berdasarkan paragraf 4, simpulan yang benar adalah

Hasilnya hanya lahan gambut dan hutan primer yang masuk ke dalam peta moratorium.

Moratorium akan memasukkan semua area hutan.

Lobby dari sektor industri mempercepat secara signifikan.

Perusahaan konsesi kayu yang telah beroperasi juga masuk dalam peta moratorium.

Bisnis industri kayu meningkat dua kali lipat dalam waktu singkat.

TPS 7

12th Grade

•

30 Qs

Similar activities

Kuiz Minggu Stem SMKKRA

1st Grade - Professional Development

•

25 Qs

Earth Hour RU V Balikpapan

1st Grade - University

•

25 Qs

PH Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan

9th - 12th Grade

•

25 Qs

klasifikasi 5 kingdom

12th Grade

•

25 Qs

IPAs Bab 1

12th Grade

•

25 Qs

TPA IPA SMP EBEN HAEZAR 1 MANADO

9th - 12th Grade

•

25 Qs

Ulangkaji Sains Tahun 6 Bahan Buangan KSSR

1st - 12th Grade

•

25 Qs

Sistem Koordinasi_part 1

9th - 12th Grade

•

25 Qs

TPS 7

Quiz

•

Science

•

12th Grade

•

Practice Problem

•

Hard

alif raisyah pria shahdewa

Used 10+ times

FREE Resource

30 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Nilai dari 0,4 + (0,8 × 0,5) + 0,7 adalah…

1,3

1,55

1,444

1,44

1,5

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Seorang peternak membeli 5 ekor sapi dengan harga Rp7.250.000 per ekor. Kemudian, sapi tersebut dijual dengan harga Rp7.500.000 per ekor. Besar keuntungan atau kerugian yang dialami peternak tersebut adalah…

untung sebesar Rp1.225.000

untung sebesar Rp1.250.000

untung sebesar Rp1.500.000

rugi sebesar Rp1.250.000

rugi sebesar Rp1.260.000

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

15, 29, 56, 108, 208, 390, …

699

306

516

406

520

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Jika 123cd − 4 = 344, nilai 369cd adalah

1.046

1.032

1.044

1.020

1.040

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Jika diketahui jajargenjang ABCD sebangun dengan jajargenjang PQRS, besar ∠Q adalah…

110^o

60^o

120^o

80^o

50^o

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Bila ditambahkan satu garis lurus yang memotong gambar berikut ini, maksimum banyaknya bagian yang terbentuk dalam lingkaran adalah…

MULTIPLE CHOICE QUESTION

5 mins • 1 pt

Sebuah kereta menempuh jarak Jakarta – Surabaya dengan kecepatan 60 km/jam selama 15 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 12 jam, kecepatan kereta tersebut menjadi…

85 km/jam

95 km/jam

80 km/jam

75 km/jam

90 km/jam

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

25 questions

IPAs Bab 1

Quiz

•

12th Grade

25 questions

Ulangkaji Sains Tahun 6 Bahan Buangan KSSR

Quiz

•

1st - 12th Grade

25 questions

Biologi Tingkatan 4 (Bab 7 Respirasi Sel)

Quiz

•

5th - 12th Grade

25 questions

Kliper 3. Hubungan Suhu dengan Tanaman

Quiz

•

12th Grade - University

30 questions

SAINS TINGKATAN 1

Quiz

•

6th - 12th Grade

25 questions

SUHU KALOR DAN PERUBAHAN NYA2

Quiz

•

12th Grade

25 questions

klasifikasi 5 kingdom

Quiz

•

12th Grade

25 questions

IPA Tentang Makhluk Hidup

Quiz

•

12th Grade

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

54 questions

Analyzing Line Graphs & Tables

Quiz

•

4th Grade

$fractions$

22 questions

fractions

Quiz

•

3rd Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

20 questions

Context Clues

Quiz

•

6th Grade

15 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

4th Grade

Discover more resources for Science

89 questions

Unit 1 (Ch 2 & 3) Test Review - Water/Ocean Currents

Quiz

•

9th - 12th Grade

10 questions

Natural Resources

Lesson

•

9th - 12th Grade

12 questions

Comparing Mitosis and Meiosis

Lesson

•

9th - 12th Grade

10 questions

Symbiotic Relationships

Lesson

•

9th - 12th Grade

5 questions

Unit 3 AB Check

Quiz

•

9th - 12th Grade

9 questions

Identify Phases and Structures of Mitosis

Quiz

•

9th - 12th Grade

15 questions

Solar System

Lesson

•

9th - 12th Grade

16 questions

Identify Types of Rocks

Quiz

•

9th - 12th Grade

TPS 7

30 questions

Nilai dari 0,4 + (0,8 × 0,5) + 0,7 adalah…

Seorang peternak membeli 5 ekor sapi dengan harga Rp7.250.000 per ekor. Kemudian, sapi tersebut dijual dengan harga Rp7.500.000 per ekor. Besar keuntungan atau kerugian yang dialami peternak tersebut adalah…

15, 29, 56, 108, 208, 390, …

Jika 123cd − 4 = 344, nilai 369cd adalah

Jika diketahui jajargenjang ABCD sebangun dengan jajargenjang PQRS, besar ∠Q adalah…

Bila ditambahkan satu garis lurus yang memotong gambar berikut ini, maksimum banyaknya bagian yang terbentuk dalam lingkaran adalah…

Sebuah kereta menempuh jarak Jakarta – Surabaya dengan kecepatan 60 km/jam selama 15 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 12 jam, kecepatan kereta tersebut menjadi…

Jika setiap sel memiliki sisi 1 cm dan garis PC membagi gambar menjadi dua daerah, perbandingan luas kedua daerah tersebut adalah…

Sebuah bangun ruang dibentuk dari 3 kubus kosong yang masing-masing mempunyai rusuk 2 cm. Jika terdapat bangun prisma B pejal menempati ruang tersebut, volume ruang yang tersisa adalah…

Umur Dina dua kali umur Deni, sedangkan umur Dika 10 tahun lebih muda dari umur Dina. Jika rata-rata umur ketiganya sama dengan umur Dika, perbandingan umur Dina, Deni, dan Dika adalah…

Access all questions and much more by creating a free account

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Science