ulangan harian 1 kls x

Definisi kekuasaan federative menurut John Lock adalah ….

• kekuasaan untuk membuat undang-undang

• kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili undang-undang

• kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri

• kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk ungtuk mengadili setiap pelanggar undanaga-undang

• kekuasaan untuk memebentuk undang- undang

kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu adalah ,,,,

• kekuasaan untuk membentuk undang-undang

• kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

• kekuasaan melaksan akan hubungan luar negeri

• kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang undang-undang termasuk kekuasaan untuk menagadili setiap pelanggaran undang-undang

• kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar undang-undang

pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan, sering disebut dengan pembagian kekuasaan secara ….

• vertikal

• horisontal

• distribution of power

• separation of powet

• asas desentralisasi

kekuasaan konstitutif dijalankan oleh ….

• MPR

• Presiden

• DPR

• MA

• BPK

Pasal dalam UD TH 1945 yang mengatur tentang kekuasaan eksekutif adalah ….

• Pasal 3 yat (1 UUD 1945

• Pasal 4 ayat ( 1) UUD 1945

• Pasal 20 ayat (3) UUD 1945

• Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

• Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945

Kekuasaan membentuk undan-undang disebut juga kekuasaan legislatif setelah dilakukan perubahan UUD 1945,DPR mempunyai kedudukan lebih kuat dalam pegelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ….

• Pasal 20 ayat (1)

• Pasal 20 ayat (2)

• Pasal 20 ayat (3)

• Pasal 20 ayat (4)

• Pasal 20 ayat (5)

Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mnegatur dan menjaga kelancaran sitem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank central di Indonesia, ditegaskan dalam Pasal ….

• Pasal 20 UUD 1945

• Pasal 21 UUD 1945

• Pasal 22 UUD 1945

• Pasal 23 UUD 1945

• Pasal 24 UUD 1945

Keberadaan kementerian negara RI diatur dalam Pasal 17 UUD 1945. Bunyi Pasal 17 ayat (2) adalah….

• Pesiden dibantu oleh Menteri negara

• Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

• Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden

• Pembentukan pengubahan kementerian diatur oleh negara

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Dasar hokum yang mengatur tentang kementerian negara RI yaitu ….

• Pasal 23 ayat (1) UUD 1945

• UU Nomor 26 Tahun 2000

• Peraturan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001

• Peraturan Presiden RI nOMOR 47 Tahun 2009

• UUD Tahun 1945

Berikut yang termasuk LPNK Di Indonesia di bawah koordinasi kementerian Pendidikan adalah

• Badan Intelejen Negara

• Badan Kepegawaian Negara

• Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geospasial

• Perpustakaan Nasional

• Badan Urusan Logistik