Daring PPKn 1 SMAN 1 Kebomas

Kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang adalah kekuasaan eksekutif menurut...

• Montesquieu

• Rusadi Sumintapura

• John Locke

• Mochtar Kusumaatmadja

• Wirjono Projodjodikoro

Kekuasaan negara terdiri dari beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan federatif. Tokoh yang membagi kekuasaan tersebut adalah ...

• Montesquieu

• Rusadi Sumintapura

• John Locke

• Mochtar Kusumaatmadja

• Wirjono Projodjodikoro

Kekuasaan membentuk Undang-Undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan UUD NRI tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Hal tersebut diatur dalam ....

• Pasal 3 ayat (1)

• Pasal 4 ayat (1)

• Pasal 20 ayat (1)

• Pasal 24 ayat (2)

• Pasal 23 E ayat (1)

Pembagian kekuasaan yang lebih menitikberatkan pada fungsi lembaga-lembaga tertentu adalah pembagian kekuasaan ....

• Check and balances

• Secara vertikal

• Secara horisontal

• Separation of power

• Distribution of power

Kekuasaan yang berhubungan dengan peyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara disebut juga kekuasaan ....

• Konstitutif

• Moneter

• Eksekutif

• Yudikatif

• eksaminatif

1. Kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang adalah kekuasaan eksekutif menurut ...

• Montesquieu

• Rusadi Sumintapura

• John Locke

• Mochtar Kusumaatmadja

• Wirjono Projodjodikoro

Kekuasaan negara terdiri dari beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tokoh yang membagi kekuasaan tersebut adalah ...

• Montesquieu

• Rusadi Sumintapura

• John Locke

• Mochtar Kusumaatmadja

• Wirjono Projodjodikoro

Kekuasaan menjalankan Undang-Undang dan penyelenggaraan pemerintah disebut juga kekuasaan eksekutif, kekuasaan ini dipegang oleh presiden sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945 ....

• Pasal 3 ayat (1)

• Pasal 4 ayat (1)

• Pasal 20 ayat (1)

• Pasal 24 ayat (2)

• Pasal 23 E ayat (1)

Pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatannya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan adalah pembagian kekuasaan ....

• Check and balances

• Secara vertikal

• Secara horisontal

• Separation of power

• Distribution of power

Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan disebut juga kekuasaan ....

• Konstitutif

• Moneter

• Eksekutif

• Yudikatif

• eksaminatif