Perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa

Peristiwa

Proklamasi 17 Agustus 1945 ternyata bukanlah titik puncak integrasi nasional. Pada periode awal kemerdekaan,bangsa Indonesia menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan, misalnya pemberontakan DI/TII yang berkeinginan mendirikan negara sendiri. Pemberontakan di dalam negeri ini terjadi karena dipicu oleh masalah….

• konflik kepentingan

• keinginan berkuasa

• konflik multietnis

• konflik ideologi

• konflik agama

Setelah menyerahkan mandatnya kepada Presiden, kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh .…

• Kabinet Sutan Syahrir

• Kabinet Natsir

• Kabinet Wilopo

• Kabinet Hatta

• Kabinet Ali Sastro Amijoyo

Terjadinya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 berawal dari upaya Amir Syarifuddin pada tanggal 26 Februari 1948 untuk membentuk ….

• Front Kesatuan Rakyat

• Front Rakyat Tertindas

• Front Demokrasi Rakyat

• Partai Sosialis Indonesia

• Partai Komunis Indonesia

Setelah disetujuinya perjanjian Renville, Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada presidenRI dan digantikan Moh. Hatta yang kemudian mencanangkan Program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang . Program Rera mendapat tantangan hebat dari kaum

komunis karena ....

• menambah kader komunis di TNI.

• menimpa sebagian besar pasukan bersenjata kaum komunis

• menyebabkan adanya ratio yang tepat terhadap kebutuhan angkatan perang

• pucuk pimpinan TNI dan staf gabungan angkatan perang dibubarkan

• Jenderal Sudirman diangkat menjadi panglima angkatan perang

Gerakan anti pemerintah memuncak dengan pecahnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 yang bertujuan untuk ....

• mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis

• mengusir penjajah barat dan kapitalisme dari Indonesia

• menegakkkan negara militer di Jawa Timur

• membentuk pemerintahan yang demokratis

• membela kepentingan rakyat yang menderita

Pada tanggal 11 September 1948 terjadi bentrokan antara pasukan pro pemerintah (Divisi Siliwangi) dan pasukan pro PKI (Divisi IV). Untuk mengatasi keadaan, pemerintah mengangkat seorang tokoh sebagai Gubernur Militer Surakarta yang membawahi wilayah Semarang, Pati dan Madiun. Tokoh tersebut adalah….

• Panglima Jendera Sudirman

• Kolonel Sungkono

• Kolonel Gatot Soebroto

• Letjen Soeharto

• Kolonel Sutarto

Tujuan dari pemberontakan DI/ TII di Indonesia adalah ....

• membuat undang- undang dasar Indonesia

• menggantikan dasar negara Indonesia

• membentuk kelompok Islam Indonesia

• mendirikan Negara Islam dan Tentara Islam

• membentuk partai Islam Indonesia

Munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa

Barat yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo pada dasarnya merupakan penolakan salah satu keputusan Renville berkaitan dengan harus pindahnya pasukan RI dari daerah daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai RI. Adapun tindakan yang

dilakukan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949 adalah ...

.

• memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia

• mengusir pasukan divisi Siliwangi dari Jawa Barat

• menghalangi pasukan RI kembali ke Jawa Tengah

• memproklamirkan pemisahan diri dari NKRI

• membentuk pasukan militer di Jawa Barat

Untuk

menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat yang semula dilakukan dengan pendekatan persuasif, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer dengan menggunakan taktik ”pagar betis” . Adapun tujuan taktik ini adalah ... .

• untuk membentengi markas TNI

• untuk mempersempit ruang gerak DI/TII

• mengadakan musyawarah agar tercapai kesepakatan

• mengadakan penyergapan terhadap pasukan DI/TII

• mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerinta

Pada awal kemerdekaan di beberapa wilayah Indonesia

terjadi pemberontakan DI/TII dan salah

satunya adalah DI/TII Aceh. Adapun latar belakang pemberontakan DI/TII Aceh adalah ….

• ditolaknya tuntutan agar KGSS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanudin

• adanya ketidakseimbangan alokasi keuangan antara pusat daerah

• penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah karesidenan di Sumatera Utara

• adanya tuntutan untuk mempertahankan bentuk federasi

• menolak kedatangan pasukan TNI ke Aceh