Kd 3.1 Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legeslatif. Setelah dilakukan perubahan undang-undang NRI Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam ....

• Pasal 20 Ayat (1)

• Pasal 20 Ayat (2)

• Pasal 20 Ayat (3)

• Pasal 20 Ayat (4)

• Pasal 20 Ayat (5)

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ....

• Kekuasaan Legislatif

• Kekuasaan Eksekutif

• Kekuasaan Yudikatif

• Kekuasaan Federatif

• Kekuasaan Koordinatif

Hak Prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ....

• Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen

• Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

• Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet

• Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

• Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ....

• Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

• Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

• Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

• Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariat negara

• Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,hukum dan keamanaan.

Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ....

• Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

• Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

• Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

Kekuasaan negara menurut John Locke yaitu ....

• kekuasaan legeslatif, eksekutif, konstitutif

• kekuasaan yudikatif, eksekutif, federatif

• kekuasaan legeslatif, eksekutif, yudikatif

• kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial

• kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif

Lembaga negara yang bertugas menguji undang-undang atas UUD 1945 (judicial review) adalah ....

• MPR

• DPR

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Komisi Yudisial

Tanggal 1 Juni 1945 merupakan tanggal lahirnya istilah Pancasila yang dikemukakan oleh ....

• Ir. Soekarno

• Mr.Muh Yamin

• Mr.Soepomo

• Drs. Moh.Hatta

• Mr. A.A Maramis

Kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dibagi menjadi beberapa bentuk, salah satunya kekuasaan yudikatif. Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif yaitu ....

• BPK

• DPD

• MA

• Bank Indonesia

• Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislative. Maksud dari kekuasaan Legislative yaitu kekuasaan ....

• Membentuk undang - undang

• Menegakan undang - undang

• Mengubah UUD

• Menjalankan UUD

• Menciptakan UUD