Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan negara

Terdapat dua tokoh yang mengemukakan mengenai macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara menurut John Locke adalah ....

• Legilatif, eksekutif, yudikatif

• Eksaminatif, yudikatif, eksekutif

• Eksekutif, federatif, legislatif

• Eksekutif, eksaminatif, federatif

• Yudikatif, legislatif, moneter

Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia setelah perubahan amandemen diantaranya yaitu ....

• Konstitutif, eksekutif, eksaminatif

• Federatif, moneter, yudikatif

• Legislatif, federatif, eksaminatif

• Moneter, federatif, eksaminatif

• Eksekutif, legislatif, federatif

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal ini telah diatur dalam pasal ....

• 20 ayat 1 UUD NRI 1945

• 20 ayat 2 UUD NRI 1945

• 20 ayat 3 UUD NRI 1945

• 20 ayat 4 UUD NRI 1945

• 20 ayat 5 UUD NRI 1945

Presiden di Indonesia mempunyai dua kewenangan. Salah satu kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah ....

• Memegang kekuasaan negara

• Mengajukan rancangan UU kepada DPR

• Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU

• Menyatakan keadaan bahaya

• Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Hal ini telah diatur dalam pasal .... UUD NRI 1945.

• 13

• 14

• 15

• 16

• 17

Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Syarat menjadi menteri diantaranya adalah ....

• WNA

• Bertakwa kepada Tuhan

• Sehat jasmani

• Memiliki integritas rendah

• Menjunjung tinggi persaudaraan

Indonesia mengalami 7 kali pergantian presiden. Presiden ke 6 dan nama kabinetnya adalah ....

• Sorharto kabinet pembangunan

• SBY kabinet Indonesia bersatu

• Megawati kabinet gotongroyong

• Jokowi kabinet kerja

• Soekarno kabinet presidensil

Lembaga pemerintahan diatas mepunyai kewengan untuk ....

• menjalankan UU

• menetapkan UU

• membuat UU

• menegakkan hukum

Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan disebut dengan ....

• kekuasaan

• kesempatan

• keunggulan

• keutamaan

Kekuasaan untuk merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dijalankan oleh ....

• MPR

• DPR

• DPD

• PRESIDEN

• MA dan MK