Ulangan Harian Bab 1

Menurut Zul Afdi Ardian, distribusi kekuasaan pada dasarnya dapat dibagi dalam dua cara:

• vertikal dan horizontal

• Sentralisasi dan desentralisas

• Legislatif dan eksekutif

• Legislasi dan Keadilan

• Eksekutif dan kehakiman

Dasar hukum dari kementerian Republik Indonesia adalah …

• Pasal 17 UUD 1945

• Pasal 18 UUD 1945

• Pasal 19 UUD 1945

• Pasal 20 UUD 1945

• Pasal 21 UUD 1945

Di bawah ini adalah kementerian yang mengatur pemerintahan…

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

• Departemen Keuangan

• Kementerian Perindustrian

• Kementerian Pertahanan

• kantor pusat

Lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani masalah kependudukan dan keluarga berencana, yaitu …

• ANRI

• BKKBN

• BKPN

• BMKG

• BIN

Kementerian yang bertanggung jawab untuk menyinkronkan dan mengoordinasikan urusan kementerian di bidang kegiatannya disebut …

• . kantor pusat

• departemen Luar Negeri

• Kementerian Pertahanan

• Kementerian Koordinasi

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Federatif merupakan pembagian kekuasaan negara menurut...

• Montesquei

• Aristoteles

• John Locke

• Karl Mark

• Abraham Lincoln

Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar .Kekuasaan ini di jalankan oleh MPR disebut dengan kekuasaan...

• kekuasaan eksekutif

• kekuasaan legislatif

• kekuasaan yudikatif

• kekuasaan eksaminatif

• kekuasaan konstitutif

Kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa merupakan kewenangan presiden sebagai....

• Kepala Negara

• Kepala Pemerintahan

• bagian dari kerjasama dengan legislatif

• pemimpin kekuasaan

• penguasa negara

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur yaitu kementerian...

• Dalam negeri, Luar negeri, Hukum dan HAM

• Pertahanan, Luar negeri, Riset, tehnologi

• BUMN, Pariwisata, Sekretaris Negara

• Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan

• Keuangan, Ketenagakerjaan, Perindustrian

Kekuatan untuk membuat undang-undang disebut kekuatan

• kehakiman

• eksekutif

• legislatif

• parlementer

• presiden