SOAL PPKn Kls XII KD 1

Implementasi nilai dasar sila kelima Pancasila dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara ialah ...

• Memberikan apresiasi terhadap hasil karya orang lain

• Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing – masing

• Menggunakan produk dalam negeri merupakan perbuatan baik

• Mengakui persamaan derajat sebagai warga negara

• Menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari – hari

Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan dalam bidang pemerintahan diwujudkan melalui tindakan ...

• Memberikan kesempatan kepada perempuan menjadi calon anggota DPR

• Membuka lowongan pekerjaan sekretaris bagi perempuan

• Mewajibkan perempuan mengurus rumah tangga

• Memberi kesempatan perempuan menjadi guru

• Mewajibkan perempuan sebagai supir bus

Pasal 31 ayat ( 1 ) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang hak warga negara sebagaimana diatur dalam pasal tersebut berhak ...

• Menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan diri

• Menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia

• Mendapatkan pendidikan atau pengajaran

• Melakukan usaha pertahanan negara

• Melakukan usaha dibidang jasa

Nilai praksis Pancasila dalam sila keempat mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk membudayakan sikap santun dalam berpendapat dimuka umum. Setiap orang bebas berpendapat, tetapi pendapat yang dikemukakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab merupakan tindakan penting yang harus dilakukan dalam musyawarah agar ...

• Keputusan musyawarah dapat direalisasikan dengan cepat

• Tercipta pelaksanaan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

• Semua anggota musyawarah dapat menerima keputusan musyawarah

• Terjaga hubungan harmonis antara pemerintah dengan warga negara

• Terwujudnya perlindungan hak dan pelaksanaan kewajiban anggota musyawarah

Salah satu nilai Instrumen Pancasila mengenai hak dan kewajiban terdapat dalam pasal 34 ayat ( 1 ) UUD NRI Tahun 1945. Contoh Implementasi ketentuan pasal tersebut ialah ...

• Masyarakat mengikuti test calon aparatur sipil negara

• Pemerintah membina anak – anak terlantar di panti sosial

• Peserta didik yang berprestasi mendapatkan bea siswa dari pemerintah

• Kemeterian pendidikan dan kebudayaan mengadakan pameran pendidikan

• Setiap umat beragama saling menunjukan toleransi nya dalam kehidupan sehari – hari

Bentuk tindakan pengingkaran kewajiban yang dapat dilakukan warga negara adalah ...

• Membatu menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak jalanan

• Menyediakan fasilitas pendidikan yang kurang memadai

• Membuat peraturan daerah yang bersifat diskriminatif

• Memberikan fasilitas kesehatan yang minim

• Membuang sampah di sembarang tempat

Perhatikan keterangan berikut !

1). Sikap tidak toleran

2). Adanya kesempatan

3). Sikap egois

4). Ketidaktegasan aparat penegak hukum

5). Minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah

6). Rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan

Faktor internal pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ditunjukkan oleh angka ...

• 1), 2), 5)

• 1), 3), 6)

• 2), 3), 4)

• 2), 4), 5)

• 3), 4), 5)

Contoh perilaku yang dapat mendukung upaya penegakan hak warga negara dilingkungan bangsa dan negara yaitu ...

• Saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah

• Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

• Menghormati teman yang berpendapat

• Berpartisipasi dalam Pemilu

• Mengikuti kerja bakti

Hak politik yang dimiliki oleh peserta didik yaitu ...

• Mendapat fasilitas belajar yang memadai

• Melihat proses pemilihan ketua OSIS

• Mengikuti kegiatan pembelajaran

• Memilih kegiatan ekstrakurikuler

• Menjadi calon ketua OSIS

Pemerintah berkewajiban memberikan hak kepada setiap warga negara. Implementasi hak warga negara sesuai pasal 31 ayat ( 4 ) UUD NRI Tahun 1945 yaitu ...

• Memberikan bekal keterampilan wirausaha bagi peserta didik

• Menyediakan fasilitas pendidikan mahal untuk semua peserta didik

• Memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan di semua jenjang sekolah

• Menyediakan fasilitas pendukung yang mamadai di sekolah – sekolah favorit

• Menyediakan anggaran pendidkan sekurang kurang nya 20 % dari APBN dan APBD