PH 2 PPKn

Perhatikan macam-macam demokrasi berikut !

1) demokrasi langsung

2) demokrasi rakyat

3) demokrasi konstitusional

4) demokrasi perwakilan

Pengelompokan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi ditunjukkan oleh angka . . . .

• 1) dan 2)

• 1) dan 3)

• 2) dan 3)

• 2) dan 4)

• 3) dan 4)

Perhatikan wacana berikut !

Peningkatan jaminan hukum merupakan bagian dari hak universal kemanusiaan yang diakui secara internasional. Selama ini pemberian bantuan hukum belum banyak menyentuh masyarakat miskin. Bantuan hukum sebagai dasar bagi negara dalam menjamin warga negara untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Wacana pada soal mencerminkan prinsip demokrasi yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu . . . .

• pasal 27 ayat (1)

• pasal 27 ayat (2)

• pasal 28

• pasal 30 ayat (1)

• pasal 31

Negara otoriter merupakan kebalikan dari negara demokrasi. Sebuah negara disebut otoriter jika . . . .

• terdapat lebih dari satu partai pilitik

• pergantian pemimpin dilakukan secara priodik

• mengakui dan menganggab wajar adanya keanekaragaman

• pers mendapat kebebasan memberitakan pengelolaan negara

• pemilu diselenggarakan dengan tujuan memperkukuh kekuasaan pemerintah

Pada era modern seperti sekarang ini, pengambilan keputusan menggunakan demokrasi langsung dianggap kurang efektif dan efisien terutama bagi negara yang memiliki jumlah penduduk banyak, karena . . . . .

• sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam satu forum

• munculnya kebijakan-kebijakan baru dalam pemerintahan

• munculnya partai politik baru dengan jumlah banyak

• sulitnya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat awam

• partisipasi dan kontrol masyarakat terlalu tinggi terhadap pemerintahan.

Perhatikan bentuk-bentuk demokrasi berikut !

1) demokrasi formal

2) demokrasi materiel

3) demokrasi gabungan

4) demokrasi konstitusional

5) demokrasi rakyat

Demokrasi berdasarkan titik berat perhatian ditunjukkan oleh angka . . . .

• 1), 2) dan 3)

• 1), 2) dan 4)

• 2), 3) dan 4)

• 2), 3) dan 5)

• 3), 4) dan 5)

Perhatikan ciri-ciri berikut !

1) Senantiasa berdasarkan prinsip gotong royong

2) menganut sistem monopartai atau partai tunggal

3) mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia

4) tidak mengenal adanya diktator dan tirani minoitas

5) cara pengambilan keputusan melalui voting.

Ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagaimana dikemukakan Idris Israil ditunjukkan oleh angka . . . . .

• 1), 2) dan 3

• 1), 2) dan 4)

• 1), 3) dan 4)

• 1), 3) dan 5)

• 3), 4) dan 5)

Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang berlaku pada priode 1959-1965, adalah . . . . .

• adanya pengakuan terhadap kebebasan pers

• dominasi presiden dalam pemerintahan terlalu kuat

• munculnya banyak partai politik sebagai peserta pemilu

• terselenggaranya pemilu untuk memilih presiden secara berkala

• munculnya konsepsi prsiden untuk membentuk lembaga pembantu presiden

Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan sejumlah tindakan korektif dalam pemerintahan. Salah satu contoh tindakan korektif tersebut, yaitu . . . . .

• membatasi jumlah peserta partai politik dalam pemilu

• memberikan kebebasan menyatakan pendapat dengan sebebas mungkin

• menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan sikap anti penjajahan

• membatalkan Ketetapan MPRS Nomor III/1963 mengenai masa jabatan presiden seumur hidup

• memberikan kesempatan kepada badan legislatif untuk merangkap jabatan sebagai menteri negara.

Pada masa demokrasi parlementer atau liberal 1949-1959 masa jabatan kabinet begitu singkat. Apabila dikaitkan dengan karakteristik pelaksanaan demokrasi parlementer, kondisi tersebut terjadi akibat . . . . .

• berfungsinya parlemen dan media massa sebagai alat kontrol

• banyaknya partai politik yang duduk dalam kursi parlemen

• presiden memegang kekuasaan penuh terhadap kabinet

• gagalnya pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen

• Pergantian konstitusi RIS ke UUDS 1950

pada masa revolusi kemerdekaan, pemerintah Indonesia belum menerapkan demokrasi secara penuh karena . . . .

• pemerintah baru memusatkan perhatiannya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan

• partai politik kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh

• partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri

• parlemen memainkan peranan dominan dalam proses politik

• media massa berperan sebagai alat kontrol sosial