UH Bab I Kelas X

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara yaitu kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif/inspektif, dan moneter. Pembagian kekuasaan berdasarkan penjelasan tersebut termasuk pembagian kekuasaan secara....

• vertikal

• tetap

• bertahap

• demokrasi

• horizontal

Kekuasaan yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu……

• eksekutif

• legislatif

• yudikatif

• eksaminatif

• moneter

Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yang dikenal dengan teori trias politika. Tiga kekuasaan tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikut ini yang termasuk contoh pelaksanaan kekuasaan eksekutif adalah....

• Presiden memilih dan mengangkat para menteri

• DPR membuat undang-undang bersama Presiden

• Mahkamah agung memutus perkara ditingkat kasasi

• BPK bertugas memelihara pengelolaan keuangan negara

• Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam bidang kekuasaan eksekutif yaitu ….

• Presiden (Negara) – Gubernur (Kabupaten) – Bupati/Walikota (Provinsi/Kota)

• Presiden (Kota) – Walikota (Kabupaten) – Gubernur/Bupati (Negara/Provinsi)

• Gubernur/Bupati (Provinsi/Kabupaten) – Presiden (Negara) – Walikota (Kota)

• Presiden (Negara) – Gubernur (Provinsi) – Bupati/Walikota (Kabupaten/Kota)

• Walikota/Bupati (Kota/Kabupaten) – Gubernur/Bupati (Provinsi) – Presiden (Negara)

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas keresidenan adalah.....

• menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara

• menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan

• menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri

• menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara

• menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.

Kekuasaan pemerintahan negara disebut juga kekuasaan eksekutif, kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia yang ciri utamanya memposisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. berikut ini yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu....

• memberi grasi dan rehabilitasi, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

• membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

• menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

• memberi amnesti dan abolisi, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

• menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat

Kekuasaan pemerintahan negara disebut juga kekuasaan eksekutif, kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia yang ciri utamanya memposisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. berikut ini yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara yaitu....

• mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

• mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

• memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara

• mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi

• meresmikan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 UUD 1945, dinyatakan bahwa kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri diserahkan secara mutlak kepada ….

• MPR

• DPR

• DPD

• Presiden

• MPR dan DPR

Perhatikan pernyataan berikut ini!

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika

5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari pernyataan diatas yang termasuk bagian dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yaitu nomor....

• 1, 2, dan 3

• 1, 3, dan 5

• 2, 3, dan 4

• 2, 4, dan 6

• 4, 5, dan 6

Lembaga pemerintah Non-Kementerian yang berada dibawah Koordinator Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah....

• Lembaga Ketahanan Nasional

• Arsip Nasional Republik Indonesia

• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

• Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia