PH 1 PKn Kls X IPS 2

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….

• kekuasaan legislatif

• kekuasaan eksekutif

• kekuasaan yudikatif

• kekuasaan federatif

• kekuasaan koordinatif

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam ….

• Pasal 20 Ayat (1)

• Pasal 20 Ayat (2)

• Pasal 20 Ayat (3)

• Pasal 20 Ayat (4)

• Pasal 20 Ayat (5)

Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ….

• Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan

• Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretariat Negara

• Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri

• Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Sekretariat Negara

• Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan

• Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen

• Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU

• Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet

• Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

• Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain

Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ….

• Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

• Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

• Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR

Menurut John Locke kekuasaan negara dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu

• Eksekutif,Legislatif,Yudikatif

• Eksekutif,Legislatif dan Federatif

• Elsekutif,Federatif dan Yudikatif

• Eksekutif,Konstitutif dan Moneter

• Konstitutif, Moneter dan Eksaminatif

Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah...

• Moneter

• Keamanan

• Retribusi

• Pertahanan

• Fiskal

Landasan hukum kementerian negara adalah UUD NRI Tahun 1945 pasal ...

• 17

• 18

• 19

• 23C

• 23

Kementerian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementerian-kementerian yang berada di lingkup tugasnya adalah...

• Kementerian Sekretariat Negara

• Kementerian Lingkungan Hidup

• kementerian Sosial

• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Kementerian Kesehatan

Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang kementerian negara dalam pasal 15 secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...

• 32

• 33

• 34

• 35

• 36