Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang sesuai dengan pasal ....

• Pasal 1 ayat 3

• Pasal 2 ayat 3

• Pasal 3 ayat 3

• Pasal 4 ayat 3

Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia ....

• UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila

• Undang Undang

• Tap MPR

Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan paraturan perundang-undangan yaitu ....

• UU Nomor 14 Tahun 2011

• UU Nomor 13 Tahun 2011

• UU Nomor 12 Tahun 2011

• UU Nomor 11 Tahun 2011

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah....

• peraturan tertulis yang tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

• peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

• peraturan tak tertulis yang tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

• peraturan tak tertulis yang tidak memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menempati pada urutan ketiga yaitu....

• UUD NRI Tahun 1945

• Tap MPR

• Pancasila

• UU/Perppu

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 tertinggi adalah....

• UU/Perppu

• UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila

• Tap MPR

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundangan yang berwenang, merupakan pengertian dari asas pembentukan perundang-undangan....

• Kejelasan tujuan

• Dapat dilaksanakan

• Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

• Keterbukaan

Dalam keadaan genting presiden bisa mengeluarkan sebuah peraturan yaitu ....

• Undang Undang

• Peraturan pengganti undang-undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

Suatu peraturan perundang-undangan di katakan mempunyai landasan sosiologis ...

• ketentuan sesuai keyakinan umum

• peraturan mempunyai dasar hukum

• peraturannya dapat mengisi kekosongan hukum

• rumusannya mendapat pembenaran secara filsafat

Peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan landasan ....

• sosiologis

• filosofis

• ideologis

• yuridis