Ketentuan Umum Perpajakan

Karta adalah seorang pemuda ulet yang ingin memulai usaha konveksi dirumahnya. Ia wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak paling lama . .. .

• Ketika usaha konveksinya mulai dibuka

• Akhir bulan berikutnya setelah usaha konveksinya beroperasi

• Akhir bulan berikutnya setelah bulan penghasilan netonya melibihi PTKP-nya

• Pada saat karta berniat membuka usaha konveksi

Farah telah bekerja dan mempunyai NPWP sebelum melangsungkan perikahan dengan rento, karena rento adalah seorang pengusaha dan mempunyai NPWP maka untuk farah. . . . .

• NPWP Farah harus di usulkan untuk di hapuskan

• NPWP Farah tidak di hapuskan dan Farah harus tetap melaporkan kewajiban perpajakan sendiri

• NPWP farah tidak perlu dihapuskan dan farah tidak perlu melaksanakan kewajiban perpajakan karena suaminya sudah mempunyai NPWP

• NPWP Farah dapat diusulkan untuk dihapuskan apabila kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya

Untuk meningkatkan kinerjanya, PT kedodoran melakukan pergantian karyawan, termasuk karyawan bagian perpajakan. Setelah pergantian baru, diketahui bahwa PT Kedodoran belum memasukan SPT Masa PPN bulan juli 2008. Sanksi yang dikenakan atas keterlambatan yang harus dibayar PT. Kedodoran adalah . . . . .

• Sanksi administrasi Bunga sebesar 2% perbulan keterlambatan

• Sanksi adminitrasi denda sebesar Rp. 100.000

• Sanksi adminitrasi denda sebesar Rp. 500.000

• Sanksi adminitrasi denda sebesar Rp. 1.000.000

Berikut merupakan produk hukum yang dapat diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak, kecuali.

• Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)

• Surat keputusan keberatan

• Surat keputusan pembetulan

• Surat paksa

Berikut merupakan surat ketetapan pajak yang merupakan produk hukum ditjen pajak, kecuali

• Surat ketetapan pajak nihil (SKPN)

• Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)

• Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)

• Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)

(a)   adalah bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak

(a)   adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak, sebagai sarana administrasi perpajakan, dan sebagai identitas wajib pajak.

(a)   adalah serangkaian kegiatan menghimpun/mengolah data, keterangan, bukti secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar.

(a)   adalah orang pribadi atau bada, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan

(a)   adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak