PTS PPKN SEM 1

Banyak ahli yang mengemukakan konsep tentang pembagian kekuasaan, salah satunya adalah konsep pembagian kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Pembagian kekuasaan tersebut merupakan pendapat dari....

• Montesquieu

• John Locke

• Thomas Hobbes

• Paul Laband

• Hugo Krabbe

Ada bebeapa teori pembagian kekuasaan dalam negara, setiap negara memilih dan menerapkan disesuaikan dengan ketentuan dalam konstitusi negara tersebut. Di Indonesia kekuasaan lembaga negara yang bertugas menjalankan undang-undang dan penyelengaraan negara adalah ....

• Konstitutif

• Federatif

• Yudikatif

• Eksekutif

• Legislatif

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif). Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pergeseran Klasifikasi kekuasaan yang umumunya terdiri tiga jenis menjadi enam jenis, salah satunya adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, merupakan pengertian kekuasaan ….

• Moneter

• Eksaminatif

• Vertikal

• Horizontal

• Yudikatif

Pembagian kekuasaan menurut tingkatanya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang, merupakan pengertian kekuasaan secara ....

• Horizontal

• Vertikal

• Eksaminatif

• Yudikatif

• Konstitutif

Konsep dasar Trias Politica merupakan kekuasaan di suatu negara tidak boleh di limpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga yang berhubungan dengan kekuasaan negara menurut Montesquieu adalah ....

• Kekuasaan Legeslatif,, Eksekutif, dan Yudikatif

• Kekuasaan Konstitutif, Eksekutif, dan Legislatif

• Kekuasaan secara vertikal dan horisontal

• Kekuasaan Moneter, Eksaminatif, dan Eksekutif

• Kekuasaan Legislatif, Eksekutif ,dan Federatif

Kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan negara yang di sesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Salah satu fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia adalah ....

• Membuat Undang-undang dasar

• Mengesahkan Undang-undang Dasar

• Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dibidangnya

• Menyetujui Rancangan Undang-undang

• Mengamankan dan mempertahankan wilayah Indonesia

Pancasila dijadikan dasar di segala aspek kehidupan dalam penyelenggaraan negara. Nilai Pancasila yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang mengandung nilai sila ketiga Persatuan Indonesia adalah ....

• Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya

• Menjujung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala Bangsa

• Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia

• Nasionalisme

• Demokrasi

Pancasila sebagai dasar negara Bangsa Indonesia sudah seharusnya menjadi landasan berprilaku dalam kehidupan sehari-hari baik bagi para penyelenggara negara maupun warga negaranya. Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ....

• Penghargaan atas hak

• permusyawaratan mufakat

• solidaritas

• perdamaian

• persamaan

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia konsep pembagian kekuasaan dilaksanakan dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga yang dikhawatirkan akan terjadi otoriterisme kekuasaan, salah satunya adalah kekuasaan untuk merubah dan menetapkan UUD yang disebut ….

• kekuasaan legislatif

• kekuasaan eksekutif

• kekuasaan yudikatif

• kekuasaan eksaminatif

• kekuasaan konstitutif

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian ( LPNK ) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang berada di bawah presiden secara langsung.Salah satu Lembaga Non-Kementerian yang memiliki wewenang melakukan penggalian informasi terhadap pihak tertentu terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi gangguan idiologi, politik, seperti terorisme, separatisme adalah ….

• BIG ( Badan Informasi Geospasial )

• BKN ( Badan Kepegawaian Negara )

• BNN ( Badan Narlotika Nasional )

• BPN ( Badan Pertanahan Nasional )

• BIN ( Badan Intelijen Negara )