ULANGAN KELAS XII BAB 2

Terbitnya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Aspek yang menandai perubahan tersebut adalah ....

• fungsi majelis permusyawaratan rakyat sementara waktu diganti oleh BP- KNIP

• Pemberlakuan UUDS untuk menggantikan UUD 1945 hingga pelaksanaan pemilu

• jabatan wakil presiden dihapus dan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri.

• Pembentukan KNIP untuk membantu Perdana Menteri menjalankan pemerintahan.

• perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

Perdana menteri M. Natsir ingin mengakomodasi seluruh partai politik dalam kabinet. Pada perkembangannya, M. Natsir tidak mengakomodasi kedudukan PNI dalam kabinetnya karena...

• M. Natsir dan PNI tidak memenui kesepakatan dalam pembagian kursi menteri

• PNI mendukung mosi tidak percaya terhadap kabinet Natsir

• PNI memiliki ideologi politik yang berbeda dengan M. Natsir

• Pengaruh presiden Soekarno dalam kepengurusan PNI masih terlalu kuat.

• Terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi dalam kabinet.

Langkah penting kabinet Djuanda untuk menyelesaikan berbagai pergolakan di daerah dilakukan dengan cara...

• Meminta kepada parlemen untuk memberikan saran-saran kepada kabinet

• Membangun berbagai infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pembangunan

• Meningkatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan di daerah.

• menyelenggarakan musyawarah Nasional (Munas) untuk membahas berbagai permasalahan

• membangun angkatan perang yang kuat untuk meredam berbagai pergolakan.

kabinet Syahrir pertama hanya bertahan selama 3 bulan dan harus menyerahkan mandatnya kepada presiden Soekarno. Kondisi tersebut terjadi karena...

• Kabinet Syahrir pertama tidak memiliki mayoritas suara di parlemen

• Parlemen terlalu mencampuri kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan kabinet

• presiden Soekarno tidak setuju jika kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen

• Banyaknya penolakan terhadap penerapan sistem pemerintahan parlementer

• kondisi keamanan yang tidak stabil akibat agresi militer Belanda.

Maklumat wakil presiden tanggal 3 November 1945 menandai berlakunya sistem multipartai. kebijakan multipartai bertujuan untuk...

• Menegaskan sistem demokrasi Pancasila yang sesungguhnya

• Mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam parlemen

• Memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan bangsa Indonesia

• Membendung sistem partai tunggal yang dicetuskan Soekarno.

• Memperkuat sistem demokrasi liberal yang diterapkan sejak 1950.

Pada awal terbentuknya KNIP berkedudukan membantu tugas presiden. Setelah terbitnya maklumat nomor X pada 16 Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa...

• Pembentukan DPR dan MPR belum diperlukan selama KNIP masih berfungsi

• fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia

• telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan pada awal kemerdekaan

• presiden menganggap KNIP lebih cocok menjalankan fungsi eksekutif

• fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah majelis legislatif.

Pada 22 Januari 1951 Hadikusumo mengeluarkan mosi kepada kabinet Natsir.

Adanya mosi Hadikusumo berdampak pada kabinet Natsir yaitu...

• Terjadi perebutan kursi menteri antara PNI dan Masyumi

• M. Natsir mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950

• PNI memutuskan menjadi bagian oposisi bagi kabinet Natsir

• M. Natsir harus menyerahkan mandatnya kepada presiden Soekarno

• M.Natsir harus memasukkan PNI dalam formatur kabinet nya

Penandatanganan mutual security act ( MSA) oleh Ahmad Soebardjo pada masa kabinet Sukiman dianggap sebagai penyimpangan karena....

• Indonesia harus menyetujui seluruh kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika serikat

• MSA dianggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif

• PenandatangananMSA tidak konsultasikan dengan parlemen

• MSA dikhawatirkan mengganggu kedaulatan Indonesia

• MSA tidak menguntungkan bagi politik luar negeri Indonesia.

Keberhasilan kinerja kabinet Burhanuddin Harahap yang berdampak besar bagi kehidupan politik Indonesia adalah....

• Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante

• Membentuk konstituante yang bertugas merumuskan undang-undang dasar baru

• membatalkan kesepakatan dalam KMB yang merugikan bangsa Indonesia

• Mengembalikan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda

• Melunasi utang kepada Belanda yang menumpuk sejak masa kolonial

Rencana penerapan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang (RERA) pada masa kabinet Amir Syarifudin dilatarbelakangi oleh...

• Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan angkatan perang

• Banyaknya aksi separatisme yang tidak mampu diatasi oleh angkatan perang

• Munculnya mosi untuk menyederhanakan angkatan perang

• adanya konflik internal yang terjadi dalam struktur angkatan perang

• pemerintah tidak sanggup lagi menyediakan anggaran bagi angkatan perang.