Sejarah XII

Demokrasi adalah... .

• pemerintahan oligarki

• pemerintahan egaliter

• pemerintahan membebaskan

• Pemerintahan rakyat

• Pemerintahan untuk rakyat

Undang-Undang dasar yang di pakai di Indonesia pada tahun 1950 - 1959 adalah ....

• UUD 1945

• UUD Sementara 1950

• Amandemen UUD 1945

• Amandemen UUD 1950

Pada masa pemerintahan demokrasi parlementer di Indonesia, terdapat beberapa dampak positif bagi kehidupan politik di Indonesia. Salah satunya yaitu ....

• Kebebasan dalam mendirikan partai politik

• Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar

• Bentuk negara Indonesia kembali ke Republik Indonesia

• Adanya pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan

Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tahun 1955 di Kota Bandung, yang mengundang negara-negara dai benua Asia dan Afrika terlaksana pada kabinet ....

• Ali Sastroamidjojo I

• Ali Sastroamidjojo II

• Burhanuddin Harapan

• Djuanda

Berikut partai politik yang berhasil mendapatkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum 1955 yaitu ....

• PNI, NU, PKI, MASYUMI

• NU, PNI, MASYUMI, PKI

• PNI, MASYUMI, NU, PKI

• NU, MASYUMI, PNI, PKI

Berikut YANG BUKAN hal negatif dalam penerapan demokrasi parlementer di Indonesia adalah ...

• Seringnya terjadi pergantian kabinet pemerintahan

• Munculnya kesenjangan sosial di masyarakat

• Munculnya pemberontakan di beberapa daerah

• Diadakannya Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955

Dalam mengatasi kondisi politik dalam negeri tahun 1959, presiden Soekarno mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN tanggal 5 Juli 1959 yang berisi ....

• Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS

• Pembubaran Konstituante, Tetap berlaku UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS

• Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPRS

• Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan DPRS dan DPAS

Berikut adalah ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali ....

• Presiden sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

• Eksekutif bertanggung jawab pada legislatif

• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif

• Menteri bertanggung jawab kepada presiden

• Hak prerogatif dimiliki perdana menteri.

Mengapa pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet

• Program kerja kabinet kurang sesuai dengan keadaan Indonesia pada waktu itu

• adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang tidak pernah terselesaikan dengan baik

• Program yang dicanangkan setiap kabinet sering mendapat penolakan rakyat

• Rakyat tidak percaya dengan kabinet tersebut

• Adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak lain

Pelaksanaan Pemilu 1955 bertujuan untuk ....

• Memilih perangkat negara

• Memilih partai politik

• Memilih presiden dan wakil presiden

• Memilih DPRD dan MPR

• memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan dewan konstituante