UH. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA

Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam pergaulan manusia, adalah pengertian dari... .

• Sanksi

• Hukum

• Norma

• Asas

• Moral

Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur hukum, yaitu... .

• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

• Peraturan dibuat oleh lembaga/badan resmi yang berwajib

• Peraturan bersifat memaksa

• Terdapat sanksi yang tegas

• Peraturan hanya mengikat masyarakat tertentu saja

Adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang merupakan... .

• Unsur hukum

• Sifat hukum

• Ciri hukum

• Tujuan hukum

• Penggolongan hukum

Hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal adalah pengertian hukum menurut tempat berlakunya, yaitu... .

• Hukum nasional

• Hukum regional

• Hukum internasional

• Hukum asing

• Hukum lokal

Maraknya kasus pencurian, pembunuhan, dan peredaran serta penggunaan narkoba di Indonesia telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu... .

• Hukum perdata

• Hukum dagang

• Hukum administrasi negara

• Hukum pidana

• Hukum alam

Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah... .

• UUD NRI Tahun 1945

• Pancasila

• Undang-undang

• TAP MPR

• Peraturan Presiden

Tujuan dari sistem peradilan ialah... .

• Mewujudkan ketimpangan hukum

• Mewujudkan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah

• Mewujudkan keadilan hukum

• Mewujudkan kesengsaraan masyarakat

• Mewujudkan ketidakadilan

Yang tidak termasuk dalam pengadilan khusus adalah... .

• Pengadilan anak

• Pengadilan niaga

• Pengadilan tindak pidana korupsi

• Pengadilan negeri

• Pengadilan HAM

Pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan adalah lembaga... .

• Mahkamah Konstitusi

• Pengadilan Negeri

• Pengadilan Tinggi

• Pengadilan Khusus

• Mahkamah Agung

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada ….

• pasal 28 ayat 1

• pasal 26 ayat 1

• pasal 27 ayat 2

• pasal 27 ayat 1

• pasal 29 ayat 2