orba

Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan kenegaraan yang lahir karena koreksi terhadap orde sebelumnya yang dianggap korup, serta menjadikan tekad bagi orde baru untuk … .

• membentuk pemerintahan yang lebih modern bebas dari KKN

• melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

• pelaksanaan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan.

• pelaksanaan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan.

• melaksanakan pemerintahan modern berbasis Trias Politika

Mempelajari sejarah Orde Baru, kita akan dapat memahami betapa dalam upaya untuk mengubah situasi Negara yang kacau diperlukan lebih dahulu stabilitas di berbagai bidang.

Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) di depan gedung DPR GR pada Januari 1966 dikemukakan oleh….

• Para pemuda yang anti PKI dan Orde Baru

• Para pedagang kaki lima di Jakarta

• Angkatan Bersenjata RI

• Golongan Karya

• PKI dan para pendukungnya

Pada awal tahun 1966, kalangan pelajar/mahasiswa melakukan demonstrasi secara besar-besaran di kota Jakarta dan di berbagai kota besar Indonesia sebagai akibat dari sikap Presiden Sukarno yang dinilai tidak tegas terhadap ... .

• tokoh-tokoh PKI yang terlibat dalam G/30/S/PKI

• pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi

• pejabat negara yang terlibat penyalahgunaan narkoba

• penyelenggara negara yang terlibat kasus kriminal

• pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang

Pada tanggal 11 maret 1966 Mayjend Suharto mendapat surat perintah (Supersemar) dari Presiden Sukarno untuk memulihkan kondisi politik yang tidak stabil. Keesokan harinya pengemban Supersemar tersebut mengambil langkah, yaitu … .

• merencanakan program perbaikan ekonomi

• melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat

• melaksanakan penahanan 15 anggota kabinet

• merancang ketetapan perubahan pemerintahan

• membubarkan PKI dan ormas-ormasnya

Pergantian Orde Lama ke Orde Baru dilakukan oleh mahasiswa dengan tuntutan .…

• Rengasdengklok

• . Trikora

• . Trisakti

• Cikini

• Tritura

Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum (pemilu), pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah ... .

• pembentukan partai golongan karya

• masyarakat bebas membantuk parpol

• Pancasila sebagai azas tunggal parpol

• menyederhanakan partai-partai politik

• membubarkan semua partai politik

Pemerintah Orde Baru menata kehidupan bernegara dengan langkah mengembalikan politik luar negeri bebas aktif, dengan menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, tetapi memutus hubungan diplomatik dengan Cina sebab ....

• terlibat dan ikut campur dalam peristiwa G-30-S/ PKI

• tidak memberikan bantuan keuangan untuk membangun Indonesia

• Cina adalah blok komunis yang menjadi pesaing Amerika

• etnis Cina banyak yang tinggal dan menguasai ekonomi Indonesia

• pemerintah Cina tidak senang dengan pemerintahan Orde Baru

Dwi Fungsi adalah doktrin yang diterapkan oleh pemerintahan orde baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu; pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Doktrin peran militer tersebut ternyata menimbulkan dampak negatif antara lain yaitu ... .

• penyelenggaraan negara didominasi kalangan militer

• pelaksanaan pemerintahan berjalan secara demokratis

• fungsi kontrol parlemen terlaksana dengan lebih baik

• menjadi alat rakyat untuk mengontrol pemerintahan

• stabilitas keamanan rakyat kurang mendapat perhatian

Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilaksanakan pertama kali pada 1971. Pemilihan umum tersebut diikuti oleh....

• 2 partai politik dan 1 Golongan Karya

• 2 partai politik termasuk Golongan Karya

• 10 partai politik dan 1 Golongan Karya

• 10 Partai politik termasuk Golongan Karya

• 48 partai politik termasuk Golongan Karya

Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah....

• PPP dan PDI

• PPP dan PNI

• PPP dan Golkar

• PDI dan Masyumi

• A. PDI dan Golkar