Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Ketidakstabilan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal dilatarbelakangi oleh ...

• banyaknya desakan terhadap pemerintah Indonesia diberbagai daerah

• campurtangan Belanda dalam kehidupan politik Indonesia

• banyaknya laskar keamanan yang berkeinginan menjadi bagian dari TNI

• tidakadanya partai politik yang mendominasi dengan mutlak serta kehidupan politik yang sarat akan kepentingan golongan

• Indonesia berada dalam kelompok negera-negara komunis sehingga diblokade oleh Amerika Serikat

Dalam mengatasi kondisi ekonomi yaang buruk pada Demokrasi Liberal, Sumitro Djojohadikusumo ingin mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, cara yang dilakukan pemerintah adalah ....

• memberi pinjaman kredit pada pengusaha pribumi yang bermodal lemah

• mengedukasi pengusaha pribumi belajar agar mau belajar kepada pengusaha asing

• mengadakan persetujuan ekonomi dengan pemerintah Belanda

• mengadakan pinjaman nasional dalam jangka waktu 40 tahun

• menasionalisasikan de javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Kabinet Burhanudin Harahap berhasil menyelenggarakan Pemilu tahun 1955 di Indonesia. Tujuan dari pemilu tersebut adalah ...

• memilih presiden dan anggota DPR

• memilih presiden dan wakil preiden

• memilih anggota DPR dan konstituante

• mengakomodasi partai politik di Indonesia

• melegitimasi kekuatan Partai Nasional Indonesia

Pada masa Demokrasi Liberal sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem Parlementer. Indikator yang menunjukkan kondisi tersebut adalah ...

• kabinet yang berkuasa mendapat dukungan dari presiden

• perdanan mentri dan kabinet bertanggungjawab kepada parlemen

• pergantian kabinet dilakukan atas persetujuan presiden

• pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota konstituante

• konstitusi yang berlaku hanya bersifat sementara

Pada masa Demokrasi Liberal pemerintah mengalami defisit hingga 5, 1 M. Untuk mengatasi masalah tersebut apa kebijakan yang dikeluarkannya...

• pembekuan terhadap simpanan yang melebihi Rp. 25. 000, 00

• pengiriman TKI ke negara-negara tetangga

• pemotongan nilai uang yang bernilai Rp. 2, 5 ke atas hingga stengahnya

• pengubahan nilai mata uang RP. 1000, 00 dan Rp. 500,00 menjadi Rp. 00 dan Rp. 50, 00

• pembelian de Javasche Bank yang dimiliki oleh pemegang saham.

sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan kebijakan Ekonomi yang dilaksanakan pada masa kabinet Natsir . Tetpi mengalami kegagalan, penyebabnya adalah ...

• para pengusaha etnis Cina kurang mandiri dalam mengembangkan usahnaya

• krisis ekonomi yang semakin parah sehingga dilakukan devaluasi mata uang

• para pengusaha etnis Cina menyalahgunakan kebijakan dengan ikut mengajukan kredit

• para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang tahan terhadap guncangan ekonomi

• para pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan pengusaha non pribumi

Masalah ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal berkaitan erat dengan kesepakatan dalam KMB (Konfrensi Meja Bundar). Permasalah tersebut adalah ...

• Indonesia dan Belanda sepakat menerapkan sistem ekonomi Belanda di Indonesia

• Indonesia kembali memberlakukan mata uang Belanda pasca-pelaksanaan KMB

• Sistem ekonomi yang yang disepakati dalam KMB tidak cocok diterapkan di Indonesia

• Indonesia harus menanggung biaya pengiriman delegasi yang cukup besar

• Indonesia harus menanggung seluruh hutang sejak masa hindi-belanda

Program perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Liberal adalah program Benteng yang nantinya disebut Ali-baba. kata Ali mempresentasikan ...

• pribumi yang bekerja pada pengusaha etnis Tionghoa

• etnis Arab yang memiliki modal

• Para pengusaha pribumi

• pribumi yang menyelenggarakan usaha barang-barang impor

• pribumi yang memiliki modal untuk usaha

Munculnya sentimen anti Tionghoa pada masa kabinet Ali Sastroamidojo II disebabkan oleh ...

• kecemburuan pribumi terhadap kelompok Tionghoa yang banyak mengambil alih perusahaan-perusahaan asing saat dinasionalisasikan

• kecemburuan terhadap kebijakan pemerintah yang mengistimewakan pengusaha-pengusaha Tionghoa

• sejak masa pergerakan nasional hubungan antara pengusaha pribumi dan Tionghoa tidak harmonis

• orang-orang Tionghoa melakukan provokasi dalam kegiatan perdagangan

• orang-orang Tionghoa mengambil untung besar dalam penjualan

Kasus bantuan ekonomi dan persenjataan militer Amerika menyebabkan adanya tuduhan dan pelaksanaan politik luarnegeri Indonesia lebih cenderung ke Blok barat. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan kabinet ....

• Natsir

• Sukiman

• Wilopo

• Burhanudin Harahap

• Ali Sastroamdjojo I