DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM KONTEKS NKRI

Dasar hukum bahwa Negara Republik Indonesia adalah kesatuan terdapat pada UUD NRI tahun 1945 …

• Pasal 1 ayat 1

• Pasal 1 ayat 2

• Pasal 1 ayat 3

• Pasal 2 ayat 1

• Pasal 2 ayat 1

Tujuan nasional dari NKRI tercantum secara eksplisit di dalam pembukaan UUD 1945 alinea…

• 1

• 2

• 3

• 4

• 1 DAN 2

Kurun waktu 18-8-1945 – 27-12- 1949, kekuasaan Presiden menjadi sangat luas sebab pada saat itu….

• Lembaga-lembaga MPR, DPR DPA belum terbentuk dan kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional

• Pengaruh Presiden begitu besar terhadap pelaksanaan pemerintahan Negara

• Tidak ada seorangpun pihak yang mampu melakukan koreksi terhadap tindakan Presiden

• Amanat rakyat terhadap Presiden yang menginginkan segera terjadinya perubahan

• Wibawa, pesona Presiden yang begitu besar yang menyebabkan rakyat memberi kepercayaan penuh kepada Presiden

Pada kurun waktu yang pertama 18-8-45 – 27-12- 49, Presiden dan wakil dipilih oleh…

• MPR

• BPUPKI

• PPKI

• Rakyat

• DPR

Isi maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 antara lain

• Kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden

• KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN

• Presiden diserahi tugas memegang kekuasaan leislatif, eksekutif dan yudikatif

• Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat bersama KNIP

• KNIP diserahi kekuasaan legislatif

Sistem pemerintahan yang dijalankan pada kurun waktu 18-8-45 sampai 14-11-45 adalah…

• kabinet presidensiil

• kabinet parlementer

• kabinet ekstra parlementer

• kabinet koalisi

• kabinet oposisi

Tahun berapakah masa pemerintahan revolusi...

• 1945-1950

• 2001-2005

• 1945-1949

• 1950-1955

• 1960-1965

tokoh yang memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka adalah ......

• Ir.Soekarno

• Moch.Hatta

• Boediono

• Muhammad Yamin

• AA Maramis

Pada masa revolusi, dalam melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut adalah ...

• Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945

• Maklumat pemerintah tanggal 12 November 1945

• Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945

• Maklumat pemerintah tanggal 4 November 1945

• Maklumat pemerintah tanggal 13 November 1945

Sistem pemerintahan parlementer pada masa revolusi di Indonesia berlangsung selama ...

• 14 November 1945 - 7 Desember 1949

• 4 November 1945 - 7 Desember 1949

• 14 November 1945 - 27 Desember 1949

• 14 November 1945 - 17 Desember 1949

• 4 November 1945 - 27 Desember 1949