Kedudukan dan fungsi kementerian Negara Republik Indonesia

Langkah yang tepat diambil oleh presiden untuk memilih menteri dalam koridor sistem pemerintahan presidensil adalah ...

• menyerahkan sepenuhnya kepada badan legislative sehingga mempresentasikan setiap anggota partai politik

• melakukan koordinasi dengan DPR melalui mekanisme dengar pendapat

• sepenuhnya hak mutlak presiden untuk memilih menteri sesuai kebutuhan cabinet yang dibentuk

• mengambil calon menteri dari partai besar sebagai langkah untuk mendapat dukungan rakyat

• melakukan koordinasi dengan partai pemenang pemilu

Para menteri-menteri Negara di pilih, diangkat, dan diberhentikan oleh ....

• MPR

• DPR

• presiden

• Bank Indonesia

• BPK

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, kecuali...

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi

• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....

• 17

• 19

• 20

• 22c

• 16

Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....

• John Locke

• Jean Bodin

• Montesquieu

• J. W. Garner

• J. J. Rousseau

Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama, artinya….

• Tidak dapat saling menjatuhkan

• Presiden dibantu menteri

• DPR berfungsi sebagai alat control

• Presiden mandataris MPR

• Mentri bertanggung jawab kepada Presiden

Perhatikan pernyataan dibawah ini!1. membuat undang-undang/kebijakan2. melaksanakanundang-undang3. mengontrol / mengawasi pemerintahMenurut Miriam Budiardjo, Parlemen memiliki tugas/wewenang sebagai berikut .....

• 1 dan 2

• 1 dan 3

• 2 dan 3

• 1,2,3

• semua pernyataan salah

UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak ..... kali

• dua

• tiga

• empat

• lima

• satu

kekuasaan negara dan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis merupakan teori...

• Teori kedaulatan Tuhan

• Teori kedaulatan rakyat

• Teori kedaulatan raja

• Teori kedaulatan hukum

• Teori kedaulatan negara

Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah...

• 31 kementerian negara

• 33 kementerian negara

• 32 kementerian negara

• 34 kementerian negara