Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Di bawah ini isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi landasan Konstitusional Republik Indonesia, kecuali ....

• Tidak berlakunya UUDS 1950

• Diberlakukannya kembali UUD 1945

• Dilaksanakannya demokrasi terpimpin

• Dibubarkannya konstituante

• Pembentukan MPRS dan DPAS

Answer explanation

(C) Dilaksanakannya demokrasi terpimpin

“Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan dekrit presiden yang bertujuan mengakhiri sistem parlementer serta mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Dekrit ini keluar setelah Dewan Konstituante selama bertahun-tahun tidak dapat menyelesaikan rumusan UUD dan ideologi negara yang baru menggantikan UUDS 1950. Dekrit ini berisi pernyataan sebagai berikut:

*Pembubaran Konstituante

*Berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950

*Akan dibentuk MPRS dan DPAS.

Isi dekrit memang tidak memberikan pernyataan tertulis mengenai demokrasi terpimpin. Hal ini karena ide mengenai demokrasi terpimpin telah disampaikan oleh Soekarno pada 1956 namun ditolak oleh parlemen karena dianggap “otoriter”. Dengan dekrit ini maka ide demokrasi terpimpin pada tahun 1956 dapat terwujud karena Soekarno mengembalikan sistem presidensil yang mengembalikan kekuasaan pemerintahan ke tangan presiden.”

Kebijaksanaan ekonomi untuk meningkatkan pengusaha pribumi dan Tionghoa, disebut ...

• Sistem Sosialis

• Gunting Syafrudin

• Gerakan Benteng

• Sistem Ali Baba

• Sistem Ekonomi Kapitalis

Answer explanation

(D) Sistem Ali Baba

“Program ekonomi Ali Baba merupakan kebijakan yang dikeluarkan Iskak Tjokroadisurjo menteri ekonomi pada masa PM Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Program ini mendorong penguasaha Tionghoa dan penguasaha Pribumi bekerja sama menciptakan kelas-kelas penguasaha nasional yang berkualitas.”

Salah satu dasar yang digunakan oleh pemerintah RI membentuk “Pasukan Garuda” adalah...

• Memiliki angkatan perang yang tangguh

• Pasal 30 UUD 1945

• Alinea IV UUD 1945

• Realisasi politik luar negeri RI

• Sila ketiga Pancasila

Answer explanation

(C) Alinea IV UUD 1945

“Pasukan Garuda adalah pasukan perdamaian yang dibentuk Indonesia yang ditugaskan dibawah bendera pasukan PBB untuk memberikan bantuan atas penanganan konflik di pelbagai negara di Dunia. Pembentukan Pasukan

Garuda merupakan realisasi dari Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Keberhasilan Indonesia melaksanakan Konferensi Asia Afrika I di Bandung merupakan keberhasilan diplomatik pada masa kebinet ...

• Sukiman

• Burhanudin Harahap

• Ali Sastroamijoyo

• Natsir

• Djuanda

Answer explanation

(C) Ali Sastroamijoyo

“Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama kali dilangsungkan di Bandung 18-24 April 1955. KAA diprakarsaia oleh Indonesia, Myanmar, Sri Langka, India, dan Pakistan sebagai konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan pada masa PM Ali Sastroamijoyo I (1953-1955).

Pemilu I pada tahun 1955 dilaksanakan pada masa kabinet ...

• Natsir (September 1950 – Maret 1952)

• Sukirman (April 1951 – April 1952)

• Burhanudin Harahap (Agustus 1955–Maret 1957)

• Wilopo (April 1952 – Juli 1953)

• Ali Sastroamijoyo I (Agustus 1955 – Maret 1957)

Answer explanation

(C) Burhanudin Harahap

“Pemilu 1955 diselenggarakan oleh kabinet PM Burhanudin Harahap pada 29 September untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante. Pada pemilu ini empat partai terbesar pemenang pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.”

Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ...

• Persaingan yang tidak sehat antar- kekuatan politik

• Persaingan antara kelompok tentara dengan kelompok politisi sipil

• Penolakan parlemen terhadap Konsepsi Presiden 1957

• Pemberontakan PRRI dan Permesta

• Adanya dead lock dalam penyusunan UUD yang baru oleh Dewan Konstituante

Answer explanation

(E) Adanya dead lock dalam penyusunan UUD yang baru oleh Dewan Konstituante

“Presiden Soekarno mengambil sikap radikal dengan membubarkan Dewan Konstituante dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 karena dianggap tidak dapat menyelesaikan tugas. Selama empat tahun Dewan Konstitante tidak dapat merampungkan UUD yang baru karena terjadi perdebatan yang tidak berhenti antara partai politik.

Pembahasan mengenai dasar negara yang tidak pernah sepakat menyebabkan pembahasan dead lock (tidak dapat diselesaikan) karena terdapat usulan mengenai Pancasila, Islam, dan Sosialis sebagai dasar negara yang diperjuangkan oleh setiap partai. Soekarno kemudian mengambil sikap karena menilai pembahasan empat tahun sudah terlalu lama dan menyebabkan ketidakpastian hukum karena selama empat tahun

Indonesia tidak memiliki konstitusi (sumber hukum) yang pasti.”

Ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi, teknik, dan persenjataan dari Amerika Serikat oleh Kabinet Sukiman dianggap bahwa...

1. Telah terjadi perpecahan di dalam Kabinet

2. Indonesia telah memasuki Blok Barat

3. Kabinet yang ada tidak didukung oleh presiden

4. Kabinet Sukiman telah meninggalkan politik luar negeri bebas aktif

• 1, 2, dan 3

• 1 dan 3

• 2 dan 4

• 4

• 1, 2, 3, dan 4

Answer explanation

(C) 2 dan 4

“Bantun ekonomi, teknik, dan persenjataan dari Amerika Serikat merupakan rangkaian dari program Mutual Security Act yang merupakan program bantuan ekonomi dan militer Amerika Serikat. Penerimaan bantuan ini dianggap mendorong Indonesia untuk memihak blok Barat dalam Perang Dingin. Hal ini karena bantuan ini ditujukan sebagai upaya mengantisipasi paham penyebaran komunis. Hal ini kemudian dianggap oleh parlemen bahwa PM Sukiman telah meninggalkan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang tidak memihak terhadap blok yang sedang berperang dalam Perang Dingin. Kabinet kemudian melayangkan mosi tidak percaya yang menyebabkan kabinet ini bubar.”

Latar belakang keluarnya Dekrit Presiden adalah...

1. Terlambatnya pelaksanaan pemilu

2. Jatuhnya Kabinet Ali I

3. Dibentuknya Dewan Nasional

4. Macetnya sidang Konstituate

• 1, 2, dan 3

• 1 dan 3

• 2 dan 4

• 4

• 1, 2, 3, dan 4

Answer explanation

(D) 4 saja

“Salah satu penyebab dikeluarkanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno karena tersendatnya rumusan UUD baru. Selama empat tahun bersidang tetap terjadi dead lock mengenai dasar negara dalam UUD baru yang menyebabkan UUD tidak dapat terumuskan.”

Salah satu langkah ekonomi yang dibentuk oleh Kabinet Sukiman adalah melakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank.

SEBAB

Kabinet Sukiman berusaha membatasi krisis moneter.

• Pernyataan dan alasan benar dan berhubungan

• Pernyataan dan alasan benar namun tidak berhubungan

• Pernyataan benar, alasan salah

• Pernyataan salah, alasan benar

• Pernyataan dan alasan salah

Answer explanation

(A) Pernyataan dan alasan benar, serta berhubungan

*Pernyataan: BENAR bahwa pada pada masa PM Soekiman terjadi nasionalisasi De Javasche Bank yang merupakan bank swasta terbesar Belanda di Indonesia. Nasionalisasi dilakukan dengan cara pembelian 100% saham De Javasche Bank menggunakan mata uang rupiah. Nasionalisasi De Javasche Bank diharapkan dapat menjadi bank senteral menggantikan BNI 46 yang dinilai tidak dapat layak pada saat itu.

*Alasan: BERHUBUNGAN dengan nasionalisasi De Javasceh Bank. PM Soekiman melakukan hal tersebut sebagai upaya mengatasi krisis ekonomi yang masih berlangsung pasca KMB 1948. De Javasche Bank kemudian resmi menjadi bank sentral pada 1 Juli 1953.

Program Kabinet Natsir tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

SEBAB

PNI sebagai partai terbesar kedua dalam parlemen tidak turut serta dalam kabinet karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai.

• Pernyataan dan alasan benar dan berhubungan

• Pernyataan dan alasan benar namun tidak berhubungan

• Pernyataan benar, alasan salah

• Pernyataan salah, alasan benar

• Pernyataan dan alasan salah

Answer explanation

(A) Pernyataan dan alasan benar, serta berhubungan

*Pernyataan: BENAR bahwa kabinet PM Mohammad Natsir tidak dapat menjalankan program kerjanya karena mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen. Hal ini berdampak pada kejatuan kabinet dan Natsir mengembalikan mandat kepada presiden pada 27 April 1951.

*Alasan: ALASAN dibalik keruntuhan kabinet Natsir adalah mosi tidak percaya dari PNI sebagai partai terbesar di parlemen dan disetujui. Mosi oleh PNI disebabkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1950 mengenai DPRD. Peraturan yang diteken dianggap terlalu menguntungkan Masyumi dan PNI menuntut pembubaran DPRD dan pemilihan ulang.