SOAL LATIHAN PKN BAB 2 KELAS 8

Usul perubahan pasal - pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan sekurang - kurangnya ..... dari jumlah MPR

• Sepertiga

• setengah

• dua pertiga

• seperlima

putusan perubahan pasal pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang - kurangnya ..... dari jumlah anggota DPR

• Sepertiga

• setengah

• seperlima

• duapertiga

didalam pasal pasal UUD boleh dilakukan perubahan, kecuali ...

• Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Pidana

• Perdata

• warisan

putusan untuk mengubah pasal pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang - kurangnya ........ dari seluruh anggota MPR.

• 20% ditambah 2 anggota

• 50% ditambah 1 anggota

• 100%

• 75%

Proses pembuatan ketetapan MPR dilakukan melalui berapa tingkat pembicaraan ....

• 3

• 5

• 4

• 2

Badan istimewa yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer (sementara) disebut ....

• Panitia Ad Hoc

• DPR

• MPR

• Ketua Majelis

dari pernyataan di bawah ini manakah yang termasuk pembahasan tingkat 1 dan 4 dalam proses pembuatan ketetpan MPR

• pembahasan oleh rapat paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi - fraksi

• pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan - bahan yang masuk dan hasil pembahasan ini menjadi rancangan putusan majlis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat ke 2

• pembicaraan oleh komisi atau Panitia Ad Hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. hasil pembicaraan pada tingkat ini menjadi rancangan putusan majelis

• pengambilan putusan oleh rapat paripurna Majelis setelah mendengar laaporan dari pimpinan komisi atau Panitia Ad Hoc Majelis serta usulan atau pendapat dari fraksi - fraksi jika diperlukan

Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan ....

• 
• 
• 
• 

Perhatikan gambar di atas! Setuju kah kamu dengan pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember di tengah kondisi pandemi COVID-19?

• Setuju

• Tidak setuju

Berikut ini yang tidak termasuk peraturan perundang-undangan adalah ....

• Peraturan Daerah (Perda)

• UUD 1945

• Peraturan sekolah

• Peraturan Pemerintah (PP)