EVALUASI BAB 3 PKn KELAS 8

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal…

• 1 ayat (1)

• 1 ayat (3)

• 28 ayat (1)

• 29 ayat (2)

”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada…

• Pemerintah

• Presiden

• Hukum yang berlaku

• Norma yang berlaku

Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…

• MPR

• DPR

• MK

• DPRD

Setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari…

• Negara

• Hukum

• Peraturan Perundang-Undangan

• Wewenang MPR

1. UUD NRI Tahun 1945

2. Ketetapan MPR

3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan diatas diatur dalam…

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

• Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011

Dalam proses pembentukannya UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun oleh…

• Presiden

• BPUPK

• Pemerintah Belanda

• Pemerintah Jepang

Dalam proses pembentukannya, rancangan peraturan daerah provinsi yang diusulkan oleh DPRD provinsi, selanjutnya dibahas oleh…bersama…

• DPRD Provinsi

• DPRD Provinsi bersama Gubernur

• DPRD Provinsi bersama Bupati

• Gubernur

Fungsi internal peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut, kecuali…

• Fungsi integrasi

• Fungsi Kepastian hukum

• Fungsi penciptaan hukum

• Fungsi stabilisasi politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan lain di bawahnya telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak…

• 1 kali

• 2 kali

• 3 kali

• 4 kali

Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ….. dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

• 1/2

• 1/3

• 2/3

• 2/4